3 Fasilitas Negara yang Bisa Digunakan Jokowi saat Masa Kampanye

Presiden Jokowi (tengah) berswafoto dengan komunitas perempuan arus bawah usai pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 6 Maret 2019. Presiden mengatakan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam mendidik anak dan menopang ekonomi keluarga. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay/

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyatakan Presiden Joko Widodo alias Jokowi memang diperbolehkan menggunakan fasilitas negara saat berkampanye sebagai capres. Anggota Bawaslu, Rahmat Bagja mengatakan ada fasilitas negara yang memang melekat ke Jokowi sebagai kepala negara.

Baca: Jokowi: Target Pertumbuhan Ekonomi Perlu Libatkan Swasta

"Fasilitas negara ini pasti akan melekat meskipun saat kampanye," kata Bagja di kantor Komisi Pemilihan Umum, Rabu, 6 Maret 2019.

Menurut Bagja, ada tiga fasilitas negara yang melekat kepada Jokowi sebagai capres inkumben dan kepala negara. Tiga hal itu adalah fasilitas kesehatan, protokoler, serta fasilitas keamanan. "Fasilitas ini tetap diperlakukan sama karena juga sebagai kepala negara," katanya.

Fasilitas negara yang melekat ke presiden sebagai peserta pemilu juga diatur di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal 305 beledi ini menyebutkan fasilitas itu menyangkut pengamanan, kesehatan, dan protokoler yang dilakukan sesuai dengan kondisi lapangan secara profesional dan proporsional.

Komisioner KPU, Wahyu Setiawan mengatakan \ada fasilitas negara yang melekat ke Jokowi dalam Pilpres 2019. Sebab, kata dia, pemilihan presiden berbeda dengan pemilihan kepala daerah di mana dalam pilkada, inkumben harus cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye. Sehingga inkumben pilkada tak mendapat fasilitas apapun dari negara selama cuti kampanye.

Hal ini yang berbeda dengan pemilihan presiden yang cakupan wilayahnya lebih luas. "Perbedaannya adalah jabatan presiden itu melekat pada Presiden Joko Widodo, sampai dengan masa batasannya berakhir," kata Wahyu.

Sebelumnya, tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno sempat mempertanyakan status Joko Widodo yang tak kunjung mengajukan cuti penuh untuk berkampanye. Mereka menilai hal ini dapat membuat bias tugas Jokowi sebagai presiden dan sebagai calon presiden.

Simak juga: Guru SD Papua Curhat, Jokowi Langsung Perintah Menteri BUMN

Menurut Bagja, Jokowi sebagai presiden sudah beberapa kali mengajukan cuti kepada KPU dalam rangka kampanye. Cuti tersebut, ucap dia, seperti cuti sehari penuh atau cuti selama beberapa jam untuk ikut agenda kampanyenya. "Pak Presiden juga cuti beberapa kali, sudah kami terima juga," tuturnya.






Politik dan Bisnis Suharso Monoarfa, Kepala Bappenas yang Ditunjuk Jokowi Jadi Koordinator SDGs 2024

32 menit lalu

Politik dan Bisnis Suharso Monoarfa, Kepala Bappenas yang Ditunjuk Jokowi Jadi Koordinator SDGs 2024

Jokowi menunjuk Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjadi Koordinator Pelaksana di Dewan Pengarah Nasional SDGs 2024. Ini profil politik dan bisnisnya.


Partai NasDem Ungkap Anies Baswedan Punya Cara Pandang seperti Jokowi

1 jam lalu

Partai NasDem Ungkap Anies Baswedan Punya Cara Pandang seperti Jokowi

Ali menyebut Anies Baswedan mampu melanjutkan dan menuntaskan program-program Jokowi saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.


Jokowi Sebut Kunjungan Wisatawan Asing ke Indonesia Naik Dua Kali Lipat

1 jam lalu

Jokowi Sebut Kunjungan Wisatawan Asing ke Indonesia Naik Dua Kali Lipat

Jokowi mengklaim jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke Indonesia pada tahun 2022 meningkat hingga dua kali lipat jika dibandingkan tahun 2021


Luhut: Indonesia Kini Jadi Salah Satu Negara dengan Ekonomi yang Kuat di Dunia

3 jam lalu

Luhut: Indonesia Kini Jadi Salah Satu Negara dengan Ekonomi yang Kuat di Dunia

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim Indonesia telah menjadi salah satu ekonomi yang kuat di dunia saat ini.


Argumen Sekber Prabowo Gugat UU Pemilu Agar Jokowi Bisa Jadi Wapres

3 jam lalu

Argumen Sekber Prabowo Gugat UU Pemilu Agar Jokowi Bisa Jadi Wapres

Sekber Prabowo-Jokowi 2024-2029 mengajukan judicial review atas Pasal 169 huruf n UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar Jokowi bisa jadi Wapres


Terkini Bisnis: BSU 2022 Tahap 3 Cair, Sambutan Jokowi di Hari Maritim Nasional

3 jam lalu

Terkini Bisnis: BSU 2022 Tahap 3 Cair, Sambutan Jokowi di Hari Maritim Nasional

Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Selasa siang, 27 September 2022 antara lain tentang rencana Kemnaker menyalurkan BSU 2022 tahap 3 hari ini.


Sambut Ibu Kota Nusantara, Malaysia Diminta Perbaiki Jalan ke Perbatasan

3 jam lalu

Sambut Ibu Kota Nusantara, Malaysia Diminta Perbaiki Jalan ke Perbatasan

Pemerintah Malaysia diminta memperbaiki jalan menuju perbatasan Indonesia, untuk mendapatkan keuntungan dari pembangunan ibu kota baru Nusantara


Profil PLTU Batang yang Bolak-balik Ditolak Warga dan Aktivis Lingkungan

4 jam lalu

Profil PLTU Batang yang Bolak-balik Ditolak Warga dan Aktivis Lingkungan

Pembangunan PLTU Batang kerap didemo warga dan aktivis lingkungan. Begini profil dari perencanaan hingga operasi PLTU Batang, Agustus 2022 lalu.


Jokowi Klaim Realisasi Penerima BLT BBM Sudah Sentuh 95,9 Persen

5 jam lalu

Jokowi Klaim Realisasi Penerima BLT BBM Sudah Sentuh 95,9 Persen

Presiden Jokowi mengklaim realisasi penerima bantuan langsung tunai atau BLT BBM sudah hampir rampung.


Hari Maritim Nasional ke-58, Jokowi: Cara Kita Melihat Laut Harus Berubah

5 jam lalu

Hari Maritim Nasional ke-58, Jokowi: Cara Kita Melihat Laut Harus Berubah

Presiden Jokowi mengatakan cara pandang masyarakat maupun pemerintah terhadap laut harus berubah.