Kebakaran Hutan, Gubernur Riau Dituntut Bergerak

Reporter:
Editor:

Erwin Prima

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga melintas di jalan yang berkabut asap pekat dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kota Dumai, Dumai. Riau, Sabtu 23 Februari 2019. Kabut asap pekat yang berasal dari karhutla menjadi ancaman besar bagi kesehatan warga Kota Dumai dan otoritas kesehatan setempat menemukan sebanyak 180 kasus per hari pada pasien yang terinfeksi saluran pernafasan atas (ISPA). ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid

    Warga melintas di jalan yang berkabut asap pekat dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kota Dumai, Dumai. Riau, Sabtu 23 Februari 2019. Kabut asap pekat yang berasal dari karhutla menjadi ancaman besar bagi kesehatan warga Kota Dumai dan otoritas kesehatan setempat menemukan sebanyak 180 kasus per hari pada pasien yang terinfeksi saluran pernafasan atas (ISPA). ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid

    TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari), Made Ali, mendesak Gubernur Provinsi Riau, Syamsuar, segera memperkuat fasilitas pelayanan korban kebakaran hutan dan lahan. Made meminta Syamsur tidak menunggu Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) melebihi level 400, untuk memulai tindakan yang diperlukan.

    Baca: Kebakaran Hutan Riau, Walhi Desak Pemerintah Audit Konsesi Lahan

    "Segera instruksikan jajarannya merealisasikan fasilitas untuk rakyat Riau di kota Pekanbaru, Kota Dumai, Bengkalis dari paparan polusi asap,” kata Made dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, 9 Maret 2019.

    Hingga 9 Maret 2019, luas lahan yang terbakar menembus angka 1.686,4 hektare, bertambah 550,4 hektare sejak akhir Februari 2019 yang baru 1.136 hektar. Akibatnya, kepulan asap mulai menyebar hingga ibukota provinsi, Kota Pekanbaru.

    Atas kondisi ini, Jikalahari meminta Syamsuar segera melakukan empat kebijakan utama. Pertama, menyiapkan unit pelayanan paru di rumah sakit pusat rujukan provinsi dan rumah sakit kabupaten atau kota. Kedua, melakukan pengamatan ISPU untuk menentukan tindakan yang diperlukan, bila melebihi level 400.

    Dikutip dari laman Kementerian Kesehatan, angka ISPU antara 101-199 dikategorikan tidak sehat, karena dapat menimbulkan gejala iritasi pada saluan pernapasan. ISPU antara 200-299 dikategorikan sangat tidak sehat, karena pada penderita gangguan pernapasan, pneumonia dan jantung maka gejalanya akan meningkat.

    Angka ISPU antara 300-399 termasuk kategori berbahaya. Biasanya orang yang sehat akan merasa mudah lelah dan bagi penderita suatu penyakit, gejalanya bisa menjadi lebih serius. Sedangkan angka ISPU > 400 dikategorikan sangat berbahaya bagi semua orang yang ada di wilayah tersebut.

    Selanjutnya yaitu ketiga, menyiapkan petunjuk teknis evakuasi dan bekerja sama dengan lembaga lain untuk memastikan evakuasi berjalan lancar. Keempat, membuat tempat evakuasi jika ISPU melebihi 400 dan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan menyediakan Posko Darurat di pelabuhan laut, bandara udara, dan penyediaan rumah-rumah oksigen.

    Simak artikel lain tentang kebakaran hutan di Tempo.co.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.