Panglima TNI: Menghadapi Separatis di Papua Tak Harus Bertempur

Reporter:
Editor:

Suseno

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jenazah anggota TNI Serda Mirwariyadin disemayamkan setibanya di Baseops Lanud I Gusti Ngurah Rai, Bali, Jumat, 8 Maret 2019. Mirwariyadin menjadi korban saat terjadi kontak tembak dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Mugi, Kabupaten Nduga, Papua, disemayamkan di Lanud I Gusti Ngurah Rai, sebelum diterbangkan ke kampung halamannya di NTB. ANTARA/Fikri Yusuf/

    Jenazah anggota TNI Serda Mirwariyadin disemayamkan setibanya di Baseops Lanud I Gusti Ngurah Rai, Bali, Jumat, 8 Maret 2019. Mirwariyadin menjadi korban saat terjadi kontak tembak dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Mugi, Kabupaten Nduga, Papua, disemayamkan di Lanud I Gusti Ngurah Rai, sebelum diterbangkan ke kampung halamannya di NTB. ANTARA/Fikri Yusuf/

    TEMPO.CO, Jakarta - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyatakan, dalam menghadapi gerakan separatis di Papua tidak selalu dilakukan melalui operasi pertempuran, namun bisa dilakukan dengan operasi non-tempur.

    Baca juga: Kontak Senjata di Papua, 3 Prajurit TNI Gugur

    "Dalam operasi di Papua, kita melaksanakan dua operasi, yakni operasi kinetik (operasi tempur) dan operasi non-kinetik (operasi non-tempur)," kata Hadi Tjahjanto  di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2019.

    Operasi non-tempur, kata Hadi, bisa dilakukan dengan merebut hati rakyat Papua agar tidak melakukan tindakan yang mengancam kedaulatan negara. Misalnya, ketika TNI datang ke suatu wilayah di Papua, masyarakat merasa nyaman dan tenang dengan keberadaan prajurit TNI. "Rasa aman dan nyaman ini akan menjadi virus kepada mereka semua yang memiliki niat untuk memberontak," katanya.

    Menurut Panglima, operasi non-tempur ini bisa dilakukan dengan kegiatan bakti sosial, kegiatan kesehatan, penyuluhan pertanian dan lainnya. Namun demikian, TNI tetap menyiapkan operasi kinetik bila langkah itu memang benar-benar diperlukan.

    Hadi tidak membantah jiksa saat ini masih muncul gangguan-gangguan kecil dalam upaya pembangunan infrastruktur di Papua. Untuk itu TNI memiliki kewajiban membantu mengamankan pembangunan Trans-Papua.

    Upaya yang dilakukan oleh TNI itu tidak terlepas dari kebijakan dan keputusan negara. Selain itu TNI juga memiliki tugas pokok Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sesuai dalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI.

    Infrastruktur yang dibangun di wilayah Papua membutuhkan pengerjaan khusus, sehingga Presiden Joko Widodo meminta TNI untuk membantu proses pembangunan di sana. "TNI memiliki kemampuan untuk mengamankan dan memiliki kemampuan untuk membangun infrastruktur, karena TNI memiliki batalion zeni konstruksi dan zeni tempur," ujar Hadi.

    Baca: Jokowi Perintahkan Selesaikan Kelompok Bersenjata di Papua

    TNI telah kehilangan tiga prajurit yang tengah menjalankan tugas pengamanan pembangunan infrastruktur Trans Papua Wamena-Mumugu pada 7 Maret 2019.  Saat itu TNI diserang oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). "Hal ini sebagai bukti masih ada gangguan di Papua, tapi gangguannya relatif kecil," kata Hadi.

    Hingga saat ini TNI bersama kepolisian tengah mengejar kelompok bersenjat tersebut. Namun medan yang berat di Papua membuat tugas TNI dan kepolisian itu tidak mudah. "Kami optimistis TNI dapat menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI," kata Panglima TNI menegaskan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.