Dirjen PAS Sebut Cuti Bersyarat Pemred Obor Rakyat Tak Dicabut

Pemimpin Redaksi Tabloid Obor Rakyat, Setiyardi Budiono menjawab pertanyaan awak media sebelum menjalani proses pemeriksaan di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin 23 Juni 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM menyatakan cuti bersyarat Setiyardi Budiono, Pemimpin Redaksi Tabloid Obor Rakyat tidak dicabut.

Baca: Tabloid Obor Rakyat Batal Diluncurkan Malam Ini

Dirjen PAS menyatakan Setiyardi hanya diharuskan melapor ke Balai Pemasyarakatan Jakarta Timur-Utara sebagai kewajiban cuti bersyarat. "Cuti Bersyarat klien pemasyarakatan atas nama Setiyardi bin Budiono tidak dibatalkan atau dicabut," kata Kepala Bagian Humas Dirjen PAS, Jumat, 8 Maret 2019.

Ade mengatakan sebagai klien pemasyarakatan, Setiyardi memiliki kewajiban, salah satunya adalah tidak melakukan pelanggaran hukum, dan tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

Beberapa waktu lalu, kata dia, petugas Bapas Jakarta Timur-Utara mengunjungi rumah Setiyardi untuk mengingatkan agar dia mentaati kewajibannya untuk tidak melakukan kegiatan yang meresahkan.

Setelah kunjungan itu, kata dia, petugas juga meminta Setiyardi datang ke Balai Pemasyarakatan Jakarta Timur-Utara untuk wajib lapor. Dalam kunjungan itu, Setiyardi juga diingatkan soal kewajiban dan larangan sebagai klien dalam menanggapi kondisi sosial masyarakat agar tidak melakukan kegiatan yang akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

"Karena apabila dilanggar maka Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Bapas dapat mengusulkan pencabutan cuti bersyarat," kata dia. Ade mengatakan setelah mendapatkan penjelasan itu, Setiyardi memahami untuk memenuhi kewajibannya sebagai klien cuti bersyarat pada Bapas Jakarta Timur Utara.

Sebelumnya, Setiyardi dikabarkan kembali masuk Lembaga Pemasyarakatan Cipinang karena pemerintah membatalkan cuti bersyarat. Setiyardi dianggap meresahkan.

Setiyardi dalam laman Facebook-nya, menuliskan keterangan status itu dibuat dalam perjalanan masuk penjara Cipinang pada Kamis malam, 7 Maret 2019. Ia sendiri baru keluar dari tahanan pada awal Januari 2019.

Setiyardi sebelumnya menuliskan pesan di laman Facebook bahwa acara peluncuran Obor Rakyat (Obor Rakyat Reborn!) pada Jumat, 8 Maret 2019, akan tetap berlangsung meski dirinya tak bisa hadir. Ia pun menyampaikan harapannya Obor Rakyat dapat terus menyala.

Namun, hari ini, Jumat, 8 Maret 2019, Setiyardi mengabarkan bahwa peluncuran tabloid Obor Rakyat dibatalkan. "Kepada teman-teman media, dan para undangan, yang sudah menyatakan kesediaan hadir, kami sungguh mengapresiasi," kata Setiyardi dalam siaran tertulis, Jumat, 8 Maret 2019.

Terkait batalnya acara, makanan yang sudah dipesan akan diperuntukkan bagi yang membutuhkan. Setiyardi juga meminta maaf tak bisa mengirimkan tabloid kepada para pemesan yang sudah membayar. "Tabloid yang sudah dicetak, tak kami edarkan. Namun kami pastikan uang yang telah kami terima akan dikembalikan sepenuhnya," katanya.

Setiyardi berencana menerbitkan kembali Obor Rakyat menjelang pemilihan presiden 2019. Tabloid Obor Rakyat pertama kali terbit pada Mei 2014 dengan judul halaman muka 'Capres Boneka', ditambah karikatur Jokowi sedang mencium tangan Megawati Soekarnoputri. Dalam isinya, Obor Rakyat menyebut Jokowi sebagai keturunan Tionghoa dan kaki tangan asing. Masyarakat kemudian geger akibat tulisan tersebut.

