Koalisi Sipil Sebut Laporan Robertus Robet Tipe A

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Robertus Robet berjalan meninggalkan gedung seusai menjalani pemeriksaan terkait dugaan penghinaan terhadap institusi TNI di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, 7 Maret 2019. Lewat pasal 207 KUHP itu, Robet terancam dengan hukuman pidana satu tahun enam bulan. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Bivitri Susanti menuturkan, penangkapan aktivis Robertus Robet berdasarkan laporan polisi sendiri atau model A.

Baca juga: Begini Jawaban Moeldoko saat Ditanya Penangkapan Robertus Robet

"Informasi yang benar adalah yang disampaikan oleh pihak kepolisian bahwa Laporan tersebut adalah tipe A, yang tidak membutuhkan laporan dari pihak lain," kata Bivitri Susanti dalam keterangannya kepada Tempo.

Adapun soal nama pelapor, Bivitri mengatakan mendengar dari media soal nama JS Prabowo sebagai pelapor kasus ini.

"Saya menjawab soal siapa yang mengadukan dengan bilang bahwa di media sudah ada. Itu karena pagi harinya saya memang diwawancarai sebuah media mengenai Pasal 207 KUHP yg pernah dipersoalkan Mahkamah Konstitusi (bidang kajian saya memang Hukum Tata Negara). Saya diberi tahu bahwa ada pengadu. Tetapi saya tidak mengacunya pada laporan apapun karena tidak Ada yang memegang berkas selain kuasa hukum. Ini harus saya garis bawahi untutk menekankan profesionalisme kawan-kawan kuasa hukum," kata Bivitri. 

Potongan video Robertus Robet menyanyikan lagu Mars ABRI yang dipelesetkan itu viral pada awal Maret ini. Video itu berisi Robet menyanyikan lagu yang telah dipelesetkan tanpa menyertai konteksnya. J.S Prabowo pun dalam akun twitternya @marierteman sempat mengomentari nyanyian dalam orasi Robertus dalam aksi Kamisan di depan Istana Negara, Jakarta.

"Bukankah ajakan nyanyian lagu spt ini sdh bisa dikategorikan sebagai tindak (pidana?) ujaran kebencian? @TjahjantoHadi @Puspen_TNI," tulis J.S Prabowo pada 6 Maret 2019 lalu. 

Namun saat dikonfirmasi Tempo, Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia (purnawirawan) Johannes Suryo Prabowo membantah dirinya yang melaporkan aktivis Robertus Robet ke polisi. "Tidak benar," kata Johannes kepada Tempo, Kamis, 7 Maret 2019.

 Sebelumnya polisi menyebut Robet disangka melanggar pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45a ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Pasal 14 ayat 2 juncto Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 207 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Baca juga: Sebelum Ditangkap Polisi, Rumah Robertus Robet Didatangi Tentara

Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu kini telah dipulangkan setelah menjalani pemeriksaan di Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Robet dipulangkan sekitar 14.30 WIB setelah diperiksa sejak dini hari tadi.

Namun Juru bicara Mabes Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan Robertus Robet hanya dijerat Pasal 207 KUHP tentang Penghinaan terhadap institusi. Ancaman hukumannya satu tahun enam bulan penjara. Sebab itu, Robet dibolehkan pulang, namun proses hukumnya tetap berjalan.

Dedi juga mengatakan bahwa penangkapan Robet berdasarkan laporan polisi model A. Laporan model ini adalah laporan yang dibuat oleh anggota polisi yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi. 

BUDIARTI UTAMI PUTRI

Catatan Koreksi:

Berita ini telah mengalami koreksi pada Jumat 8 Maret 2019 pukul 7.52

Koreksi berita ini berdasarkan hak jawab yang diajukan Bivitri Susanti.

Mohon maaf atas kesalahan pengutipan dalam berita yang termuat sebelumnya.

