Mahyudin Minta Masyarakat untuk Tidak Golput Saat Pemilu

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua MPR Mahyudin saat memberikan pengarahan dan membuka sosialisasi Empat Pilar MPR di Ballroom Hotel Bintang Sintuk Kota Bontang, Kalimantan Timur, Selasa sore, 3 Mei 2019.

    Wakil Ketua MPR Mahyudin saat memberikan pengarahan dan membuka sosialisasi Empat Pilar MPR di Ballroom Hotel Bintang Sintuk Kota Bontang, Kalimantan Timur, Selasa sore, 3 Mei 2019.

    INFO NASIONAL - Wakil Ketua Majelis Permusyawartan Rakyat (MPR) Mahyudin menyampaikan kedaulatan ada di tangan rakyat. Karena itu, pemilu adalah kesempatan bagi masyarakat untuk melaksanakan hak pilihnya dengan memilih calon yang disukai.

    “Jadi harapan kami semua masyarakat yang memiliki hak pilih datang ke TPS. Jangan golput karena masa depan bangsa ada di tangan rakyat semua,” ujarnya setelah memberi pengarahan dan membuka sosialisasi Empat Pilar MPR di ballroom Hotel Bintang Sintuk, Kota Bontang, Kalimantan Timur, Selasa sore, 3 Mei 2019.

    Mengenai kekhawatiran terjadinya money politic, Mahyudin menegaskan itu adalah tugas Panwaslu untuk mengawasinya. “Panwaslu harus menguasai persoalan pemilu. Potensi terjadinya money politic harus diawasi dengan benar,” ucapnya.

    Untuk mencegah hal itu, menurut Mahyudin, hukum harus ditegakkan dengan sebaik-baiknya. “Bagi siapa pun yang melakukan money politic, baik yang memberi maupun yang menerima, harus dikenakan hukum yang sama,” ucapnya.

    Menurut dia, hukum yang pantas untuk pelaku money politic adalah hukum pidana. “Jadi ini penting dijelaskan kepada masyarakat bahwa money politic dihukum secara pidana. Maka harapan kami money politic itu tidak ada,” tuturnya.

    Dalam kesempatan itu, Mahyudin juga menjelaskan, soal hoax yang marak terjadi menjelang pemilu. Menurut Mahyudin, masyarakat semakin ke sini, semakin cerdas, hoax tidak lagi ditanggapi masyarakat. “Masyarakat sudah capek membaca yang begitu itu,” ujarnya.

    Lain halnya lima bulan lalu, orang masih senang-senangnya berbicara masalah calon. Namun hari ini, kata Mahyudin, hoax sudah tak efektif lagi dan masyarakat sudah semakin cerdas. Ia juga secara tegas menyatakan hoax dilakukan oleh orang-orang jahat.  (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.