MK Putuskan Presiden Inkumben Tak Perlu Cuti Kampanye

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Capres  nomor urut 01, Jokowi menyapa pendukungnya ketika menghadiri deklarasi dukungan dari para petani dan nelayan Lampung di Lapangan Karangendah, Lampung Tengah, Lampung, Jumat, 8 Maret 2019. ANTARA/Wahyu Putro A

    Capres nomor urut 01, Jokowi menyapa pendukungnya ketika menghadiri deklarasi dukungan dari para petani dan nelayan Lampung di Lapangan Karangendah, Lampung Tengah, Lampung, Jumat, 8 Maret 2019. ANTARA/Wahyu Putro A

    TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak secara keseluruhan tuntutan enam mahasiswa dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945, terkait aturan kampanye bagi calon presiden petahana. Dengan kata lain, MK memutuskan bahwa presiden tak perlu cuti kampanye.

    Baca juga: Presiden Tetap Bisa Ambil Kebijakan meski Cuti Kampanye Pilpres

    Mahkamah Konstitusi menyatakan aturan dalam pasal 299 ayat (1) UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), terkait dengan aturan kampanye calon presiden-wakil presiden bagi petahana adalah konstitusional.

    "Dalil para pemohon mengenai inkonstitusionalitas pasal 299 ayat (1) UU Pemilu adalah tidak beralasan menurut hukum," ujar hakim konstitusi, Saldi Isra seperti dikutip Antara, Rabu, 13 Maret 2019.

    Mahkamah Konstitusi berpendapat pasal 299 ayat (1) UU Pemilu secara tegas menjamin bahwa hak kampanye bagi calon presiden-wakil presiden petahana tidak akan dikurangi.

    Menurut Mahkamah Konstitusi, bila calon presiden-wakil presiden petahana tidak diberi hak untuk melaksanakan kampanye, justru akan menjadi bertentangan dengan semangat Pemilu karena akan menimbulkan perlakuan berbeda terhadap para capres dan cawapres. "Persoalan apakah hak itu akan digunakan atau tidak, hal itu sepenuhnya berada di tangan yang bersangkutan," ujar Saldi.

    Kendati demikian, lanjut dia, undang-undang tetap akan memberikan batasan bagi calon petahana dalam melaksanakan hak kampanye, supaya yang bersangkutan tidak menyalahgunakan kedudukannya itu. Pembatasan itu dalam bentuk kewajiban untuk memperhatikan keberlangsungan tugasnya sebagai penyelenggara negara, maupun dalam bentuk larangan penggunaan fasilitas negara.

    Dengan adanya kewajiban dan larangan itu, ujar Saldi, dengan sendirinya calon presiden-wakil presiden petahana akan dituntut untuk cermat memilih hari atau waktu melaksanakan kampanye, sehingga tidak melanggar kewajiban atau larangan yang sudah ditentukan dalam undang-undang.

    "Dengan demikian, tidak adanya pernyataan eksplisit bahwa kampanye capres cawapres petahana dilakukan di luar hari atau jam kerja, tidaklah menyebabkan Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu menjadi bertentangan dengan UUD 1945," kata Saldi Isra.

    Sebelumnya, pendapat agar calon presiden inkumben cuti kampanye ini juga kencang disuarakan oposisi. Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Jokowi-Ma'ruf, Arya Sinulingga menilai kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno takut mengalami kekalahan di Pilpres 2019, jika Jokowi tak mengambil cuti kampanye, maka akan membuat selisih kekalahan Prabowo terhadap Jokowi semakin besar di Pilpres 2019.

    "Iya, bentuk ketakutan mereka. Makanya suruh cuti terus, kami lihat hampir semua elitenya minta Pak Jokowi cuti, karena mereka takut lihat Pak Jokowi kerja, karena kalau Pak Jokowi kerja makin jauh," kata Arya di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, kemarin.

    Baca juga: Capres Inkumben Dinilai Tak Perlu Cuti Sepanjang Masa Kampanye

    Arya menyindir para politikus Partai Gerindra yang tak pernah mengkritik Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mengambil cuti kampanye ketika maju Pilpres 2009 silam. Kala itu, SBY sebagai presiden petahana berpasangan dengan Boediono di Pilpres.

    "Dulu Pak Prabowo lawan SBY loh di (Pilpres) tahun 2009, emang dia ngomong kritik (presiden) cuti-cuti? Enggak loh, kalau Pak SBY cuti, siapa presidennya waktu itu?" ujar Arya berkelakar.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.