Korban Gempa Palu Gelar Kongres, Tuntut Pemerintah Libatkan Warga

Reporter

Editor

Yudono Yanuar

Korban bencana gempa dan tsunami di Palu, Sigli dan Donggala membakar ban saat mengikuti Kongres Korban Bencana Pasigala di Lapangan Vatulemo, Palu, Sulawesi Tengah, Senin (11/3/2019). ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah

TEMPO.CO, Jakarta - Ratusan korban gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Palu, Kabupaten Sigi, dan Donggala, Sulawesi Tengah, Senin, 11 Maret 2019, berkumpul Lapangan Vatulemo Palu.

Mereka menggelar kongres menuntut hak sebagai korban bencana, yang menghatam wilayah tersebut,  lima bulan lalu.

NASA: Langka, Gempa Palu Sangat Cepat

"Hari ini kita menyatukan tuntutan - keinginan - pendapat, " kata salah satu peserta Kongres Korban Bencana Pasigala.

Terdapat lima poin tuntutan korban bencana Pasigala, yang berkumpul di depan Kantor Wali Kota Palu. Pertama, menolak mekanisme dana stimulan yang berbelit. Kedua, ganti rugi lahan dan menolak direlokasi. Ketiga, bayarkan segera santunan duka. Keempat, ganti rugi harta korban jarahan. Kelima, talangi utang korban.

Para korban bencana alam tersebut meminta agar negara hadir untuk bertanggung jawab terhadap korban di Sulteng. Mereka mendesak agar tuntutan tersebut disetujui oleh negara untuk pemulihan ke depan.

Mewakili korban bencana gempa dan likuifaksi Sigi, Imran Latjedi mengemukakan, pemerintah dalam melakukan penanganan pascabencana dan pemulihan tidak berkoordinasi serta berdialog dengan korban.

"Korban tidak pernah diajak berdialog dalam penanganan korban," ujarnya.

Padahal mestinya, menurut dia, pemerintah perlu berdialog dengan korban, agar langkah penanganan dan pemulihan pascabencana tepat sasaran.

Hunian sementara (Huntara), kata Imran, yang dibangun oleh pemerintah tidak representatif, hal itu merupakan akibat dari tidak adanya dialog  pemerintah dengan masyarakat.

"Proses pemulihan harus melibatkan korban. Huntara yang dibangun tidak melibatkan korban," ujarnya.

Korban mengaku tidak pernah diajak berdialog dalam penanganan pascabencana, pembangunan Huntara maupun relokasi untuk pembangunan hunian tetap (Huntap).

Karena itu, Imran menilai, pemerintah tidak melakukan dialog dengan korban, sama halnya pemerintah melalaikan tugasnya dalam penanganan pascabencana.

"Pemerintah tidak menempatkan diri sebagai orang tua, sebagai orang yang dituakan dalam penanganan korban pascabencana. Padahal, korban mengharapkan pemerintah bertindak sebagai orang yang dituakan, agar dapat berdialog," kata Imran.

Korban dari 127 shelter pengungsian di Palu, Donggala dan Sigi berkumpul menuntut hak dalam kongres bencana gempa Palu.






Info Gempa Terkini BMKG: Gempa Darat Dangkal di Luwu dan Palu

24 hari lalu

Info Gempa Terkini BMKG: Gempa Darat Dangkal di Luwu dan Palu

Gempa terkini di Palu lepas tengah malam tadi.


Penerima Beasiswa KIP Kuliah Diminta Selesai Tepat Waktu

6 Juni 2022

Penerima Beasiswa KIP Kuliah Diminta Selesai Tepat Waktu

Beasiswa KIP Kuliah merupakan program nasional dari Pemerintah Pusat untuk membiayai generasi muda dalam mengenyam pendidikan S1.


Dosen Pembongkar Korupsi di Universitas Tadulako Mengaku Diserang Berulang Kali

8 April 2022

Dosen Pembongkar Korupsi di Universitas Tadulako Mengaku Diserang Berulang Kali

Dosen pengungkap dugaan korupsi Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah, menyatakan


Dosen Pelapor Dugaan Korupsi di Universitas Tadulako Diserang Orang Tak Dikenal

8 April 2022

Dosen Pelapor Dugaan Korupsi di Universitas Tadulako Diserang Orang Tak Dikenal

Rumah milik Muhammad Nasrum, dosen yang melaporkan dugaan korupsi di Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah diserang orang tak dikenal.


Jadwal Buka Puasa Wilayah Denpasar, Bima, Gorontalo, Makassar, Palu Hari Ini

4 April 2022

Jadwal Buka Puasa Wilayah Denpasar, Bima, Gorontalo, Makassar, Palu Hari Ini

Berikut jadwal buka puasa untuk wilayah Denpasar, Bima, Gorontalo, Makassar, dan Palu hari ini


Kasus Penimbunan 53 Ton Minyak Goreng di Palu Naik ke Penyidikan

23 Maret 2022

Kasus Penimbunan 53 Ton Minyak Goreng di Palu Naik ke Penyidikan

Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah menaikkan status perkara dugaan penimbunan minyak goreng sekitar 53 ton ke penyidikan.


BNPB Sebut Lumpur Bergerak Usai Gempa Pasaman Bukan Likuifaksi

27 Februari 2022

BNPB Sebut Lumpur Bergerak Usai Gempa Pasaman Bukan Likuifaksi

BPBD Kabupaten Limapuluh Kota, telah melakukan kaji cepat dan pemetaan melalui udara soal kejadian usai gempa Pasaman tersebut


Tinjau Vaksinasi Covid-19, Jokowi Sempatkan Berbincang dengan Warga

25 Februari 2022

Tinjau Vaksinasi Covid-19, Jokowi Sempatkan Berbincang dengan Warga

Jokowi menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah atas antusiasmenya dalam memperoleh vaksinasi.


Gempa Palu 2018, Gedung Rusun Berbahaya Belum Juga Dibongkar

10 Februari 2022

Gempa Palu 2018, Gedung Rusun Berbahaya Belum Juga Dibongkar

Bangunan itu rusak karena dampak guncangan gempa pada 28 September 2018 yang menewaskan lebih dari dua ribu orang.


Profesor Gempa Hitung Lebih dari 2.500 Kejadian Gempa di Indonesia Setiap Tahun

27 Desember 2021

Profesor Gempa Hitung Lebih dari 2.500 Kejadian Gempa di Indonesia Setiap Tahun

Bisa ditebak, gempa dengan kekuatan di atas magnitudo 6,5 itu paling banyak terjadi di wilayah Indonesia Timur daripada Barat.