Menlu: Djibouti Dukung Pencalonan Indonesia di Dewan HAM PBB

Reporter:
Editor:

Tulus Wijanarko

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla menerima kunjungan kehormatan Perdana Menteri Djibouti Abdoelkader Kamil Mohamed di Istana Wakil Presiden, Jakarta, 14 Maret 2019. Tempo/Friski Riana

    Wakil Presiden Jusuf Kalla menerima kunjungan kehormatan Perdana Menteri Djibouti Abdoelkader Kamil Mohamed di Istana Wakil Presiden, Jakarta, 14 Maret 2019. Tempo/Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa pemerintah Indonesia meminta dukungan Djibouti terkait pencalonan menjadi anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022.

    Permintaan itu disampaikan dalam pertemuan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dengan Perdana Menteri Djibouti Abdoulkader Kamil Mohamed di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis, 14 Maret 2019.

    "Pada kesempatan tadi sekaligus kita juga meminta dukungan untuk Indonesia, karena Indonesia sedang mengusulkan pencalonan untuk Dewan Hak Asasi Manusia di PBB, dan langsung di-iya-kan oleh PM Djibouti," kata Retno.

    Indonesia sebelumnya menyatakan siap menjadi anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022. Pendaftaran pencalonan untuk posisi ini telah dilakukan dan proses kampanye dilakukan mulai Februari 2019.

    Dengan masuknya Indonesia di Dewan HAM PBB diharapkan bisa membuat Indonesia lebih percaya diri dalam menjunjung HAM. Jika terpilih, diharapkan pula posisi ini bisa memperkuat komitmen Indonesia dalam perlindungan HAM.

    Untuk mendapatkan posisi ini, rencananya Indonesia akan melakukan kampanye di Jenewa dan New York. Pemilihan anggota Dewan HAM PBB akan dilakukan pada Oktober 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Realitas Versus Laporan Data Statistik Perkebunan Indonesia

    Laporan Data Statistik Perkebunan Indonesia 2017-2019 mencatat luas area perkebunan 2016 mencapai 11,2 juta hektare. Namun realitas berkata lain.