Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Harap-harap Cemas Nasib Partai Islam di Pemilu 2019

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy (kedua kanan) didampingi Sekjen Arsul Sani (kanan) menghadiri acara pembukaan Rapimnas IV dan Workshop Nasional PPP di Jakarta, Selasa 26 Februari 2019. ANTARA FOTO/Reno Esnir
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy (kedua kanan) didampingi Sekjen Arsul Sani (kanan) menghadiri acara pembukaan Rapimnas IV dan Workshop Nasional PPP di Jakarta, Selasa 26 Februari 2019. ANTARA FOTO/Reno Esnir
Iklan

Partai Islam lainnya, seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga hanya menempati posisi sepuluh 10 besar perolehan suara hingga Pemilu 2014. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ikram menilai tren penurunan perolehan suara partai Islam terjadi karena proses sekulerisasi politik masih terjadi. "Pemilih ini saleh secara agama dan ritual. Tapi secara politik, menurut mereka, agama tidak serta-merta sakral kemudian muslim memilih partai muslim," katanya.

Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto (Ketiga dari kiri) dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Matta (kedua dari kanan) menyaksikan penyerahan surat penandatanganan kontrak politik di Kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera di Jalan TB Simatupang, Jakarta, Sabtu (17/5). TEMPO/Aditia Noviansyah

Sentimen agama pada Pemilu 2019 memang menguat sejak Pilkada 2017, karena mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tersandung kasus penodaan agama. Ikram melihat, partai-partai Islam ini mencoba memanfaatkan konservatisme agama.

Meski teruji berhasil di Pilkada DKI 2017 dan menguatkan pemilih pasangan kepala daerah yang diusung PKS, namun sentimen agama belum teruji berhasil di Pileg selama ini. Apalagi, magnet Pilpres 2019 jauh lebih kuat ketimbang Pileg. Ikram mengatakan, hanya partai yang berkaitan langsung dengan calon presiden lah yang akan mendapatkan insentifnya, yaitu PDI Perjuangan sebagai partai Joko Widodo dan Gerindra sebagai partai Prabowo Subianto. "PKS yang mendorong 2019 ganti presiden, faktanya di survei-survei tidak bisa mengangkat (elektabilitas) karena magnet pilpres jauh lebih kuat," kata dia.

Ikram pun menyarankan pada parpol Islam untuk memperbaiki representasi simbol parpol yang mewakili entitas agama. Sebab, tulang punggung partai Islam adalah kapitalisasi agama. "Minimal representasi agama diperkuat, saya pikir bisa saja mendongkrak (perolehan suara)," kata dia.

Baca: Survei Roda Tiga: Hanya PDIP - Gerindra yang Dapat Efek Ekor Jas

Saran berikutnya ialah memperbaiki kualitas kader partai, sehingga tidak terjebak pada korupsi yang bisa membuat masyarakat antipati terhadap partai Islam. Pasalnya, partai Islam yang terjebak kasus korupsi memiliki daya rusak lebih kuat ketimbang partai sekuler.

Strategi Para Caleg Partai Islam  

Calon legislatif dari PPP, Achmad Baidowi, mengaku tak ada kendala di lapangan saat harus bersaing dengan caleg lain dari partai nasionalis. Sebab, kata dia, PPP memiliki segmen pemilih Islam tradisional maupun modernis.
 
"Saya sebagai perwakilan politikus Islam ya cukup gampang karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, lebih mudah. Artinya pemilih PPP dari aspek pragmatisme lebih kecil, karena kita yang dijual gagasan keislamaan keindonesiaan," kata Baidowi.
 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

PKS Usul Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif, Ini Kata Ketua DPR Puan Maharani

2 jam lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
PKS Usul Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif, Ini Kata Ketua DPR Puan Maharani

Ihwal usul PKS, apakah masih ada peluang merevisi UU DKJ?


Alasan PKS Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU, Sebut Soal Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif

2 jam lalu

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas menyampaikan laporan pembahasan RUU DKJ dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan PKS Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU, Sebut Soal Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif

PKS menjadi satu-satunya fraksi di DPR RI yang menolak RUU DKJ.


