TEMPO.CO, Jakarta - Inisiator organisasi masyarakat Gerakan Arah Baru Indonesia atau Garbi, Mahfudz Siddiq, mengatakan isu dwifungsi TNI bukanlah suatu ancaman. Menurut Mahfudz, para prajurit dan perwira TNI saat ini sudah tidak lagi memiliki pikiran untuk kembali ke dwifungsi.
"Kalaupun ada orang yang punya pengaruh untuk tarik gerbong TNI ke politik, saya yakin para prajurit dan perwira akan lebih dulu teriak," kata Mahfudz di Sekretariat Nasional Prabowo - Sandi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 5 Maret 2019.
Mahfudz mengatakan reformasi telah berusia lebih dari 21 tahun. Reformasi dan demokrasi yang telah terbangun saat ini, kata dia, tidak akan tergapai jika TNI tak memberi jalan sejak awal terhadap perjalanan demokrasi itu sendiri.
"Dalam sejarah demokrasi di banyak negara berkembang, demokratisasi mengalami kegagalan karena dihadang, diganjal, dihalangi kekuatan militer. Tapi itu tidak terjadi di Indonesia," ujar dia.
Polemik adanya dwifungsi ini berawal dari rencana menambah pos jabatan baru bagi jabatan perwira tinggi di internal TNI serta ke kementerian lainnya. Jabatan baru ini salah satunya bertujuan untuk menampung perwira tinggi yang menumpuk di TNI.
Salah satu hal yang dilakukan untuk restrukturisasi ini yakni dengan merevisi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 TNI. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan revisi UU TNI dianggap perlu untuk menyelesaikan masalah ratusan perwira tinggi dan perwira menengah tanpa jabatan struktural.
Rencana restrukturisasi TNI ini kemudian dikritik oleh koalisi masyarakat sipil. Menurut koalisi, rencana masuknya perwira TNI aktif ke kementerian lain di luar yang diperbolehkan ditakutkan akan membawa kembali dwifungsi TNI seperti sebelum reformasi.
Mahfudz juga menuturkan ia tak yakin para perwira TNI ini mau menerima solusi soal perluasan jabatan seperti ini. Menurut dia, perluasan jabatan itu akan menggerus jati diri dan karakter sebagai prajurit TNI.
"Tiba-tiba seorang Mayjen misalnya, ditugaskan menjadi Kepala Badan Pertanahan Nasional, atau seorang Brigjen tiba-tiba harus ditugaskan menjadi kepala dinas di kantornya gubernur DKI. Saya yakin mereka tidak mau. Karena mereka tidak dididik untuk menjadi aparatur birokrasi sipil. Mereka disiapkan mempertahankan negara," tutur Mahfudz Siddiq