TNI Sebut 3 Kementerian dan Lembaga Akan Diisi Militer Aktif

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) menggelar aksi Kamisan ke-576 di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 28 Februari 2019. Dalam aksinya para aktivis menolak agenda restrukturisasi dan reorganisasi TNI dengan rencana penempatan anggota militer aktif dijabatan Sipil yang sejatinya bertentangan dengan reformasi TNI. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Inspektur Jenderal TNI Letnan Jenderal M. Herindra mengatakan ada beberapa kementerian dan lembaga baru yang akan diisi personel tentara dalam rangka restrukturisasi TNI. Dia menuturkan beberapa kementerian lembaga itu adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kantor Staf Presiden, dan Badan Keamanan Laut.

Baca juga: Banyak Perwira Menganggur, Komnas HAM: Reformasi TNI Tak Jalan

"Saat ini UU TNI itu masih dalam proses revisi, dengan menambahkan beberapa kementerian," ujar Herindra saat membacakan sambutan atas nama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di acara silaturahmi dengan perwira hukum TNI di Mabes TNI, Jakarta, Selasa, 5 Maret 2019.

Menurut Herindra, revisi UU TNI ini dilakukan karena ada kementerian dan lembaga baru setelah UU ini dibentuk. Hal ini, kata dia, dilakukan agar TNI dapat menempati kementerian dan lembaga tersebut secara legal dan profesional. "Misalnya Bakamla, dari dulu sudah ada personel TNI, kemudian KSP. Makanya sekarang ditambahkan, karena secara profesionalitas perwira TNI AL sudah banyak yang di Bakamla," katanya.

Herindra mengatakan revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI ini juga akan mengubah beberapa nama atau nomenklatur lembaga negara yang akan ditempati tentara. Seperti, kata dia, Sandi Negara menjadi Badan Siber dan Sandi Negara dan Badan SAR Nasional (Basarnas) menjadi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Sebelumnya, UU Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 47 menyebutkan prajurit TNI aktif hanya bisa menduduki jabatan di 10 kementerian dan lembaga. Kementerian dan lembaga tersebut yakni Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Pertahanan, Sekretariat Militer Presiden, Badan Intelijen Negara, Badan Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Ketahanan Nasional, Basarnas, Badan Narkotik Nasional, serta Mahkamah Agung.

Herindra menuturkan, penempatan TNI di lingkungan kementerian dan lembaga ini dilakukan berdasarkan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan tugas menjaga kedaulatan negara. Dia membantah adanya isu dwifungsi tentara dengan penempatan prajurit aktif ini di kementerian. "Dwi fungsi adalah masa lalu yang sudah menjadi sejarah TNI. Saat ini dan ke depan TNI makin profesional menjalankan tugas sesuai UU," tuturnya.

Polemik restrukturisasi TNI berawal dari rencana menambah pos jabatan baru bagi jabatan perwira tinggi di internal serta ke kementerian lainnya. Jabatan baru ini salah satunya bertujuan untuk menampung perwira tinggi yang bertumpuk di TNI.

Baca juga: Peneliti LIPI Minta Jokowi Menolak TNI Aktif di Jabatan Sipil

Salah satu hal yang dilakukan untuk restrukturisasi ini yakni dengan merevisi Undang-undang TNI. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan revisi UU TNI dianggap perlu untuk menyelesaikan masalah ratusan perwira tinggi dan perwira menengah tanpa jabatan struktural.

Rencana restrukturisasi TNI ini kemudian dikritik oleh koalisi masyarakat sipil. Menurut koalisi, rencana masuknya perwira TNI aktif ke kementerian lain di luar yang diperbolehkan ditakutkan akan membawa kembali dwifungsi TNI seperti sebelum reformasi.






Panglima TNI Yudo Margono Meminta Prajurit PPRC Jangan Sampai Melanggar HAM

12 jam lalu

Panglima TNI Yudo Margono Meminta Prajurit PPRC Jangan Sampai Melanggar HAM

Panglima TNI Laksmana Yudo Margono meminta kepada seluruh prajurit PPRC TNI untuk tidak melanggar hukum dan HAM.


Buwas Usul Tunjangan PNS Kembali dalam Bentuk Beras: Kualitasnya Bagus, Saya Berani Jamin

3 hari lalu

Buwas Usul Tunjangan PNS Kembali dalam Bentuk Beras: Kualitasnya Bagus, Saya Berani Jamin

Buwas baru-baru ini mengusulkan agar pegawai negeri sipil (PNS) serta anggota TNI dan Polri kembali menerima tunjangan dalam bentuk beras. Kenapa?


Koalisi Masyarakat Sipil Berharap Agar Seluruh Pelaku Mutilasi 4 Warga Papua Bisa Dihukum Berat

8 hari lalu

Koalisi Masyarakat Sipil Berharap Agar Seluruh Pelaku Mutilasi 4 Warga Papua Bisa Dihukum Berat

Koalisi Masyarakat Sipil menilai vonis yang dijatuhkan kepada salah satu pelaku mutilasi 4 warga Papua merupakan angin segar bagi keluarga korban.


Begini Ciri Pelat Nomor Mobil Dinas Anggota TNI dan Polri yang Asli

11 hari lalu

Begini Ciri Pelat Nomor Mobil Dinas Anggota TNI dan Polri yang Asli

Begini tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) yang digunakan mobil dinas anggota TNI dan Polri. Apa ciri pelat nomor yang digunakannya?


Prabowo Subianto: Senjata Indonesia adalah Cintanya Rakyat kepada Republik

13 hari lalu

Prabowo Subianto: Senjata Indonesia adalah Cintanya Rakyat kepada Republik

Prabowo mengatakan keberadaan komando cadangan yang terbentuk saat ini merupakan kali pertama dalam sejarah Indonesia.


Ratusan Personel Gabungan TNI-Polri Dikerahkan Usai Kericuhan di Dogiyai Papua

15 hari lalu

Ratusan Personel Gabungan TNI-Polri Dikerahkan Usai Kericuhan di Dogiyai Papua

Polda Papua memastikan situasi di Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah, kondusif setelah kericuhan dan pembakaran kios pada Sabtu, 21 Januari 2023


366 Personel Gabungan TNI - Polri Jaga Imlek 2023 di 38 Vihara Jakarta Barat

15 hari lalu

366 Personel Gabungan TNI - Polri Jaga Imlek 2023 di 38 Vihara Jakarta Barat

Sebanyak 366 personel gabungan jaga vihara di Jakarta Barat pada perayaan Imlek 2023 ini.


Imlek 2023, Begini Persiapan Pengamanan Polda Metro Jaya

16 hari lalu

Imlek 2023, Begini Persiapan Pengamanan Polda Metro Jaya

Selain oleh personel Polri, tempat ibadah dan liburan Imlek 2023 juga dijaga oleh 343 personel TNI dan 1.291 petugas dari pemerintah daerah.


6 Kendaraan Tempur Buatan Pindad yang Memiliki Spesifikasi Khusus

17 hari lalu

6 Kendaraan Tempur Buatan Pindad yang Memiliki Spesifikasi Khusus

Maung merupakan kendaraan militer buatan PT Pindad yang digunakan oleh satuan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk segala medan.


Maung Tangguh, Kendaraan Operasional Satuan TNI Terbaru Produksi Pindad

18 hari lalu

Maung Tangguh, Kendaraan Operasional Satuan TNI Terbaru Produksi Pindad

Presiden Joko Widodo meresmikan nama Maung untuk Kendaraan Operasional Satuan TNI 4x4 WD terbaru produksi PT Pindad.