Dirjen PAS Sebut Cuti Bersyarat Pemred Obor Rakyat Tak Dicabut

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pemimpin Redaksi Tabloid Obor Rakyat, Setiyardi Budiono menjawab pertanyaan awak media sebelum menjalani proses pemeriksaan di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin 23 Juni 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Pemimpin Redaksi Tabloid Obor Rakyat, Setiyardi Budiono menjawab pertanyaan awak media sebelum menjalani proses pemeriksaan di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin 23 Juni 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM menyatakan cuti bersyarat Setiyardi Budiono, Pemimpin Redaksi Tabloid Obor Rakyat tidak dicabut.

    Baca: Tabloid Obor Rakyat Batal Diluncurkan Malam Ini

    Dirjen PAS menyatakan Setiyardi hanya diharuskan melapor ke Balai Pemasyarakatan Jakarta Timur-Utara sebagai kewajiban cuti bersyarat. "Cuti Bersyarat klien pemasyarakatan atas nama Setiyardi bin Budiono tidak dibatalkan atau dicabut," kata Kepala Bagian Humas Dirjen PAS, Jumat, 8 Maret 2019.

    Ade mengatakan sebagai klien pemasyarakatan, Setiyardi memiliki kewajiban, salah satunya adalah tidak melakukan pelanggaran hukum, dan tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

    Beberapa waktu lalu, kata dia, petugas Bapas Jakarta Timur-Utara mengunjungi rumah Setiyardi untuk mengingatkan agar dia mentaati kewajibannya untuk tidak melakukan kegiatan yang meresahkan.

    Setelah kunjungan itu, kata dia, petugas juga meminta Setiyardi datang ke Balai Pemasyarakatan Jakarta Timur-Utara untuk wajib lapor. Dalam kunjungan itu, Setiyardi juga diingatkan soal kewajiban dan larangan sebagai klien dalam menanggapi kondisi sosial masyarakat agar tidak melakukan kegiatan yang akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

    "Karena apabila dilanggar maka Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Bapas dapat mengusulkan pencabutan cuti bersyarat," kata dia. Ade mengatakan setelah mendapatkan penjelasan itu, Setiyardi memahami untuk memenuhi kewajibannya sebagai klien cuti bersyarat pada Bapas Jakarta Timur Utara.

    Sebelumnya, Setiyardi dikabarkan kembali masuk Lembaga Pemasyarakatan Cipinang karena pemerintah membatalkan cuti bersyarat. Setiyardi dianggap meresahkan.

    Setiyardi dalam laman Facebook-nya, menuliskan keterangan status itu dibuat dalam perjalanan masuk penjara Cipinang pada Kamis malam, 7 Maret 2019. Ia sendiri baru keluar dari tahanan pada awal Januari 2019.

    Setiyardi sebelumnya menuliskan pesan di laman Facebook bahwa acara peluncuran Obor Rakyat (Obor Rakyat Reborn!) pada Jumat, 8 Maret 2019, akan tetap berlangsung meski dirinya tak bisa hadir. Ia pun menyampaikan harapannya Obor Rakyat dapat terus menyala.

    Namun, hari ini, Jumat, 8 Maret 2019, Setiyardi mengabarkan bahwa peluncuran tabloid Obor Rakyat dibatalkan. "Kepada teman-teman media, dan para undangan, yang sudah menyatakan kesediaan hadir, kami sungguh mengapresiasi," kata Setiyardi dalam siaran tertulis, Jumat, 8 Maret 2019.

    Terkait batalnya acara, makanan yang sudah dipesan akan diperuntukkan bagi yang membutuhkan. Setiyardi juga meminta maaf tak bisa mengirimkan tabloid kepada para pemesan yang sudah membayar. "Tabloid yang sudah dicetak, tak kami edarkan. Namun kami pastikan uang yang telah kami terima akan dikembalikan sepenuhnya," katanya.

    Setiyardi berencana menerbitkan kembali Obor Rakyat menjelang pemilihan presiden 2019. Tabloid Obor Rakyat pertama kali terbit pada Mei 2014 dengan judul halaman muka 'Capres Boneka', ditambah karikatur Jokowi sedang mencium tangan Megawati Soekarnoputri. Dalam isinya, Obor Rakyat menyebut Jokowi sebagai keturunan Tionghoa dan kaki tangan asing. Masyarakat kemudian geger akibat tulisan tersebut.

    Tim Jokowi kemudian melaporkan Obor Rakyat ke polisi pada 4 Juni 2014. Kasus ini berlanjut ke pengadilan. Pada 22 November 2017, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diketuai Sinung Hermawan menghukum Setiyardi dan Darmawan Sepriyosa masing-masing 8 bulan penjara.

    Simak juga: Setiyardi Dibui Lagi, Tabloid Obor Rakyat Batal Diluncurkan

    Namun Mahkamah Agung menjatuhkan vonis 1 tahun penjara. Setiyardi dan Darmawan dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 310 ayat (2) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pada 8 Mei 2018, Setiyardi dan Darmawan ditangkap tim Kejaksaan Agung untuk dieksekusi ke LP Cipinang. Keduanya menjalani masa cuti bersyarat sejak Januari 2019 dan akan berakhir pada 8 Mei 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.