PPP akan Bahas Kepastian Masuk Koalisi Prabowo atau Tidak dalam Rapimnas

1 hari lalu

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi saat ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Sabtu malam, 23 Maret 2024. ANTARA/Agatha Olivia Victoria
PPP akan Bahas Kepastian Masuk Koalisi Prabowo atau Tidak dalam Rapimnas

PPP akan membahas kemungkinan partai berlambang kabah ini masuk koalisi Prabowo atau tidak dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas)


Hasto PDIP: Ada Operasi Politik Kecilkan Suara PPP dan Sinyal Berkoalisi Kembali di Pilkada 2024

2 hari lalu

Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Hasto Kristiyanto tiba di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Sabtu 23 Maret 2024. Kedatangan Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa pemilu. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Hasto PDIP: Ada Operasi Politik Kecilkan Suara PPP dan Sinyal Berkoalisi Kembali di Pilkada 2024

Sekjen PDIP Hasto menyebut adanya operasi politik untuk mengecilkan suara PPP di Pemilu 2024. Hasto juga memberi sinyal kembali berkoalisi dengan PPP.


Soal Rencana Persamuhan dengan Prabowo, PDIP dan PPP Bilang Begini

2 hari lalu

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin,  25 Maret 2024. ANTARA/HO-PDIP
Soal Rencana Persamuhan dengan Prabowo, PDIP dan PPP Bilang Begini

PDIP dan PPP angkat bicara soal rencana persamuhan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Begini kata mereka.


AHY Sebut Bisa Hancur Lebur Jika Masih Bersama Koalisi Perubahan, Begini Peristiwa Hengkangnya

2 hari lalu

Presiden Jokowi melakukan sarapan dengan AHY di Yogya, Minggu, 28 Januari 2024. FOTO/Humas Demokrat.
AHY Sebut Bisa Hancur Lebur Jika Masih Bersama Koalisi Perubahan, Begini Peristiwa Hengkangnya

Ketua Umum Partai Demokrat AHY bersyukur memilih hengkang dari Koaliasi Perubahan yang mengusung Anies Bawedan, pindah ke koalisi Prabowo-Gibran.


Ini Kata PPP soal Kunjungan Prabowo dan Gerindra ke Kantor DPP

2 hari lalu

Wakil Ketua Bappilu DPP PPP Achmad Baidowi saat memberikan keterangan di Djakarta Theater, Jakarta, Sabtu, 30 Desember 2023. ANTARA/Rio Feisal
Ini Kata PPP soal Kunjungan Prabowo dan Gerindra ke Kantor DPP

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan belum ada rencana kedatangan Prabowo ke kantornya.


PDIP Respons Wacana Pertemuan Prabowo dengan PPP hingga Dukung Partai Ka'bah Lolos Parlemen

2 hari lalu

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin,  25 Maret 2024. ANTARA/HO-PDIP
PDIP Respons Wacana Pertemuan Prabowo dengan PPP hingga Dukung Partai Ka'bah Lolos Parlemen

PDIP tidak ingin sejarah PPP dihilangkan di dalam sejarah Republik Indonesia.


PDIP Bicara Peluang Koalisi dengan PPP, Perindo dan Hanura dalam Pilkada Serentak 2024

2 hari lalu

(Ki-ka) Konferensi pers TPN Ganjar-Mahfud soal berakhirnya masa kampanye dan potensi kecurangan di Pemilu yang dihadiri oleh Mahkamah Partai PPP mewakili Sekjen PPP, Abdullah Mansyur, Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP, Sekjen Hanura Benny Rhamdani, dan Sekjen Perindo Ahmad Rofiq di Jakarta Pusat pada Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
PDIP Bicara Peluang Koalisi dengan PPP, Perindo dan Hanura dalam Pilkada Serentak 2024

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bicara peluang koalisi PDIP dengan PPP, Perindo dan Hanura dalam Pilkada serentak 2024.


Alasan MK Libatkan Arsul Sani Tangani Sengketa Pilpres, tapi Tidak di PHPU Pileg yang Diajukan PPP

2 hari lalu

Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani saat mengucapkan sumpah Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dihadapan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis 18 Januari 2024. Arsul terpilih sebagai hakim konstitusi usulan DPR untuk menggantikan Wahiduddin yang berakhir pada 17 Januari 2024. TEMPO/Subekti.
Alasan MK Libatkan Arsul Sani Tangani Sengketa Pilpres, tapi Tidak di PHPU Pileg yang Diajukan PPP

MK menyatakan Arsul Sani tetap menangani permohonan perselisihan hasil PHPU Pilpres selama tidak ada keberatan dari para pihak.