Demonstran CPNS Kementerian Agama: Kami Tidak Dapat Upah Bulanan

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Agama Lukman Hakim (tengah), saat memberikan keterangan kepada media terkait hasil sidang isbat 1 Syawal 1439 H di Kantor Kementerian Agama RI, Jakarta, 14 Juni 2018.  Pemantauan hilal untuk menetapkan 1 Syawal 1439H dilakukan di 97 lokasi menjelang sidang isbat. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Menteri Agama Lukman Hakim (tengah), saat memberikan keterangan kepada media terkait hasil sidang isbat 1 Syawal 1439 H di Kantor Kementerian Agama RI, Jakarta, 14 Juni 2018. Pemantauan hilal untuk menetapkan 1 Syawal 1439H dilakukan di 97 lokasi menjelang sidang isbat. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang unjuk rasa di Kementerian Agama, Jakarta Pusat, hari ini, 11 Maret 2019, Suroso, mengatakan bahwa sejak 2013 tak pernah mendapat upah bulanan dari pemerintah. "Engga ada honornya. Saya dapat pemasukan dari sumbangan sukarela manten yang ngasih," kata dia.

    Suroso adalah lulusan CPNS Kementerian Agama 2013 di Jawa Timur. Sehari-hari ia bekerja sebagai pembantu penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA) Nganjuk, Jawa Timur. 

    Baca: Kementerian Agama Umumkan Kelulusan ...

    Suroso bersama puluhan kawannya menuntut Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin untuk mengeluarkan SK pengangkatan dan Nomor Induk Karyawan (NIK). Ia datang ke Jakarta menggunakan bus yang disewa secara patungan. "Sudah tak dapat penghasilan, SK juga belum turun. Kami mau hak kami," kata Suroso. 

    Unjuk rasa, puluhan CPNS Kementerian Agama Jawa Timur ini mengenakan baju muslim berwarna putih beserta peci hitam. Mereka membentangkan sejumlah spanduk, salah satunya bertuliskan "Pak Menteri, jangan mbudek (menulikan diri), jangan micek (jangan membutakan diri). Kau luluskan kami test CPNS tahun 2013, tapi kau biarkan kami bekerja tanpa SK hingga kini."

    Baca: Banyak yang Pensiun, Pemerintah Buka ...

    Demonstran mengancam bakal menginap di pelataran parkir kantor Kementerian Agama jika Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin tak menurunkan SK dan NIKnya hari ini. "Atau setidaknya ada penjelasan kapan SK dan NIK kami turun.”

    Aguston cs melonggarkan waktu untuk menteri agar memenuhi tuntutannya. “Kalau bisa pekan ini Menteri Agama harus jawab hak kami," kata CPNS itu.

    Berangkat ke Jakarta sejak Ahad sore, 10 Maret 2019, Aguston dan kawan-kawannya tak ingin aksinya di Jakarta sia-sia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.