Terima Forjol, PKS Janji Perjuangkan Nasib Pengemudi Ojek Online

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman (kiri) dan Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini dalam acara Konsolidasi Nasional PKS untuk Pemenangan Pemilu 2019 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Rabu, 30 Januari 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman (kiri) dan Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini dalam acara Konsolidasi Nasional PKS untuk Pemenangan Pemilu 2019 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Rabu, 30 Januari 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman berjanji akan memperjuangkan Tritura atau tiga tuntutan para pengemudi ojek online. Mulai dari payung hukum, hubungan kemitraan yang setara dengan aplikator, serta terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. "Kami siap memperjuangkan (Tritura) dan membutuhkan dukungan," kata Sohibul dalam keterangan tertulisnya kepada Tempo, Ahad, 10 Maret 2019.

    Janji itu disampaikan pula saat menerima kunjungan ratusan sopir ojek daring yang tergabung dalam komunitas Forum Ojek Online (Forjol), di kantor DPP PKS, Jakarta, Sabtu, 9 Maret 2019.

    Baca: PKS Janji Perjuangkan Pembebasan Pajak ...

    Sohibul berjanji memperjuangkan Tritura sopir ojek online dalam aturan perundangan. Menurut dia, tugas partai politik adalah mengagregasi kepentingan masyarakat, termasuk para pengemudi daring. Pemerintah dan DPR seharusnya responsif mengatur setiap model bisnis baru yang muncul seperti aplikasi ojek daring.

    Aturan mengenai kemitraan, kata Sohibul, harus dituangkan ke dalam undang-undang. Bentuk kemitraan, kata dia, mesti saling menguntungkan kedua belah pihak. Ketua Forjol, Ari Hasan, mengatakan hal yang lumrah jika pihaknya meminta ada kepastian hukum. Pasalnya, menurut dia, sudah bukan rahasia lagi jika ojek online tidak punya payung hukum. "Apakah kami ini transportasi umum atau pribadi? Sehingga efeknya muncul masalah di jalanan."

    Ari mengatakan selama ini pengemudi merasa tidak pernah didengar dan dianggap sebagai mitra oleh perusahaan oleh perusahaan aplikasi. “Perusahan aplikasi menentukan tarif semaunya tidak mendengarkan kami."

    Baca: Harap-harap Cemas Nasib Partai Islam di Pemilu 2019

    Sedangkan soal BPJS, PKS menilai adanya peluang pengemudi ojek daring bisa dimasukkan dalam kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI). "Rata-rata pendapatannya masih di bawah upah minimum di masing-masing daerah." Menurut Ari, sebagian besar pengemudi daring belum terdaftar. Sehingga jika terjadi kecelakaan, kehidupan para pengemudi daring semakin sulit.

    Selain akan memenuhi Tritura, PKS juga berjanji akan menggratiskan pajak motor, SIM berlaku seumur hidup, dan bebas pajak pendapatan di bawah Rp 8 juta.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tingkat Kepuasan Kinerja dan Catatan Baik Buruk 5 Tahun Jokowi

    Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI periode 2019 - 2024. Ada catatan penting yang perlu disimak ketika 5 tahun Jokowi memerintah bersama JK.