Sebut PDIP Pro Perda Syariah, Grace Natalie PSI: Ada Penelitian

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum PSI Grace Natalie datang memenuhi pemanggilan di Polda Metro Jaya, Kamis, 22 November 2018. TEMPO/Lani Diana

    Ketua Umum PSI Grace Natalie datang memenuhi pemanggilan di Polda Metro Jaya, Kamis, 22 November 2018. TEMPO/Lani Diana

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie mengatakan pernyataannya yang menyebut PDIP dan Golkar getol memperjuangkan perda syariah tidak ngawur.

    Baca: PSI Dinilai Ingin Ambil Basis Pemilih PDIP untuk Lolos ke Senayan

    Dia merujuk pada hasil penelitian yang ditulis Michael Buehler, Guru Besar Ilmu Politik Nothern Illinois University. "Berdasar penelitian itu, partai nasionalis ternyata yang getol memperjuangkan perda syariah, yaitu PDIP dan Golkar," kata Grace, ketika dihubungi Selasa, 12 Maret 2019.

    Grace Natalie kembali menyinggung soal perda syariah dalam acara Festival 11 di Medan, Senin 11 Maret 2019. Selain itu, Grace juga mempertanyakan sikap PDIP dan Golkar yang terlibat aktif dalam pengesahan 443 Perda Syariah di Indonesia. PDIP berang dengan pernyataan tersebut.

    "Pernyataan itu ngawur. Soal Perda Syariah, kami selalu bergulat menegakkan nilai-nilai ke-indonesiaan dan nilai Pancasila. Hanya saja, kami sering kalah kalau keputusan diambil dengan voting," ujar Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno saat dihubungi Tempo pada Selasa, 12 Maret 2019.

    Simak juga: Gerindra: PSI Cari Panggung dengan Pernyataan Kontroversial

    Grace mengatakan alasan PSI kencang berbicara tentang peraturan daerah (perda) syariah agar publik mengetahui diferensiasi idelogi partai mereka. "Kami memberanikan diri membuka ruang ini, karena pemilihan legislatif sama pentingnya dengan pemilu," kata dia.

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.