Menteri Sosial Luncurkan Koperasi Berbasis Digital

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Sosial RI Agus Gumiwang Kartasasmita (kanan, duduk) di sela acara peluncuran Koperasi Jaringan Masyarakat Indonesia Sejahtera (KJMIS) di Jakarta, Selasa, 12 Maret 2019.

    Menteri Sosial RI Agus Gumiwang Kartasasmita (kanan, duduk) di sela acara peluncuran Koperasi Jaringan Masyarakat Indonesia Sejahtera (KJMIS) di Jakarta, Selasa, 12 Maret 2019.

    INFO NASIONAL -- Menteri Sosial RI Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan kemajuan teknologi informasi harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk memperbaiki kehidupan masyarakat prasejahtera.

    Salah satunya, melalui koperasi berbasis digital yakni Koperasi Jaringan Masyarakat Indonesia Sejahtera (KJMIS) yang diluncurkan bersamaan dengan kegiatan Penguatan Kapasitas Pendamping Sosial Bantuan Sosial Pangan di Jakarta, Selasa, 12 Maret 2019.

    "Pertemuan ini memiliki benang merah, yaitu pertama, bagaimana kita terus berupaya memperbaiki kehidupan masyarakat prasejahtera. Kedua, memanfaatkan teknologi dan inovasi yang ada untuk mensejahterakan mereka," kata Mensos dalam sambutannya di acara peluncuran koperasi berbasis digital itu.

    Langkah awal berjalannya KJMIS adalah adanya Nota Kesepahaman antara Direktur Jenderal Penanganan Fakir miskin dengan Koperasi Jaringan Masyarakat Indonesia Sejahtera (KJMIS) tentang Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama Dalam Rangka Penanganan Fakir Miskin.

    KJMIS merupakan badan usaha berbentuk koperasi yang berdiri pada tanggal 12 Desember 2017 sesuai dengan keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 006503 BH/ M.KUKM.2 /XII/2017. Tujuan KJMIS adalah koperasi Primer Nasional yang akan merangkul koperasi-koperasi yang ada di Indonesia.

    Menteri menjelaskan KJMIS menempatkan anggotanya sebagai pemilik dan sebagai pelanggan. Anggota koperasi dapat berbelanja di KJMIS dan mendapatkan manfaat atau hak-hak sebagai anggota seperti potongan harga dan bonus, serta pembagian sisa hasil usaha.

    "Kemudian misalnya KPM ingin mengembangkan diri dan ingin membuka usaha rumahan, maka sebagai anggota koperasi mereka memiliki hak meminjam modal agar bisa memulai usahanya tersebut," terang Mensos.

    Keanggotaan koperasi ini bersifat suka rela dan setiap warga negara Indonesia berhak angggotanya, diutamakan adalah masyarakat prasejahtera. Dalam pelaksanaannya, KJMIS bekerja sama dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Pay Tren, Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), dan Bulog.

    Untuk menjadi anggota, ada beberapa langkah yang dilakukan yakni mendaftar secara online dan memasukkan Nomor Induk Kependudukan. Kemudian mengunduh aplikasi KJMIS di playstore dan mengikuti proses pendaftaran selanjutnya.

    "Saat ini salah satu inovasi yang akan dilakukan adalah untuk transportasi penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai untuk penerima bantuan, dimana melalui transportasi online Golek, KPM tidak perlu pergi mengambil bantuan pangan di e-warong. KPM dapat memesan kebutuhan pokok untuk kemudian diantarkan ke rumah KPM," tutur Agus. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.