Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ribut Agum, SBY Minta Kader Batasi Info yang Ganggu Ani Yudhoyono

image-gnews
Ani Yudhoyono ditemani suaminya mantan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, saat dirawat di rumah sakit National University Singapura. Ani Yudhoyono mengidap penyakit kanker darah setelah sepulang dari Aceh. Instagram/@aniyudhoyono
Ani Yudhoyono ditemani suaminya mantan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, saat dirawat di rumah sakit National University Singapura. Ani Yudhoyono mengidap penyakit kanker darah setelah sepulang dari Aceh. Instagram/@aniyudhoyono
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta para kadernya agar tak menyampaikan informasi yang mengganggu istrinya, Kristiani Herawati atau Ani Yudhoyono. Ani tengah menjalani perawatan di National University Hospital Singapura karena kanker darah.

"Teman-teman, utamanya para kader Demokrat. Setelah hampir 3 bulan saya "berpuasa" dan tidak berinteraksi di dunia media sosial. Maaf, kali ini saya ingin menyampaikan sesuatu," kata SBY membuka pesan. Permintaan ini disampaikan SBY menyusul beredarnya pernyataan anggota Dewan Pertimbangan Presiden Agum Gumelar melalui sebuah video baru-baru ini.

Baca: AHY Sebut Ucapan Agum Gumelar Soal SBY Subyektif dan Tendensius

Dalam video itu, Agum juga menyinggung SBY dengan menyebutnya tidak berprinsip. Tempo menerima salinan pesan itu dari dua elite Partai Demokrat.

SBY mengatakan, Ani Yudhoyono selama ini memang masih aktif berkomunikasi dengan para kader Demokrat. Dia mengerti Ani tak ingin hidup menyendiri lantaran sedang berjuang melawan sakitnya. Namun, SBY mewanti-wanti agar para kadernya tak menyampaikan informasi yang bisa mengganggu pikiran istrinya.

"Sekali lagi, tolong ikut menjaga hati dan perasaan Ibu Ani dengan cara membatasi penyampaian berita atau isu yang bisa menambah beban pikirannya." SBY bercerita tadi malam ia harus menenangkan Ani yang terganggu dengan pernyataan Agum Gumelar. Agum dalam video yang beredar Ahad lalu itu mengaku heran dengan keputusan SBY mendukung Prabowo di pemilihan presiden 2019.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Agum dan SBY sama-sama anggota Dewan Kehormatan Perwira yang menandatangani rekomendasi pemecatan Prabowo dari militer pada 1998. DKP menyatakan Prabowo bersalah dalam peristiwa penculikan dan penghilangan paksa aktivis 98. "Ya walaupun saya heran, ini yang tanda tangan rekomendasi kok malah sekarang mendukung. Tidak punya prinsip itu orang."

Baca: Agum Gumelar Heran SBY Dukung Prabowo, Demokrat: Salahkan Jokowi

SBY mengatakan tak ada angin dan hujan Agum melontarkan pernyataan yang menyerang dan mendiskreditkannya. Ani, kata SBY, nampak tak senang dengan kata-kata Agum yang menyebutnya tidak punya prinsip.

SBY mengaku sedih melihat Ani sedih. "Tentu, sebagai pendamping setia Ibu Ani saya sedih kalau ada berita yang justru menggangu hati dan pikirannya."

Hal lain yang membuat Ani sedih ialah hubungan baik mereka selama ini dengan Agum dan keluarganya. Istri Agum, Linda Gumelar bahkan pernah membantunya di kabinet. Sewaktu SBY menjadi presiden di periode kedua, Linda Gumelar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. "Ibu Ani juga sangat sayang kepada Ibu Linda Gumelar."

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Dahulu Dipakai Jokowi untuk Seleksi Menteri, Deputi Pencegahan KPK Anggap Menstabilo Calon Menteri Zalim

1 jam lalu

Deputi bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan dan Juru bicara KPK bidang pencegahan, Ipi Maryati (kiri), memberikan keterangan kepada awak media pasca pemeriksaan Rafael Alun Trisambodo, oleh tim Direktorat PP Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara KPK, di Jakarta, Rabu, 1 Maret 2023. Sebagai tindak lanjut pemeriksaan Rafael, KPK akan memeriksa sejumlah pegawai di Direktorat Jenderal Pajak yang diduga berada dalam satu komplotan. TEMPO/Imam Sukamto
Dahulu Dipakai Jokowi untuk Seleksi Menteri, Deputi Pencegahan KPK Anggap Menstabilo Calon Menteri Zalim

Deputi Pencegahan KPK menilai Prabowo Subianto tidak perlu melibatkan KPK dalam menseleksi calon menteri yang akan mengisi kabinetnya.


Prabowo Terima Kunjungan Menlu Singapura, Bahas Pertahanan dan Energi

1 jam lalu

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto (kiri) menyambut kedatangan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakhrisnan (kanan) di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Selasa 23 April 2024. ANTARA/HO-Biro Humas Setjen Kemhan RI.
Prabowo Terima Kunjungan Menlu Singapura, Bahas Pertahanan dan Energi

Prabowo, yang merupakan Presiden terpilih, dan Vivian membahas keberlanjutan kerja sama pertahanan di antara kedua negara.


