TNI Sebut 3 Kementerian dan Lembaga Akan Diisi Militer Aktif

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) menggelar aksi Kamisan ke-576 di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 28 Februari 2019. Dalam aksinya para aktivis menolak agenda restrukturisasi dan reorganisasi TNI dengan rencana penempatan anggota militer aktif dijabatan Sipil yang sejatinya bertentangan dengan reformasi TNI. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Inspektur Jenderal TNI Letnan Jenderal M. Herindra mengatakan ada beberapa kementerian dan lembaga baru yang akan diisi personel tentara dalam rangka restrukturisasi TNI. Dia menuturkan beberapa kementerian lembaga itu adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kantor Staf Presiden, dan Badan Keamanan Laut.

Baca juga: Banyak Perwira Menganggur, Komnas HAM: Reformasi TNI Tak Jalan

"Saat ini UU TNI itu masih dalam proses revisi, dengan menambahkan beberapa kementerian," ujar Herindra saat membacakan sambutan atas nama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di acara silaturahmi dengan perwira hukum TNI di Mabes TNI, Jakarta, Selasa, 5 Maret 2019.

Menurut Herindra, revisi UU TNI ini dilakukan karena ada kementerian dan lembaga baru setelah UU ini dibentuk. Hal ini, kata dia, dilakukan agar TNI dapat menempati kementerian dan lembaga tersebut secara legal dan profesional. "Misalnya Bakamla, dari dulu sudah ada personel TNI, kemudian KSP. Makanya sekarang ditambahkan, karena secara profesionalitas perwira TNI AL sudah banyak yang di Bakamla," katanya.

Herindra mengatakan revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI ini juga akan mengubah beberapa nama atau nomenklatur lembaga negara yang akan ditempati tentara. Seperti, kata dia, Sandi Negara menjadi Badan Siber dan Sandi Negara dan Badan SAR Nasional (Basarnas) menjadi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Sebelumnya, UU Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 47 menyebutkan prajurit TNI aktif hanya bisa menduduki jabatan di 10 kementerian dan lembaga. Kementerian dan lembaga tersebut yakni Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Pertahanan, Sekretariat Militer Presiden, Badan Intelijen Negara, Badan Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Ketahanan Nasional, Basarnas, Badan Narkotik Nasional, serta Mahkamah Agung.

Herindra menuturkan, penempatan TNI di lingkungan kementerian dan lembaga ini dilakukan berdasarkan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan tugas menjaga kedaulatan negara. Dia membantah adanya isu dwifungsi tentara dengan penempatan prajurit aktif ini di kementerian. "Dwi fungsi adalah masa lalu yang sudah menjadi sejarah TNI. Saat ini dan ke depan TNI makin profesional menjalankan tugas sesuai UU," tuturnya.

Polemik restrukturisasi TNI berawal dari rencana menambah pos jabatan baru bagi jabatan perwira tinggi di internal serta ke kementerian lainnya. Jabatan baru ini salah satunya bertujuan untuk menampung perwira tinggi yang bertumpuk di TNI.

Baca juga: Peneliti LIPI Minta Jokowi Menolak TNI Aktif di Jabatan Sipil

Salah satu hal yang dilakukan untuk restrukturisasi ini yakni dengan merevisi Undang-undang TNI. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan revisi UU TNI dianggap perlu untuk menyelesaikan masalah ratusan perwira tinggi dan perwira menengah tanpa jabatan struktural.

Rencana restrukturisasi TNI ini kemudian dikritik oleh koalisi masyarakat sipil. Menurut koalisi, rencana masuknya perwira TNI aktif ke kementerian lain di luar yang diperbolehkan ditakutkan akan membawa kembali dwifungsi TNI seperti sebelum reformasi.






KontraS Sebut Ada 4 Dugaan Pelanggaran Hukum dan HAM di Tragedi Kanjuruhan

7 jam lalu

KontraS Sebut Ada 4 Dugaan Pelanggaran Hukum dan HAM di Tragedi Kanjuruhan

KontraS menyatakan setidaknya ada empat argumentasi mengapa dugaan pelanggaran hukum dan HAM terjadi dalam Tragedi Kanjuruhan.


TPNPB-OPM Bakar Kantor Distrik Paniai Utara dan Nyatakan Perang dengan Indonesia

1 hari lalu

TPNPB-OPM Bakar Kantor Distrik Paniai Utara dan Nyatakan Perang dengan Indonesia

TPNPB menyatakan pembakaran kantor Distrik Paniai Utara sebagai awal perang terhadap pemerintah Indonesia.


KKB Diduga Serang Pekerja di Jalan Trans Papua Barat, TNI dan Polri Masih Cari Korban Tewas

2 hari lalu

KKB Diduga Serang Pekerja di Jalan Trans Papua Barat, TNI dan Polri Masih Cari Korban Tewas

TNI dan Polri masih mencari jasad empat warga sipil korban terduga serangan oleh KKB kepada 12 pekerja jalan Trans-Papua


Prabowo Subianto Hadiahi Kapolri Pistol G2 Elite, Lemkapi: Membuat Masyarakat Nyaman

2 hari lalu

Prabowo Subianto Hadiahi Kapolri Pistol G2 Elite, Lemkapi: Membuat Masyarakat Nyaman

Edi Hasibuan mengatakan pertemuan antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bermakna bangun sinergi.


Cenderamata Prabowo untuk Kapolri Listyo Sigit: Pistol G2 Elite

2 hari lalu

Cenderamata Prabowo untuk Kapolri Listyo Sigit: Pistol G2 Elite

Menhan Prabowo Subianto menyambangi Mabes Polri dan bertemu dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dia menyerahkan cenderamata berupa pistol.


Komnas HAM Minta TNI Evaluasi Keberadaan Brigif Raider 20 di Timika Papua

3 hari lalu

Komnas HAM Minta TNI Evaluasi Keberadaan Brigif Raider 20 di Timika Papua

Komnas HAM meminta TNI mengevaluasi keberadaan Brigif Raider 20 di Timika, Papua. Permintaan ini merupakan yang pertama dari Komnas untuk TNI.


Feud Between Two Generals of TNI

3 hari lalu

Feud Between Two Generals of TNI

Effendi Simbolon, a member of DPR revealed the dispute between Indonesian Military or TNI Commander Gen. Andika Perkasa and Gen. Dudung Abdurachman.


Prabowo Dukung Andika Turunkan Syarat Tinggi Badan Calon Taruna Akmil

3 hari lalu

Prabowo Dukung Andika Turunkan Syarat Tinggi Badan Calon Taruna Akmil

Prabowo menilai TNI memang harus menyesuaikan syarat tinggi badan tersebut dengan kondisi daerah masing-masing dan suku yang berlainan.


Ledakan Diduga dari Granat Kejut Terjadi di Gang Sempit Jakarta Utara

4 hari lalu

Ledakan Diduga dari Granat Kejut Terjadi di Gang Sempit Jakarta Utara

Ledakan diduga berasal dari granat kejut (stun grenade) terjadi di gang sempit Jalan Tipar Timur, RT 08 RW 04 Kelurahan Semper Barat Cilincing.


Sidang Kasus HAM Berat Paniai, Saksi: Massa Memaksa Masuk Koramil, 3 Warga Tewas

4 hari lalu

Sidang Kasus HAM Berat Paniai, Saksi: Massa Memaksa Masuk Koramil, 3 Warga Tewas

Sidang kasus HAM berat Paniai di PN Makassar digelar hari ini . Agendanya pemeriksaan saksi-saksi, dengan terdakwa Mayor (Purn) Isak Sattu.