Panglima TNI: Menghadapi Separatis di Papua Tak Harus Bertempur

Reporter

Editor

Suseno

Jenazah anggota TNI Serda Mirwariyadin disemayamkan setibanya di Baseops Lanud I Gusti Ngurah Rai, Bali, Jumat, 8 Maret 2019. Mirwariyadin menjadi korban saat terjadi kontak tembak dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Mugi, Kabupaten Nduga, Papua, disemayamkan di Lanud I Gusti Ngurah Rai, sebelum diterbangkan ke kampung halamannya di NTB. ANTARA/Fikri Yusuf/

TEMPO.CO, Jakarta - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyatakan, dalam menghadapi gerakan separatis di Papua tidak selalu dilakukan melalui operasi pertempuran, namun bisa dilakukan dengan operasi non-tempur.

Baca juga: Kontak Senjata di Papua, 3 Prajurit TNI Gugur

"Dalam operasi di Papua, kita melaksanakan dua operasi, yakni operasi kinetik (operasi tempur) dan operasi non-kinetik (operasi non-tempur)," kata Hadi Tjahjanto  di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2019.

Operasi non-tempur, kata Hadi, bisa dilakukan dengan merebut hati rakyat Papua agar tidak melakukan tindakan yang mengancam kedaulatan negara. Misalnya, ketika TNI datang ke suatu wilayah di Papua, masyarakat merasa nyaman dan tenang dengan keberadaan prajurit TNI. "Rasa aman dan nyaman ini akan menjadi virus kepada mereka semua yang memiliki niat untuk memberontak," katanya.

Menurut Panglima, operasi non-tempur ini bisa dilakukan dengan kegiatan bakti sosial, kegiatan kesehatan, penyuluhan pertanian dan lainnya. Namun demikian, TNI tetap menyiapkan operasi kinetik bila langkah itu memang benar-benar diperlukan.

Hadi tidak membantah jiksa saat ini masih muncul gangguan-gangguan kecil dalam upaya pembangunan infrastruktur di Papua. Untuk itu TNI memiliki kewajiban membantu mengamankan pembangunan Trans-Papua.

Upaya yang dilakukan oleh TNI itu tidak terlepas dari kebijakan dan keputusan negara. Selain itu TNI juga memiliki tugas pokok Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sesuai dalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Infrastruktur yang dibangun di wilayah Papua membutuhkan pengerjaan khusus, sehingga Presiden Joko Widodo meminta TNI untuk membantu proses pembangunan di sana. "TNI memiliki kemampuan untuk mengamankan dan memiliki kemampuan untuk membangun infrastruktur, karena TNI memiliki batalion zeni konstruksi dan zeni tempur," ujar Hadi.

Baca: Jokowi Perintahkan Selesaikan Kelompok Bersenjata di Papua

TNI telah kehilangan tiga prajurit yang tengah menjalankan tugas pengamanan pembangunan infrastruktur Trans Papua Wamena-Mumugu pada 7 Maret 2019.  Saat itu TNI diserang oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). "Hal ini sebagai bukti masih ada gangguan di Papua, tapi gangguannya relatif kecil," kata Hadi.

Hingga saat ini TNI bersama kepolisian tengah mengejar kelompok bersenjat tersebut. Namun medan yang berat di Papua membuat tugas TNI dan kepolisian itu tidak mudah. "Kami optimistis TNI dapat menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI," kata Panglima TNI menegaskan.






Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

13 jam lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.


Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

13 jam lalu

Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

Anggota Tim Pansel Anwar Makarim berharap komisioner Komnas HAM yang baru bisa melanjutkan dialog damai di Tanah Papua.


Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

16 jam lalu

Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

Panglima TNI Jendral Andika Perkasa mengatakan tak segan menghukum anak buahnya yang terbukti melakukan penganiayaan dalam tragedi Kanjuruhan


Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

17 jam lalu

Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

KPK berupaya menghindari upaya penjemputan paksa terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe dalam kasus dugaan gratifikasi dan lebih mengutamakan persuasif


DPR Papua Barat Dukung TNI - Polri Tumpas KKB Penghambat Pembangunan

1 hari lalu

DPR Papua Barat Dukung TNI - Polri Tumpas KKB Penghambat Pembangunan

Orgenes mengatakan kebiadaban KKB di wilayah itu sangat mengganggu kenyamanan dan ketentraman masyarakat sipil pada umumnya.


Kekerasan Aparat TNI di Stadion Kanjuruhan, Jenderal Andika Perkasa: Penyelidikan Tuntas Besok

1 hari lalu

Kekerasan Aparat TNI di Stadion Kanjuruhan, Jenderal Andika Perkasa: Penyelidikan Tuntas Besok

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa berjanji segera menyelesaikan kasus kekerasan anak buahnya saat terjadi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang.


Mahfud Md Minta Jenderal Andika Perkasa Usut Tindakan Anggota TNI di Tragedi Kanjuruhan

1 hari lalu

Mahfud Md Minta Jenderal Andika Perkasa Usut Tindakan Anggota TNI di Tragedi Kanjuruhan

Mahfud Md meminta Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menindak anggotanya yang bertindak di luar kewenangan saat tragedi Kanjuruhan.


Dudung Abdurachman Bantah Berseteru dengan Andika Perkasa, Cuma Beda Pendapat

3 hari lalu

Dudung Abdurachman Bantah Berseteru dengan Andika Perkasa, Cuma Beda Pendapat

Andika Perkasa menyatakan hubungannya dengan Dudung Abdurachman juga tidak ada masalah.


TPNPB-OPM Bakar Kantor Distrik Paniai Utara dan Nyatakan Perang dengan Indonesia

3 hari lalu

TPNPB-OPM Bakar Kantor Distrik Paniai Utara dan Nyatakan Perang dengan Indonesia

TPNPB menyatakan pembakaran kantor Distrik Paniai Utara sebagai awal perang terhadap pemerintah Indonesia.


Kemendagri Mutakhirkan Database tentang Tiga Provinsi Baru di Papua

4 hari lalu

Kemendagri Mutakhirkan Database tentang Tiga Provinsi Baru di Papua

Kemendagri telah melakukan langkah-langkah strategis, terukur, dan terinci dalam mempercepat terlaksananya pemerintahan tiga provinsi baru di Papua.