Buronan Korupsi Pengajuan Kredit Serahkan Diri ke Kejati Bengkulu

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi korupsi

    Ilustrasi korupsi

    TEMPO.CO, Jakarta-Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Mukri mengatakan buronan kasus korupsi pengajuan kredit BPD Cabang Curup menyerahkan diri ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu. Menurut Mukri buronan bernama Ismuni Samal menyerahkan diri karena lelah dengan pelariannya.

    Mukri menuturkan Ismuni Samal merupakan salah satu terpidana korupsi pengajuan kredit pada BPD Cabang Curup tahun 1995 dan 1996 yang telah rugikan keuangan negara sekitar Rp 1 miliar. "Akhirnya menyerahkan diri ke Kejaksaan Tinggi Bengkulu pada Rabu tanggal 6 Maret 2019 sekitar jam 16.00 WIB," kata Mukri dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 7 Maret 2019.

    Baca: Pelimpahan Kasus Korupsi Garuda IndonesiaTerkendala Jumlah Jaksa

    Terlebih dua terpidana pada perkara yang sama, M. Taufik dan Supratman Surip, telah berhasil ditangkap dan dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan Bentiring oleh jaksa. M. taufik ditangkap oleh tim intelijen Kejaksaan Agung pada 26 Februari 2019 di Jakarta sedangkan Supratman Urip ditangkap tim Kejaksaan Tinggi Bengkulu bersama dengan Tim Kejaksaan Negeri Rejang Lebong pada 4 Maret 2019 di Kota Bengkulu.

    Perkara  korupsi Pengajuan Kredit pada BPD Cabang Curup  1995 dan 1996 diajukan dalam dua berkas perkara secara terpisah, yakni berkas perkara pertama M. Taufik, Supratman Urip dan Erliansyah (almarhum) serta berkas perkara kedua Ismuni Samal dengan Indra Syafri.

    Mukri berujar Indra Syafri masih buron. Adapun Ismuni Samal sekitar jam 16.30 WIB dieksekusi ke Lapas Bentiring untuk menjalani pidananya. Hal itu, kata dia, sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:1267 K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004 yang menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan, denda Rp 3 uta subsidiair tiga bulan dan uang pengganti sekitar Rp 266 juta.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.