JK Sebut Status Operasi di Nduga Perlu Ditingkatkan

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota TNI mengangkat peti jenazah Serda Mirwariyadin yang tiba di Baseops Lanud I Gusti Ngurah Rai, Bali, Jumat, 8 Maret 2019. Jenazah Serda Mirwariyadin yang menjadi korban saat terjadi kontak tembak dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Mugi, Kabupaten Nduga, Papua, disemayamkan di Lanud I Gusti Ngurah Rai, sebelum diterbangkan ke kampung halamannya di NTB. ANTARA/Fikri Yusuf/

    Anggota TNI mengangkat peti jenazah Serda Mirwariyadin yang tiba di Baseops Lanud I Gusti Ngurah Rai, Bali, Jumat, 8 Maret 2019. Jenazah Serda Mirwariyadin yang menjadi korban saat terjadi kontak tembak dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Mugi, Kabupaten Nduga, Papua, disemayamkan di Lanud I Gusti Ngurah Rai, sebelum diterbangkan ke kampung halamannya di NTB. ANTARA/Fikri Yusuf/

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK menilai peningkatan status operasi di Nduga, Papua memang perlu ditingkatkan pasca tewasnya 3 anggota Tentara Nasional Indonesia akibat serangan kelompok bersenjata.

    Baca: Putus Logistik KKB di Nduga, TNI Tempatkan Pasukan di Kampung

    Meski begitu, ia menilai peningkatan tidak perlu dilakukan hingga operasi militer. "Kejadian ini kan sifatnya gerilyawan menteror orang, masyarakat. Jadi belum, hanya penilaiannya ini. Operasi tentu harus ditingkatkan, tapi tidak berarti harus keadaan darurat," kata JK saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, 12 Maret 2019.

    Ia mengatakan hal ini ia serahkan kepada TNI dan Polri yang lebih mengetahui kondisi di lokasi. Meski begitu ia sepakat bahwa saat ini penambahan personel diperlukan untuk ditempatkan di Nduga. "Ya tentu dibutuhkan penambahan personel, apalagi pembangunan sedang berjalan di situ kan," kata JK.

    JK mengatakan saat ini pemerintah telah memenuhi seluruh kebutuhan Papua. Ia menilai seluruh keistimewaan Otonomi Khsusus yang diberikan pada Papua sudah berjalan.

    Mulai dari kebijakan politik hingga ekonomi telah diberi keistimewaan. Ia mencontohkan dari segi ekonomi, pemerintah telah menganggarkan dana hingga Rp 100 triliun. Angka ini jauh lebih tinggi dari dana yang diberikan ke daerah-daerah lain.

    Adapun terkait tuntutan kelompok kriminal bersenjata di Papua untuk memerdekakan Papua tak bisa dilakukan. "Semua kalau kita berunding apapun semua sudah (diberikan), tidak ada lagi yang bisa dirundingkan terkecuali kemerdekaan. Dan terwujudnya (kemerdekaan) tidak bisa," kata JK.

    Sebelumnya pasukan TNI mendapat serangan dari kelompok bersenjata saat menjaga pembangunan infrastruktur Trans Papua di Kabupaten Nduga, Papua. Penyerangan yang terjadi pagi tadi, 7 Maret 2019 sekitar pukul 08.00 WIT itu menyebabkan tiga prajurit TNI gugur.

    Simak juga: Prajurit TNI Lanjutkan Garap Infrastruktur Trans Papua di Nduga

    Mereka yang gugur di Nduga adalah Serda Mirwariyadin, Serda Yusdin, dan Serda Siswanto Baju Aji. Kepala Dinas Penerangan Daerah Militer XVII/Cenderawasih Kolonel Infanteri Muhammad Aidi membeberkan, saat pasukan TNI berjumlah 25 orang itu baru saja tiba di Distrik Mugi tiba-tiba mendapat serangan oleh sekitar lebih dari 50 anggota kelompok bersenjata.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Nike ZoomX Vaporfly yang Membantu Memecahkan Rekor

    Sejumlah atlet mengadukan Nike ZoomX Vaporfly kepada IAAF karena dianggap memberikan bantuan tak wajar kepada atlet marathon.