Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Gerindra: PSI Cari Panggung dengan Pernyataan Kontroversial

image-gnews
Ketum PSI Grace Natalie (tengah) didampingi Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni (kiri) dan Bendahara Umum PSI Suci Mayang Sari pada jumpa pers di DPP PSI, Jakarta Pusat, 15 Desember 2017.  TEMPO/Dhemas Reviyanto
Ketum PSI Grace Natalie (tengah) didampingi Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni (kiri) dan Bendahara Umum PSI Suci Mayang Sari pada jumpa pers di DPP PSI, Jakarta Pusat, 15 Desember 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Andre Rosiade, mengatakan pernyataan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie yang menyindir partai-partai nasionalis soal perda syariah hanya sensasi belaka. Ucapan Grace yang kontroversial itu dianggap untuk mencari panggung.

"Jadi Grace selalu mengeluarkan statement-statement yang kontroversial, yang memang ingin ditanggapin, mendapat panggung. Ini strategi dia," kata Andre kepada Tempo, Selasa, 12 Maret 2019.

Menurut Andre, PSI adalah partai yang berharap lolos parliamentary threshold. "Mereka harus terus bikin sensasi karena nggak punya prestasi. Makanya PSI itu cocoknya Partai Sensasional Indonesia," ujar Andre.

Penilaian Andre ini diungkapkan mengomentari pidato Grace Natalie di acara Festival 11 di Medan, Senin, 11 Maret 2019. Di acara itu, Grace menyinggung banyak partai yang mengaku nasionalis namun justru mendukung peraturan daerah (Perda) syariah yang diskriminatif. Saat ini, diantara partai berbasis massa nasionalis di parlemen diantaranya adalah PDIP, Golkar, dan Gerindra. 

Baca: PDIP: Pernyataan Grace Natalie PSI Ngawur

Dalam pidatonya, Grace menyinggung banyak partai yang mengaku nasionalis namun justru mendukung peraturan daerah (Perda) syariah yang diskriminatif. "Bagaimana mungkin disebut partai nasionalis, kalau diam-diam menjadi pendukung terbesar perda ayariah?" kata Grace yang dikutip dari pidatonya yang diunggah dalam laman resmi PSI pada Senin, 11 Maret 2019.

Grace bahkan mengutip hasil studi Michael Buehler dalam bukunya yang berjudul “The Politics of Shari’a Law: Islamist Activists and the State in Democratizing Indonesia” yang terbit pada 2016. Menurut Grace, Buehler merupakan guru besar ilmu politik di Nothern Illinois University.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Grace lalu mengutip hasil penelitian Buehler yang menyimpulkan bahwa partai yang mengaku berlabel nasionalis seperti PDI Perjuangan dan Golkar terlibat aktif dalam merancang, mengesahkan, dan menerapkan Perda-perda Syariah di seluruh Indonesia. Tak hanya Buehler, Grace juga mengutip hasil penelitian Robin Bush yang menurut dia menyimpulkan hal yang sama. "Ini bukan saya lho yang bilang. Saya hanya membacakan kesimpulan riset ilmiah," kata Grace.

Baca: PSI Dinilai Ingin Ambil Basis Pemilih PDIP untuk Lolos ke Senayan

Andre menuturkan segala jenis Perda, termasuk Perda Syariah, tentu harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. "Meskipun berbau syariah, tapi tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Pancasila, NKRI, serta sesuai dengan budaya lokal, ya kenapa harus kita ributin?" ujar Andre.

Tonton Soal Pengesahan Perda Syariah, Grace Natalie Sindir PDIP

Catatan redaksi:

Redaksional berita ini diperbaiki pada Selasa, 12 Maret 2019, pukul 13.26 WIB. Perbaikan dilakukan tanpa mengubah isi dan maksud pada berita sebelumnya. Terima kasih.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Reaksi KIM Soal Peluang Parpol Lain Gabung Koalisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

29 menit lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Reaksi KIM Soal Peluang Parpol Lain Gabung Koalisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Gerindra menyatakan Prabowo selalu berpesan satu musuh terlalu banyak, seribu kawan terlalu sedikit.


Kata Politikus Gerindra soal Peluang Prabowo Rangkul NasDem dan PKB Masuk Koalisi

2 jam lalu

Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto menyambut kedatangan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di Kartanegara IV, Jakarta, Kamis, 25 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kata Politikus Gerindra soal Peluang Prabowo Rangkul NasDem dan PKB Masuk Koalisi

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bertemu Ketua Umum Gerindra Prabowo Rabu kemarin. Hari ini giliran Ketua Umum Nasdem Surya Paloh.