Tim Jokowi kemudian melaporkan Obor Rakyat ke polisi pada 4 Juni 2014. Kasus ini berlanjut ke pengadilan. Pada 22 November 2017, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diketuai Sinung Hermawan menghukum Setiyardi dan Darmawan Sepriyosa masing-masing 8 bulan penjara.

Simak juga: Setiyardi Dibui Lagi, Tabloid Obor Rakyat Batal Diluncurkan

Namun Mahkamah Agung menjatuhkan vonis 1 tahun penjara. Setiyardi dan Darmawan dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 310 ayat (2) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pada 8 Mei 2018, Setiyardi dan Darmawan ditangkap tim Kejaksaan Agung untuk dieksekusi ke LP Cipinang. Keduanya menjalani masa cuti bersyarat sejak Januari 2019 dan akan berakhir pada 8 Mei 2019.






Apa Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi?

17 hari lalu

Apa Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi?

Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan keimigrasian.


Kemenkumham Resmi Sahkan Mardiono sebagai Plt Ketua Umum PPP

20 hari lalu

Kemenkumham Resmi Sahkan Mardiono sebagai Plt Ketua Umum PPP

Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana tugas Ketua Umum PPP yang baru. Arsul Sani telah menerima surat itu.


Naik 44,5 Persen, Sumbangan PNBP Kemenkumham Semester I 2022 Rp 2,2 Triliun

36 hari lalu

Naik 44,5 Persen, Sumbangan PNBP Kemenkumham Semester I 2022 Rp 2,2 Triliun

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp.2,2 triliun selama semester I tahun 2022.


Farel Prayoga Duta Didapuk Menkumham Jadi Duta Kekayaan Intelektual

41 hari lalu

Farel Prayoga Duta Didapuk Menkumham Jadi Duta Kekayaan Intelektual

Farel Prayoga yang menyanyikan lagu Ojo Dibandingke di Istana Negara diangkat sebagai Duta Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM.


HUT RI Ke-77: 168.196 Narapidana Terima Remisi, 2.725 Langsung Bebas

43 hari lalu

HUT RI Ke-77: 168.196 Narapidana Terima Remisi, 2.725 Langsung Bebas

Remisi HUT RI ke-77 disebut bisa menghemat anggaran lapas hingga Rp 259 miliar


101 Narapidana Terima Sertifikat PT Perseorangan karena Ikut Dorong Pertumbuhan UMKM

48 hari lalu

101 Narapidana Terima Sertifikat PT Perseorangan karena Ikut Dorong Pertumbuhan UMKM

Narapidana ini adalah warga binaan pemasyarakatan yang dianggap kooperatif mengikuti program pembinaan dan pelatihan kemandirian.


Sudah Ada Sejak Masa Kolonial Belanda, Begini Sejarah Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

27 Juli 2022

Sudah Ada Sejak Masa Kolonial Belanda, Begini Sejarah Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

Peraturan yang mengatur hak kekayaan intelektual ternyata telah ada sejak masa pendudukan Belanda.


Dosen Unpad: Citayam Fashion Week Jadi Merek Kolektif itu Lebih Logis

27 Juli 2022

Dosen Unpad: Citayam Fashion Week Jadi Merek Kolektif itu Lebih Logis

Beberapa pihak berupaya mendaftarkan Citayam Fashion Week sebagai merek.


Kisruh Baim Wong dan HAKI Citayam Fashion Week, Ini Prosedur dan Syarat Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual

26 Juli 2022

Kisruh Baim Wong dan HAKI Citayam Fashion Week, Ini Prosedur dan Syarat Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual

Baim Wong membatalkan pendaftaran Citayam Fashion Week ke Kemenkum HAM untuk mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)


DJKI: Merek Citayam Fashion Week Didaftarkan Perusahaan Tiger Wong dan Indigo Aditya

25 Juli 2022

DJKI: Merek Citayam Fashion Week Didaftarkan Perusahaan Tiger Wong dan Indigo Aditya

Pada masa publikasi, semua pihak dapat mengajukan keberatan terhadap permohonan pendaftaran merek Citayam Fashion Week tersebut.