Ke Bareskrim, Aliansi Dosen Mendesak Robertus Robet Dibebaskan

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Salah satu perwakilan Aliansi Dosen UNJ untuk Demokrasi, Rakhmat Hidayat ditemui seusai mengunjungi Robertus Robet di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 7 Maret 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    Salah satu perwakilan Aliansi Dosen UNJ untuk Demokrasi, Rakhmat Hidayat ditemui seusai mengunjungi Robertus Robet di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 7 Maret 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah dosen kolega Robertus Robet yang tergabung dalam Aliansi Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) untuk Demokrasi mendatangi kantor Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Mereka menyatakan dukungan kepada dosen Universitas Negeri Jakarta yang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus penghinaan terhadap institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

    Baca: Sebelum Ditangkap Polisi, Rumah Robertus Robet Didatangi Tentara

    Salah satu perwakilan Aliansi, Ubedillah Badrun mengatakan mereka datang untuk memberikan dukungan kepada aktivis HAM itu. "Kami memberikan dukungan sebagai kolega, kita semua harus tetap semangat menyuarakan kebenaran akademik," kata Ubedillah di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 7 Maret 2019.

    Robertus Robet dalam aksi Kamisan 28 Februari 2019. Istimewa

    Robertus Robet ditangkap di rumahnya di Depok, Jawa Barat pada Rabu malam, 6 Maret 2019. Penangkapan itu terkait dengan refleksinya saat Aksi Kamisan pekan lalu, Kamis, 28 Februari yang menyoroti rencana pemerintah memperluas jabatan sipil untuk Tentara Nasional Indonesia. Robet kini telah ditetapkan sebagai tersangka.

    Robet dikenai pasal 45 ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 14 ayat (2) juncto Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 207 KUHP. Pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 1946 ini terkait dengan dugaan membuat keonaran.

    Baca: Kuasa Hukum: Yang Dituduhkan ke Robertus Robet Belum Jelas

    Ubedillah mengatakan pernyataan Robet dalam refleksinya di Aksi Kamisan dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945 dan tak semestinya dijerat dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ubedillah menilai, penangkapan Robet justru menjadi pertanda bahwa kebebasan akademik mulai dibatasi. "Kemerdekaan berpendapat ini bagi dunia kampus adalah hak yang mesti diberikan ruang bebas," kata dia.

    Perwakilan Aliansi yang lain, Rakhmat Hidayat mengatakan, dosen-dosen yang datang hari ini merupakan rekan-rekan Robet di Fakultas Sosiologi UNJ. Selain itu ada pula beberapa sahabat Robet dari Universitas Indonesia.

    "Robet secara fisik fine, cuma agak lelah karena pemeriksaannya maraton dari dini hari sampai pagi ini," kata Rakhmat.

    Rakhmat mengatakan, Aliansi mendesak agar Robertus Robet segera dibebaskan dari segala tuntutan hukum dan dijamin keamanannya dari segala bentuk teror dan intimidasi. Aliansi juga mendesak agar peraturan-peraturan yang acap disalahgunakan untuk membungkam kritik kepada pemerintah dicabut.

    Baca: Video Orasi Soal Dwifungsi TNI Viral, Robertus Robet Diteror

    "Karena aturan-aturan itu dapat digunakan sebagai alat politik yang menciderai semangat reformasi 1998 dan penegakan hukum dan demokrasi di Indonesia," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.