Kasus Andi Arief Bak Kiamat bagi Demokrat, Ini Rekomendasinya

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Andi Arief. TEMPO/Prima Mulia

    Andi Arief. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarief Hidayatullah, Adi Prayitno mengatakan kasus narkoba Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief akan berdampak kepada elektoral Partai Demokrat. "Bagaikan kiamat di siang hari,” kata Adi, Selasa, 5 Februari 2019.

    Menurut dia, kasus Andi cukup merusak Demokrat yang sedang mencitrakan diri berpolitik dengan santun, bersih, dan berkeadaban. “Ini pukulan telak di tengah upaya Demokrat yang berupaya menjadi partai tiga besar.”

    Baca: Polri Bolehkan Andi Arief Pulang Malam Ini

    Kepolisian RI menangkap Andi Arief di sebuah kamar di Hotel Menara Peninsula, Slipi, Jakarta Barat pada Ahad, 3 Maret 2019. Andi dinyatakan positif mengkonsumsi narkotika jenis sabu di kamar hotel itu. Hari ini, 6 Maret 2019, polisi akan melepas Andi.

    Adi menilai Demokrat seharusnya dapat mengambil langkah tegas untuk Andi Arief seusai kasus yang ramai dibicarakan publik ini. Salah satunya, kata dia, Andi dapat diberhentikan atau dinonaktifkan dari keanggotaan partai. "Kalau Andi Arief masih melekat sebagai partai demokrat ya agak susah.” Tanpa langkah ini, kata Adi, Demokrat seolah-olah membiarkan kadernya yang bermasalah untuk tetap eksis bahkan dilindungi.

    Baca: Jejak Andi Arief, Aktivis Zaman Orba Hingga ...

    Meski demikian, kata Adi, Demokrat dapat memilih cara yang paling moderat yakni menonaktifkan Andi Arief dari anggota dan pengurus partai. Sebab, kata dia, bagaimanapun Demokrat sulit memecat Andi karena aktivis pro demokrasi di masa Orde Baru ini dikenal paling lantang membela partai.

    "Andi ini die hard dan influencer-nya Demokrat.” Andi Arief dinilai Adi berani bertarung dengan berbagai kalangan, membela partai, dan mengkritik pemerintah.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.