Moeldoko: Dwifungsi TNI Tak Akan Kembali

Reporter:
Editor:

Wahyu Dhyatmika

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal (Purn) Moeldoko dalam acara Diseminasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Kamis 20 Desember 2018. Tempo/ Fikri Arigi.

    Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal (Purn) Moeldoko dalam acara Diseminasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Kamis 20 Desember 2018. Tempo/ Fikri Arigi.

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko memastikan institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI) saat ini sudah memenuhi tuntutan masyarakat di era reformasi untuk menjadi institusi militer yang profesional. Dia minta publik tak khawatir Dwifungsi TNI akan kembali. 

    "Selama 20 tahun terakhir, institusi TNI sudah memenuhi tuntutan profesionalitasnya," kata Moeldoko dalam dialog dengan awak media di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat 8 Maret 2019. Dia didampingi Jaleswari Pramodawardhani, Deputi V KSP. 

    BACA JUGA: TNI Pastikan Tak Akan Kembali ke Dwifungsi

    Lebih lanjut, Moeldoko menjelaskan, ada tiga dasar yang menjadi obyek reformasi internal TNI, yaitu struktur, doktrin, dan kultur. Dalam soal struktur, TNI sekarang tak bisa lagi berkiprah di ranah sosial politik. Ketika reformasi bergulir, fungsi tersebut telah dihilangkan, sehingga TNI hanya bermain di area pertahanan. 

    Sedangkan soal doktrin, Moeldoko merujuk pada isi UU TNI dan UU Pertahanan yang disahkan DPR pasca 1998. Sesuai doktrin militer dalam peraturan itu, tak ada pasal yang mengembalikan fungsi sosial politik ke dalam tubuh TNI. "Jadi tidak akan ada dwifungsi TNI," katanya.

    BACA JUGA: Menteri Pertahanan Pastikan Dwifungsi TNI Tak Terjadi Lagi

    Sementara, di bidang kultur, kata Moeldoko, TNI telah ditempatkan di tempat yang bisa diterima oleh rakyat. Moeldoko menuturkan, dulu pernah ada slogan 'Yang terbaik bagi TNI itu terbaik bagi rakyat. Terbaik bagi rakyat itu terbaik untuk TNI'. Slogan itu, kata Moeldoko, diperkuat ketika dia menjabat sebagai Panglima TNI, yaitu 'Bersama rakyat, TNI kuat'. Kultur tersebut terus dibenahi dari waktu ke waktu.

    Perubahan penting lainnya, Moeldoko menyebutkan, adalah adanya program TNI mendengar agar telinga mereka tidak mudah merah. Langkah tersebut termasuk salah satu perubahan kultur di TNI. "Menurut saya kultur TNI sudah baik, 20 reformasi TNI sudah baik, menghormati HAM, mendorong proses demokrasi berkonsolidasi dengan baik, sudah sangat bagus posisinya," kata dia.

    BACA JUGA: Minta Dwifungsi TNI Dicegah, Robertus Robet Diteror

    Saat ini, kata dia, justru konsekuensi dari profesionalitas itu yang belum terpenuhi. "Waktu dulu (tuntutannya) jadikan kami (TNI) profesional. Sekarang bukan lagi Anda, tapi prajurit TNI yang menuntut," kata Moeldoko. 

    Moeldoko mengatakan, tuntutan TNI atas profesionalitas mereka adalah adanya perlengkapan senjata yang modern dan kesejahteraan yang tercukupi. Saat ini, kata Moeldoko, upaya untuk mendatangkan alat senjata yang modern belum maksimal. TNI juga belum sejahtera. "Tapi mereka tidak pernah mengeluh. Diperintahkan netral, netral. Jangan praktik politis, dia lakukan. Jangan bisnis, dilakukan," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Obligasi Ritel Indonesia Seri 016 Ditawarkan Secara Online

    Pemerintah meluncurkan seri pertama surat utang negara yang diperdagangkan secara daring, yaitu Obligasi Ritel Indonesia seri 016 atau ORI - 016.