Terpopuler: Prabowo-Gibran Diharap Percepat Pertumbuhan Ekonomi, Tanggal Pendaftaran CPNS 2024

1 jam lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto, saat ditemui usai mengumpulkan 45 tim hukum Prabowo-Gibran di kediamannya, Jl. Kertanegara No 4, Jakarta Selatan pada Selasa, 23 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Terpopuler: Prabowo-Gibran Diharap Percepat Pertumbuhan Ekonomi, Tanggal Pendaftaran CPNS 2024

Berita terpopuler: Prabowo-Gibran diharap bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi usai dilantik, pendaftaran CPNS 2024 dibuka.


Zulhas Ungkap Arahan Prabowo untuk Bahas Koalisi Lanjutan setelah Penetapan KPU

7 jam lalu

Calon Presiden terpilih Prabowo Subianto (kiri) bersama Ketua Umum PAN Zulkfili Hasan (kanan) menunggu waktu berbuka puasa dalam acara buka puasa bersama DPP PAN di Jakarta, Kamis 21 Maret 2024. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan buka puasa bersama pertama usai Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diputuskan oleh KPU dalam Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 menjadi pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Zulhas Ungkap Arahan Prabowo untuk Bahas Koalisi Lanjutan setelah Penetapan KPU

Partai NasDem dan PPP santer dirumorkan akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju di pemerintahan Prabowo-Gibran


Hotman Ungkap Ada Pihak yang Adu Domba Prabowo dan Jokowi

8 jam lalu

Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan (kanan) dan Anggota Tim Pembela Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Hotman Paris Hutapea saat memberikan keterangan di konferensi pers pada jeda sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat pada Jumat, 5 April 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Hotman Ungkap Ada Pihak yang Adu Domba Prabowo dan Jokowi

Pada pertemuan tim hukum Prabowo-Gibran hari ini di rumah dinasnya, Prabowo Subianto berpesan soal isu adu domba dia dengan Jokowi.


Pendukung Anies Ungkapkan Kecewa dengan Putusan MK

8 jam lalu

Mantan calon presiden nomor urut 01, Anies Baswedan, ketika memberikan keterangan pers di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa, 23 April 2024. TEMPO/Defara
Pendukung Anies Ungkapkan Kecewa dengan Putusan MK

Pendukung paslon 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mengungkapkan kecewaan atas putusan MK ihwal sengketa pilpres.


Kata Prabowo Usai Putusan MK: Pertandingan Selesai, Rakyat Minta Semua Bersatu

9 jam lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto, saat ditemui usai mengumpulkan 45 tim hukum Prabowo-Gibran di kediamannya, Jl. Kertanegara No 4, Jakarta Selatan pada Selasa, 23 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Kata Prabowo Usai Putusan MK: Pertandingan Selesai, Rakyat Minta Semua Bersatu

Dalam pertemuan itu, Prabowo mengumpulkan 45 tim hukum pada sidang sengketa Pilpres untuk menyampaikan terima kasih.


Gibran Temui Prabowo Bersama Tim Hukum, Sebut akan Hadir di KPU Besok

10 jam lalu

Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka saat ditemui usai menghadiri pertemuan Tim Hukum Nasional Prabowo-Gibran di kediaman Prabowo, Jl. Kertanegara No 4, Jakarta Selatan pada Selasa, 23 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Gibran Temui Prabowo Bersama Tim Hukum, Sebut akan Hadir di KPU Besok

Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming, mengatakan besok dia akan menemani Prabowo dalam sidang putusan Pilpres di KPU.


Gugat ke PTUN, PDIP Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran Sebagai Presiden dan Wapres Terpilih

10 jam lalu

Ketua tim hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun (ketiga kanan) memberikan keterangan pers usai mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur, Selasa, 2 April 2024. Gugatan tersebut ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), terkait perbuatan melanggar hukum oleh kekuasaan pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) dalam hal ini utamanya adalah KPU pada Pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Gugat ke PTUN, PDIP Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran Sebagai Presiden dan Wapres Terpilih

Ketua Tim Hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Gayus Lumbuun meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda penetapan hasil Pilpres 2024. Menurut Gayus, penetapan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih sebaiknya menunggu putusan gugatan yang diajukan PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN.


Analisis Percakapan di X Usai Putusan MK: 56,95 Persen Warganet Tunjukkan Emosi Negatif

10 jam lalu

Foto presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029 di jual di lapak penjual bingkai foto di Pasar Baru, Jakarta, Selasa 23 April 2024. Pasangan Prabowo - Gibran resmi keluar sebagai pemenang Pilpres 2024 setalah dalam sidang putusan PHPU Pilpres 2024 Mahkamah Konstitusi menolak semua permohonan sengketa pemilu yang diajukan oleh pasangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD. TEMPO/Subekti
Analisis Percakapan di X Usai Putusan MK: 56,95 Persen Warganet Tunjukkan Emosi Negatif

Riset Data & Democracy Research Hub menemukan ada kekhawatiran warganet mengenai putusan MK sengketa pilpres, yakni Gibran akan melanggengkan nepotisme.