Iklan
INFO NASIONAL- Inspiratif, sebuah kata yang spontan keluar diucapkan penerima penghargaan birokrat teladan 2019 kategori Best Bureaucrats Obsession Award 2019 Sekretaris Jenderal MPR RI Dr. Ma’ruf Cahyono, begitu membaca deretan kalimat di spanduk yang terpampang di tembok ruang aula Fisip Universitas Pasundan (Unpas) Bandung yang tertulis ‘Sekolah Politik Pasundan’.
“Saya merasa kalimat Sekolah Politik itu menarik dan sangat inspiratif sekali. Penekanan di kalimat ‘Sekolah Politik’ itu luar biasa, ini inspiratif. Jika saja di seluruh kampus bermunculan kegiatan sekolah politik tentu learning process yang baik dalam bidang politik akan terwujud. Juga saya pikir harus dilengkapi dengan sekolah sekolah ideologi dan konstitusi," katanya di hadapan ratusan mahasiswa Unpas saat menjadi narasumber gelar acara ‘Sekolah Politik Pasundan’ yang diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik FISIP Unpas dengan tema ‘Mengenal Peran Parlemen Lebih Dekat’, Sabtu, 9 Maret 2019.
Dalam pemaparannya terkait tema yang diusung, Ma’ruf Cahyono mengatakan bahwa sebelum membedah lebih jauh soal peran parlemen, peserta yang merupakan generasi milenial bangsa mesti mengenal lebih dahulu Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara dan UUD NRI sebagai konstitusi negara.
Karena Ideologi dan konstitusilah yang menjadi landasan ideal dan konstitusional sistem ketatanegaraan. "Termasuk sistem keparlemenan kita, parlemen dari peran parlemen, akan sangat bergantung dari kedudukan, wewenang, tugas dan fungsi Parlemen yang diamanatkan oleh konsitusi," kata Ma'ruf.
Sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Negara Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat (Demokrasi). Pemilik kedaulatan tertinggi negara adalah rakyat, karenanya kedaulatan sesungguhnya berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
Untuk mewujudkan amanah kedaulatan rakyat, perlu adanya pelembagaan kedaulatan rakyat dalam suatu sistem perwakilan atau permusyawaratan sesuai dengan amanah sila ke empat Pancasila.
Parlemen yang memiliki fungsi utama yakni, fungsi pengaturan (legislasi), fungsi pengawasan (kontrol) dan fungsi perwakilan (representasi), terdiri dari tiga unsur kelembagaan yakni DPR mewakili politik, DPD mewakili daerah dan MPR sebagai lembaga permusyawaratan dengan anggotanya terdiri dari gabungan anggota DPR dan DPD, adalah pengejawantahan dari pelembagaan kedaulatan rakyat.
“Normatif konstitusional tentang kedudukan MPR, DPR dan DPD mengatakan bahwa ketiga kembaga ini memiliki kedudukan yang sama, yang sebelum reformasi bergulir, salah satu lembaga yakni MPR memiliki kedudukan sebagai lembaga tertinggi negara di atas DPR dan lembaga negara lainnya saat itu,” tutur Ma’ruf Cahyono.
Peran lembaga MPR RI sendiri, lanjut Ma’ruf Cahyono, sangat luar biasa sebab MPR merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, yang keanggotaannya terdiri atas seluruh wakil rakyat, seluruh wakil daerah, dan seluruh wakil golongan.
Marwah MPR sebagai lembaga negara dan sekaligus sebagai wadah representasi rakyat dan daerah tidak begitu saja dapat dihilangkan. MPR tetap berperan sebagai perwakilan atas rakyat dalam kekuasaan pemerintahan dan perwakilan setiap daerah di Indonesia.
Menghilangkan MPR sama dengan menghilangkan semangat sila keempat Pancasila. Sekolah Politik Pancasila dikayakan dengan penjelasan Sesjen MPR tentang konsepsi dan implementasi kedaulatan rakyat, negara hukum dan sistem ketatanegaraan Indonesia. (*)
Iklan