 






Terpopuler Metro: HMI Ancam Demo Besar dan Deolipa Yumara Dipolisikan

27 hari lalu

Terpopuler Metro: HMI Ancam Demo Besar dan Deolipa Yumara Dipolisikan

Eks pengacara Bharada E, Deolipa Yumara, kembali dipolisikan. PB HMI ancam demo besar jika harga BBM jadi naik


LBH Jakarta Kecam Proses Etik Kapolres Bandara Soetta dan Bawahannya

28 hari lalu

LBH Jakarta Kecam Proses Etik Kapolres Bandara Soetta dan Bawahannya

Eks Kapolres Bandara Soetta Komisaris Besar Edwin Hatorangan Hariandja diberhentikan karena diduga menerima uang dalam penanganan kasus narkotika


LBH Jakarta Minta KPK Usut Dugaan Korupsi Eks Kapolres Bandara Soetta

28 hari lalu

LBH Jakarta Minta KPK Usut Dugaan Korupsi Eks Kapolres Bandara Soetta

Eks Kapolres Bandara Soetta Komisaris Besar Edwin Hatorangan Hariandja diberhentikan karena diduga menerima uang dari penanganan kasus narkoba


Menteri Kominfo Dituntut Sampaikan Maaf Resmi atas Dampak Blokir PSE

34 hari lalu

Menteri Kominfo Dituntut Sampaikan Maaf Resmi atas Dampak Blokir PSE

Blokir PSE oleh Kominfo telah sebabkan kerugian materiil hampir Rp 2 miliar. Selain melanggar berbagai ketentuan di dalam dan luar negeri.


Kick Off Sosialisasi RKUHP Diwarnai Aksi Protes, Aliansi Masyarakat: Elitis dan Formalisitik

37 hari lalu

Kick Off Sosialisasi RKUHP Diwarnai Aksi Protes, Aliansi Masyarakat: Elitis dan Formalisitik

Aliansi Masyarakat menggelar protes di aca Kick Off Sosialisasi RKUHP


Top 3 Metro: Giliran Kombes Hengki Haryadi Diperiksa di Kasus Brigadir J, LBH Jakarta Minta Mahfud Hentikan Pernyataan

38 hari lalu

Top 3 Metro: Giliran Kombes Hengki Haryadi Diperiksa di Kasus Brigadir J, LBH Jakarta Minta Mahfud Hentikan Pernyataan

Itsus telah memeriksa 83 polisi yang diduga melanggar etik penanganan kasus pembunuhan Brigadir J.


Mahfud MD Maafkan Polisi Perlanggar Disiplin, LBH Jakarta: Hentikan Pernyataan Tak Berpihak Korban

39 hari lalu

Mahfud MD Maafkan Polisi Perlanggar Disiplin, LBH Jakarta: Hentikan Pernyataan Tak Berpihak Korban

LBH Jakarta mengecam keras pernyataan Menteri Koordinasi Politik Hukum dan HAM, Mahfud MD yang memaafkan polisi pelanggar disiplin.


Top 3 Metro: Arahan Kapolda Metro Jaya untuk Kasus Brigadir J, Kompolnas Disebut Bela Narasi Ferdy Sambo

46 hari lalu

Top 3 Metro: Arahan Kapolda Metro Jaya untuk Kasus Brigadir J, Kompolnas Disebut Bela Narasi Ferdy Sambo

Empat perwira menengah di Polda Metro Jaya ditahan lantaran diduga melanggar kode etik dan tidak profesional dalam penanganan kasus Brigadir J.


Kompolnas Bela Narasi Ferdy Sambo, LBH Jakarta: Bentuk Lembaga Pengawas Independen

46 hari lalu

Kompolnas Bela Narasi Ferdy Sambo, LBH Jakarta: Bentuk Lembaga Pengawas Independen

LBH Jakarta menilai Kompolnas membela narasi Ferdy Sambo dalam kasus kematian Brigadir J sehingga perlu dibentuk lembaga pengawas independen.


Terima Pengaduan Masyarakat soal PSE, LBH Jakarta Bakal Gugat Menkominfo

53 hari lalu

Terima Pengaduan Masyarakat soal PSE, LBH Jakarta Bakal Gugat Menkominfo

LBH Jakarta menerima 213 pengaduan masyarakat ihwal Peraturan Menteri Kominfo soal Penyelanggara Sistem Elektronik (PSE).