Kasus Robertus Robet, Imparsial: Otoritarian Orde Baru Masih Ada

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Direktur Imparsial Al Araf (tengah), Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri (kanan), dan Koordinator Peneliti Imparsial Ardi Manto Adiputra (kiri) memberikan keterangan pers untuk menyikapi kebijakan penataan organisasi TNI, di kantor Imparsial, Jakarta, 6 Februari 2019. Imparsial meminta pemerintah untuk mengkaji rencana kebijakan penempatan prajurit TNI di Kementerian dan promosi pangkat, jabatan baru serta perpanjangan pensiun bintara dan tamtama. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Imparsial, Gufron Mabruri melayangkan kritik keras terhadap penangkapan aktivis dan dosen Universitas Negeri Jakarta, Robertus Robet oleh polisi. Ia menilai penangkapan ini adalah represi yang lahir dari mentalitas otoritarian orde baru.

Baca juga: Pengacara Upayakan Robertus Robet Tak Ditahan

“Warisan otoritarian orde baru masih bertahan sampai sekarang. Kultur apa yang dialami oleh Robet kritik dia pada pemerintah,” kata Gufron di kantor Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, Kamis, 7 Maret 2019.

Gufron mengatakan selain Robet masih banyak aktivis yang dikriminalisasi. Aktivis yang melakukan advokasi di sektor-sektor buruh, atau petani, kata dia, kerap mendapat respon yang represif dari aparat keamanan. Situasi ini menurutnya tentu peru disikapi secara serius, menandalan demokrasi mengalami defisit.

Robet ditangkap di rumahnya pada Rabu 6 Maret 2019 pukul 23.45 WIB untuk dibawa ke Mabes Polri di Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penangkapan tersebut diduga berkaitan dengan beredarnya potongan video Tolak Dwi Fungsi TNI saat aksi Kamisan pada Kamis, 28 Maret 2019.

Gufron menilai, tidak ada yang salah dengan orasi Robet. Menurutnya lagu yang ia nyanyikan pada orasi tersebut pun tidak menghina tetapi bentuk kritik atas kebijakan dwifungsi Abri di masa lalu, yang ia nilai relevan dengan kondisi saat ini.

“Kritik ini harus disikapi secara wajar. Kebebasan dalam konteks demokrasi. Kalaupun ada ketidaksetujuan, reaksi represif tentu tidak dibenarkan, seharusnya dibalas gagasan, narasi yang kostruktif. Tidak bisa persekusi online, itu sangat anti demokrasi,” ujar dia.

Baca juga: Selesai Diperiksa Bareskrim, Robertus Robet Dipulangkan

Gufron menambahkan, penangkapan Robertus Robet ini bisa jadi preseden buruk. Karena aktivis, maupun pers berpotensi diperlakukan sama. Untuk itu ia mengatakan preseden buruk ini perlu dilawan.

Juru bicara Mabes Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan, pasal yang dikenakan ialah Pasal 207 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terkait penghinaan kepada penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia.






18 Tahun Munir Dibunuh, Begini Profil Aktivis HAM Pendiri KontraS dan Imparsial Itu

22 hari lalu

18 Tahun Munir Dibunuh, Begini Profil Aktivis HAM Pendiri KontraS dan Imparsial Itu

Munir aktivis HAM dibunuh dengan racun arsenik saat perjalanannya ke Belanda 7 September 2004. Kini sudah 18 tahun lamanya, dalang tak juga ditemukan


Gugatan Masyarakat Ditolak, Mayjen Untung Budiharto Tetap Jadi Pangdam Jaya

17 Juni 2022

Gugatan Masyarakat Ditolak, Mayjen Untung Budiharto Tetap Jadi Pangdam Jaya

Majelis Hakim PTUN DKI Jakarta menolak gugatan masyarakat sipil terhadap pengangkatan Mayor Jenderal Untung Budiharto sebagai Panglima Kodam Jaya.


Imparsial: Pembelian Mortir Serbia oleh BIN Harus Dijawab Secara Transparan

5 Juni 2022

Imparsial: Pembelian Mortir Serbia oleh BIN Harus Dijawab Secara Transparan

Peneliti Imparsial Hussein Ahmad menilai laporan adanya pembelian mortir oleh BIN harus dijawab oleh pemerintah secara transparan.


Jokowi Didesak Evaluasi Soal Eks Anggota Tim Mawar yang Isi Jabatan Strategis

9 Januari 2022

Jokowi Didesak Evaluasi Soal Eks Anggota Tim Mawar yang Isi Jabatan Strategis

Imparsial mendesak Presiden Jokowi meninjau ulang keputusan mengangkat eks anggota Tim Mawar dalam jabatan strategis di TNI atau kementerian.


Imparsial dan Komnas HAM Dukung Wacana Penarikan Pasukan Non-Organik Papua

18 Desember 2021

Imparsial dan Komnas HAM Dukung Wacana Penarikan Pasukan Non-Organik Papua

Rencana Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menerapkan pendekatan teritorial memunculkan wacana penarikan pasukan non-organik di Papua.


Imparsial Minta Evaluasi Pendekatan Militer di Konflik Papua

28 November 2021

Imparsial Minta Evaluasi Pendekatan Militer di Konflik Papua

Imparsial mengapresiasi rencana Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang ingin menyelesaikan konflik Papua lebih humanis.


TNI Akan Terapkan Pendekatan Humanis di Papua, Imparsial: Jangan Cuma Janji

27 November 2021

TNI Akan Terapkan Pendekatan Humanis di Papua, Imparsial: Jangan Cuma Janji

Imparsial menyambut baik rencana Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengedepankan pendekatan yang lebih humanis dalam menyelesaikan masalah di Papua


Wacana Pensiun Perwira TNI Diperpanjang, Imparsial: Banyak Jenderal Nganggur

9 November 2021

Wacana Pensiun Perwira TNI Diperpanjang, Imparsial: Banyak Jenderal Nganggur

Imparsial menilai terlalu banyak masalah yang bisa ditimbulkan jika pemerintah melakukan perpanjangan masa pensiun bagi perwira tinggi di TNI


Museum HAM Omah Munir: Merawat Ingatan Sekaligus Pusat Edukasi HAM

7 September 2021

Museum HAM Omah Munir: Merawat Ingatan Sekaligus Pusat Edukasi HAM

Kasus pembunuhan aktivis HAM Munir masih segar di ingatan. Museum HAM Omah Munir pun hadir sebagai sarana merawat ingatan sekaligus pusat edukasi HAM.


Imparsial soal Andika Perkasa dan Yudo: Tak Negatif, Tapi Tak Membanggakan

5 September 2021

Imparsial soal Andika Perkasa dan Yudo: Tak Negatif, Tapi Tak Membanggakan

Imparsial tak memiliki catatan negatif yang terverifikasi bahwa Andika Perkasa maupun Yudo pernah terlibat pelanggaran HAM.