Viral Surat Bupati Tana Toraja Tunjuk Diri Jadi Plt Kepala Dinas

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Surat Bupati Tana Toraja yang mengangkat dirinya sendiri menjadi Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan. Foto surat tersebut viral di media sosial.

    Surat Bupati Tana Toraja yang mengangkat dirinya sendiri menjadi Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan. Foto surat tersebut viral di media sosial.

    TEMPO.CO, JakartaBupati Tana Toraja Nicodemus Biringkanae mengeluarkan surat perintah untuk memerintahkan dirinya sendiri sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan. Surat dengan nomor 820-40/BKPSDM/III/2019 itu dikeluarkan pada 1 Maret yang juga menjadi masa berlaku bagi Nicodemus sebagai Plt Kepala Dinkes.

    Baca: Menteri Pertanian Ingin Kopi Tana Toraja Mendunia

    "Surat perintah ini berakhir dengan sendirinya setelah ada pelantikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja yang definitif," begitu isi poin ketiga surat yang viral di media sosial tersebut.

    Surat itu menjadikan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja sebagai dasar. Tembusan surat diberikan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tana Toraja, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Tana Toraja. Surat memberikan tembusan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

    Kementerian Dalam Negeri meminta Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah melakukan verifikasi atas informasi tersebut. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar Baharuddin juga meminta agar Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Nicodemus.

    Baca: Di Tana Toraja, Menteri Amran Bagikan Kambing Kiriman Jokowi

    "Andai info yang beredar luas di masyarakat benar, maka kebijakan Bupati Tator tersebut diduga kuat bertentangan dengan kaidah tata kelola pemerintahan daerah yang diatur dalam UU Pemda dan Tata Kelola Jabatan Aparatur Sipil Negara yang diatur dalam UU ASN," ujar Bahtiar dalam siaran persnya, Rabu, 13 Maret 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.