Hadiri Deklarasi Geunting, KSP: Jokowi Serius Tangani Stunting

Reporter

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempergunakan Sistem Diklat Berjenjang sebagai sarana penanganan stunting pada anak usia dini

TEMPO.CO, Jakarta - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Brian Sriprahastuti mengatakan Presiden Joko Widodo alias Jokowi serius dalam menangani kasus stunting yang terjadi di Indonesia, termasuk di Aceh. Menurut dia, hal itu tercermin dari sikap Jokowi yang menekankan pencegahan stunting sebagai prioritas nasional.

Baca: Jokowi Menilai Angka Stunting di Indonesia Masih Tinggi

"Keberanian Presiden Jokowi untuk mengakui bahwa stunting merupakan persoalan serius bangsa ini merupakan sikap yang luar biasa," ujar Brian saat menghadiri deklarasi Gerakan Upaya Pencegahan dan Penanganan Stunting (Geunting) di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh, Ahad, 3 Maret 2019.

Stunting adalah sebuah kondisi di mana tinggi badan seseorang jauh lebih pendek dibandingkan tinggi badan orang seusianya. Penyebab utama stunting adalah kekurangan gizi kronis sejak bayi dalam kandungan hingga masa awal kelahiran, biasanya tampak setelah anak berusia 2 tahun.

Menurut Brian, pemerintahan Jokowi gencar mengkampanyekan gerakan pencegahan dan penanganan karena saat ini prevalensi stunting bayi berusia di bawah lima tahun mencapai 30,8 persen tahun 2018. Angka ini, kata dia, berada di atas ambang yang ditetapkan World Health Organization (WHO) sebesar 20 persen.

"Menjadi perhatian juga karena prevalensi stunting balita Indonesia ini terbesar kedua di kawasan Asia Tenggara, di bawah Laos," katanya.

Baca juga: Deteksi Dini Stunting, Pantau Berat Badan Anak hingga 2 Tahun

Brian mengatakan stunting memang disebabkan oleh beberapa faktor. Hal ini, kata dia, membuat penyelesaian kasus stunting ini juga harus dilakukan secara multisektor. "Di sinilah komitmen pemimpin negara harus kuat, yang selanjutnya diteruskan di level pemimpin daerah hingga kabupaten dan kota," ucapnya.

Brian menuturkan kampanye stunting seperti ini tidak akan berjalan jika pemimpin tidak menunjukkan komitmen serta menjalankannya dengan baik. Sebab, kata dia, peran pemimpin dari pusat seperti Presiden Jokowi hingga daerah sangat penting.

Menurut Brian, pemerintah pusat tak akan mampu mengatasi persoalan stunting sendirian. Pemerintah butuh kerja sama dengan pemda setempat dalam mencegah dan menangani stunting. "Pemerintah daerah juga harus punya komitmen untuk memobilisasi sumber dana dan sumber dayanya dalam kampanye cegah stunting," tuturnya.

Baca: Masalah Sanitasi Berkaitan dengan Stunting, Simak Dampaknya

Untuk wilayah Aceh, menurut Brian, pemerintah setempat sudah mampu menurunkan prevalensi stunting dari 41,5 persen di 2013 menjadi 37,3 persen pada 2018. Pemerintah Provinsi Aceh, kata dia, telah menyelamatkan 18 ribu balita dari stunting. "Meski demikian, Aceh tetap harus bekerja keras karena berada di peringkat ketiga prevalensi stunting tertinggi di Indonesia di bawah Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Barat," katanya.






Bantuan Indonesia untuk Korban Banjir dan Longsor Tiba di Pakistan

5 jam lalu

Bantuan Indonesia untuk Korban Banjir dan Longsor Tiba di Pakistan

Bantuan kemanusiaan dari Pemerintah Indonesia untuk korban banjir di Provinsi Sindh telah tiba di Karachi, Pakistan


Cegah Stunting, Pastikan Kecukupan Protein Hewani pada Anak

8 jam lalu

Cegah Stunting, Pastikan Kecukupan Protein Hewani pada Anak

Dokter anak mengimbau orang tua memastikan kecukupan kebutuhan protein hewani anak untuk mencegah stunting.


Luhut Sebut Jokowi Minta Pengadaan Mobil Listrik untuk Pejabat Dianggarkan di APBN

8 jam lalu

Luhut Sebut Jokowi Minta Pengadaan Mobil Listrik untuk Pejabat Dianggarkan di APBN

Luhut menuturkan saat ini pemerintah sedang menyusun perencanaan pengadaan mobil listrik.


Luhut Bicara Mobil Listrik untuk Pejabat: Saya Sudah Pakai

8 jam lalu

Luhut Bicara Mobil Listrik untuk Pejabat: Saya Sudah Pakai

Luhut juga mengaku sudah memiliki mobil listrik.


Lukas Enembe Tak Hadiri Pemeriksaan KPK, KSP: Ironi

8 jam lalu

Lukas Enembe Tak Hadiri Pemeriksaan KPK, KSP: Ironi

Jaleswari menyebut absennya Lukas Enembe dalam panggilan KPK itu sebagai ironi. Sebab, seharusnya pejabat sekelas dia dapat memberikan contoh.


Rachmat Gobel: Cadangan Aspal Buton Cukup untuk Swasembada Hingga 125 Tahun

8 jam lalu

Rachmat Gobel: Cadangan Aspal Buton Cukup untuk Swasembada Hingga 125 Tahun

"Kita sudah dianugerahi kekayaan alam aspal tapi malah disia-siakan," ujar Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel.


8 Hari Setelah PPP Copot Suharso Monoarfa, Jokowi Menunjuknya Jadi Koordinator SDGs 2024

8 jam lalu

8 Hari Setelah PPP Copot Suharso Monoarfa, Jokowi Menunjuknya Jadi Koordinator SDGs 2024

Setelah dicopot dari jabatan ketua umum PPP, Suharso Monoarfa ditunjuk Jokowi sebagai Koordinator SDGs 2024.


Muhadjir Diperintah Jokowi: Terjun ke Provinsi Sindh, Lokasi Terparah Banjir Pakistan

10 jam lalu

Muhadjir Diperintah Jokowi: Terjun ke Provinsi Sindh, Lokasi Terparah Banjir Pakistan

Muhadjir diminta Jokowi mewakili pemerintah Indonesia menyalurkan bantuan kepada korban banjir dan tanah longsor di Pakistan.


Terkini Bisnis: RI di Tengah Ancaman Resesi Global, Jokowi Kesal Soal Impor Aspal

11 jam lalu

Terkini Bisnis: RI di Tengah Ancaman Resesi Global, Jokowi Kesal Soal Impor Aspal

Berita terkini hingga petang ini dimulai dari dampak yang dirasakan Indonesia akibat resesi global yang diproyeksikan terjadi tahun depan.


Jokowi Kesal Kekayaan Aspal di Buton Melimpah, tapi Malah Impor 5 Juta Ton per Tahun

12 jam lalu

Jokowi Kesal Kekayaan Aspal di Buton Melimpah, tapi Malah Impor 5 Juta Ton per Tahun

"Di sini (Buton) produksi malah tidak dijalankan, impor (aspal) terus," kata Jokowi dalam tayangan yang disiarkan Sekretariat Presiden.