Komisi III DPR Ingin Langkah Pembebasan Siti Aisyah Jadi Acuan

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekretaris Jenderal dan Ketua Umum PPP, Asrul Sani dan Muhammad Romahurmuziy dalam acara deklarasi Kampanye Damai Pemilu Serentak 2019 di halaman tugu Monumen Nasional, Jakarta, 23 September 2018. TEMPO/Ryan Dwiky Anggriawan

    Sekretaris Jenderal dan Ketua Umum PPP, Asrul Sani dan Muhammad Romahurmuziy dalam acara deklarasi Kampanye Damai Pemilu Serentak 2019 di halaman tugu Monumen Nasional, Jakarta, 23 September 2018. TEMPO/Ryan Dwiky Anggriawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPR RI Komisi III Arsul Sani berharap langkah pembebasan Siti Aisyah dari dakwaan pembunuhan terhadap saudara tiri pemimpin Korea Utara, Kim Jong Nam, di Bandara Kuala Lumpur pada 2017, harus bisa menjadi acuan dalam memberikan perlindungan hukum bagi WNI lain di luar negeri. Asrul mengatakan langkah pemerintah melakukan diplomasi senya (silent diplomacy) adalah pilihan tepat, sebab diplomasi dilakukan saat kasus itu sedang berproses di pengadilan.

    “Pemerintah sudah lama melakukan silent diplomacy terhadap pemerintah Malaysia dengan tetap menghormati kedaulatan hukum dan sistem peradilan Malaysia,” kata Arsul, Selasa malam, 11 Maret 2019 .

    Baca: Siti Aisyah Sampaikan Terima Kasih ke Presiden Jokowi

    Pembebasan WNI asal Serang ini diyakini karena keaktifan pemerintah Indonesia, lewat Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, untuk melobi Jaksa Agung Malaysia, Tommy Thomas. Arsul yakin prinsip perlindungan seperti ini akan diterapkan kepada WNI lainnya yang bermasalah. “Tapi harus dilihat kasus per kasus.”

    Direktur Eksekutif Migrant CARE Wahyu Susilo mengatakan pembebasan Siti Aisyah dari ancaman hukuman mati di Malaysia ini menunjukkan upaya pemerintah melindungi tenaga kerja Indonesia di luar negeri tak pernah berhenti. “Pemerintah harus lebih serius lagi melaksanakan diplomasi semacam ini untuk warga negara Indonesia yang bernasib seperti Siti Aisyah.”

    Baca: Jokowi Bertemu Siti Aisyah di Istana Negara Besok

    Migrant Care menilai positif pemerintah Indonesia yang proaktif memberikan pembelaan dan bantuan hukum serta langkah-langkah diplomasi terhadap warna negaranya. “Migrant Care mengapresiasi putusan bebas ini.”

    Sebelumnya Migrant Care mendesak pemerintah Indonesia melakukan langkah-langkah komprehensif untuk memulangkan Siti Aisyah. Pemerintah juga diminta memberikan upaya pemulihan nama baik dan reintegrasi sosial untuk tenaga kerja wanita itu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.