Tiba di Kertanegara Sore Ini, Surya Paloh Dirangkul Prabowo

3 jam lalu

Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto menyambut kedatangan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di Kartanegara IV, Jakarta, Kamis, 25 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Tiba di Kertanegara Sore Ini, Surya Paloh Dirangkul Prabowo

Kedatangan rombongan tersebut disambut langsung oleh Prabowo di depan pintu rumah kediamannya.


Gerindra Sumut Usung Calon Kepala Daerah yang Mampu Jalankan Visi Misi Prabowo, Ini Alasannya

1 hari lalu

Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra sekaligus calon presiden terpilih pada Pilpres 2024 Prabowo Subianto saat ditemui di kediaman Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Jakarta, Kamis 11 April 2024. ANTARA/Agatha Olivia Victoria
Gerindra Sumut Usung Calon Kepala Daerah yang Mampu Jalankan Visi Misi Prabowo, Ini Alasannya

Gerindra Sumut mengutamakan kadernya sendiri di Pilkada 2024 untuk mewujudkan program Prabowo hingga ke tingkat desa.


Fakta Seputar Sirekap yang Digunakan Lagi oleh KPU di Pilkada 2024

1 hari lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Fakta Seputar Sirekap yang Digunakan Lagi oleh KPU di Pilkada 2024

KPU berjanji mengevaluasi dan memperbaiki Sirekap untuk Pilkada 2024 sesuai dengan putusan MK.


DPP PKB Gelar Karpet Merah untuk Sambut Kedatangan Prabowo Siang Ini

1 hari lalu

Suasana Kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta Pusat menjelang rencana kedatangan presiden terpilih Prabowo Subianto pada Rabu, 24 April 2024. Sebuah karpet merah tergelar di pelataran kantor partai tersebut menjelang kedatangan Ketua Umum Gerindra itu. TEMPO/Sultan Abdurrahman
DPP PKB Gelar Karpet Merah untuk Sambut Kedatangan Prabowo Siang Ini

Kantor DPP PKB berbenah untuk menyambut kedatangan Presiden terpilih Prabowo Subianto pada siang hari ini. Karpet merah pun digelar.


Sufmi Dasco Sebut akan Ada Manuver Politik setelah Gerindra Bertemu Nasdem, Gabung Prabowo-Gibran?

1 hari lalu

Mantan Cawapres nomor urut 01 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menggelar konferensi pers bersama Ketum NasDem Surya Paloh usai pertemuan keduanya terkait putusan MK. Pertemuan tersebut dilakukan di NasDem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa, 23 April 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Sufmi Dasco Sebut akan Ada Manuver Politik setelah Gerindra Bertemu Nasdem, Gabung Prabowo-Gibran?

Surya Paloh mengatakan Nasdem dan PKB sepakat memberi kesempatan Prabowo-Gibran menjalankan pemerintahan.


Kata Gerindra Soal KIM Jika Ada Parpol Lain Gabung setelah Putusan MK

1 hari lalu

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memberikan keterangan di kediaman Calon Presiden Prabowo Subianto, Rumah Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Rabu, 20 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Kata Gerindra Soal KIM Jika Ada Parpol Lain Gabung setelah Putusan MK

Gerindra menganggap partai yang baru bergabung setelah putusan MK sama pentingnya dengan anggota lama KIM.


MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, Ini Tahapannya

2 hari lalu

Sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dihadiri 8 hakim, gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, Ini Tahapannya

MK menyebutkan registrasi perkara sengketa Pileg dimulai pada 23 April 2024.


Sekjen Gerindra Sebut Pertemuan Prabowo dan Megawati Tengah Mencocokkan Waktu

3 hari lalu

Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Prabowo-Gibran Ahmad Muzani menghadiri deklrasi dukungan Warga Tegal (Warteg) atas pencapresan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024, di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat. Ahad, 10 Desember 2023. Tika Ayu/Tempo
Sekjen Gerindra Sebut Pertemuan Prabowo dan Megawati Tengah Mencocokkan Waktu

Sekjen Gerindara Ahmad Muzani mengatakan rencana pasti pertemuan Prabowo dan Megawati mudah-mudahan bisa disampaikan dalam waktu dekat.