PBNU Jelaskan Alasan Usul Hapus Sebutan Kafir

Suasana bazar saat Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Banjar, Jawa Barat, 27 Februari 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Masduki Baidlowi mengatakan keputusan menghapuskan sebutan kafir bagi nonmuslim di Indonesia pada Musyawarah Nasional NU, bertujuan untuk menjaga persaudaraan sesama bangsa. Tujuan ini menurutnya sesuai dengan semangat dan nilai-nilai Muktamar 1984 di Situbondo.

Baca: Munas Alim Ulama NU Sepakati Pengertian Islam Nusantara

Sejak Muktamar 1984 di Situbondo, kata Masduki, NU sudah membuat keputusan bahwa ada tiga persaudaraan di dalam negara bangsa (nation states) yang harus terus dirajut. Pertama adalah persaudaraan seiman (sesama muslim). Kedua persaudaraan sesama bangsa (ukhuwah wathoniyah). Ketiga, persaudaraan sesama manusia (ukhuwah insaniyah).

“Apa yg diputuskan dalam Munas Alim Ulama di Banjar, merupakan elaborasi sekaligus konsistensi dari item kedua, persaudaraan sebangsa,” kata Masduki melalui keterangan tertulisnya, Sabtu 2 Maret 2019.

Ia mengatakan dalam Al-Quran ditegaskan bahwa manusia diciptakan bersuku-suku di muka bumi ini agar satu sama yg lain saling mengenal, saling bersilaturrahmi untuk menciptakan kedamaian. Perjanjian persaudaraan yang dilakukan oleh Grand syekh Al Azhar dan Paus Fransiscus Asisi dari Roma di Doha, Qatar, sekitar satu bulan lalu, disebut Masduki membawa semangat yang sama.

Latar belakang perjanjian di Doha, menurutnya, dikarenakan kondisi dunia yg makin tak kondusif untuk perdamaian antar sesama manusia. Ia menilai perdamaian dunia tak bisa diselesaikan dengan mengedepankan politik belaka, tetapi harus mengedepankan unsur agama.

Energi serta ruh agama tentang perdamaian antar sesama manusia musti dikedepankan. Persekusi serta energi negatif atas nama agama karena didominasi oleh kalangan yang kurang moderat, terjadi di mana-mana.

Ia menangkap bahwa Keputusan Doha juga sejalan dengan keputusan Muktamar NU 1984. Indonesia sejak 1945 didirikan bersama-sama (negeri perjanjian/mu’ahadah) mesti dijaga bersama-sama. Ini sudah menjadi keputusan Muhammadiyah dan NU.

Pun dari sudut pandang kenegaraan, ia menilai tak ada mayoritas dan minoritas pemeluk agama. Semua sama posisinya di depan hukum.

“Jadi, tidak tepat menyebut saudara kita yang agamanya berbeda sebagai kafir. Saudara kita menjadi tidak nyaman perasaannya. Anjuran agama tidak mengajarkan pada kita untuk membuat saudara sebangsa tersinggung,” kata Masduki.

Sebelumnya Munas NU, mengusulkan agar NU tidak menggunakan sebutan kafir untuk warga negara Indonesia yang tidak memeluk agama Islam. Pimpinan sidang, Abdul Moqsith Ghazali, mengatakan para kiai berpandangan penyebutan kafir dapat menyakiti para nonmuslim di Indonesia.

Simak juga: Tim Jokowi Sebut Usul NU Hapus Istilah Kafir Bisa Hindari Konflik

Meski begitu, kata Moqsith, bukan berarti NU akan menghapus seluruh kata kafir di Al Quran atau hadis. Keputusan dalam Bahtsul Masail Maudluiyyah ini hanya berlaku pada penyebutan kafir untuk warga Indonesia yang nonmuslim.






Pengamat: Kunjungan Prabowo ke Kiai Sepuh NU Jaga Basis Suara Umat Islam

1 hari lalu

Pengamat: Kunjungan Prabowo ke Kiai Sepuh NU Jaga Basis Suara Umat Islam

Sebelumnya, Prabowo bersilaturahmi dengan 9 kiai NU di Asrama Perguruan Tinggi Pondok Pesantren Salafi Tegalrejo, Kabupaten Magelang.


Profil Ning Imaz, Putri Pengelola Ponpes Lirboyo yang Dihina Eko Kuntadhi

10 hari lalu

Profil Ning Imaz, Putri Pengelola Ponpes Lirboyo yang Dihina Eko Kuntadhi

Siapakah sosok Ning Imaz yang dihina pegiat media sosial Eko Kuntadhi?


Jejak Gus Dur: Keturunan Tionghoa, Reformasi NU, Bentuk PKB, Dilengserkan sebagai Presiden, Bapak Toleransi

19 hari lalu

Jejak Gus Dur: Keturunan Tionghoa, Reformasi NU, Bentuk PKB, Dilengserkan sebagai Presiden, Bapak Toleransi

Gus Dur atau Abdurrahman Wahid memberikan warna bagi sejarah Indonesia. Tokoh NU menjadi Presiden RI yang dimakzulkan lewat Sidang Istimewa MPR.


Enam Aliran Pencak Silat di Indonesia

20 hari lalu

Enam Aliran Pencak Silat di Indonesia

Perisai Diri berdiri di Surabaya. Semula, pencak silat ini hanya diajarkan di Perguruan Taman Siswa atas keinginan Ki Hajar Dewantoro.


Muhammadiyah dan 70 Pemimpin Lintas Agama Kumpul di Bogor Bahas Perubahan Iklim

27 hari lalu

Muhammadiyah dan 70 Pemimpin Lintas Agama Kumpul di Bogor Bahas Perubahan Iklim

Dialog lintas agama ini dilakukan Muhammadiyah dan Ashoka Indonesia karena dampak perubahan iklim dan bencana tidak memandang agama


Diabadikan Dalam Uang Kertas Baru Rp 5.000, Ini Profil K. H. Idham Chalid

38 hari lalu

Diabadikan Dalam Uang Kertas Baru Rp 5.000, Ini Profil K. H. Idham Chalid

Berikut kiprah pahlawan nasional K.H. Idham Chalid yang diabadikan dalam pecahan uang kertas baru Rp 5.000.


Tokoh NU Gus Rozin Sebut Saat Ini Banyak Pseudo Pesantren Berdiri

54 hari lalu

Tokoh NU Gus Rozin Sebut Saat Ini Banyak Pseudo Pesantren Berdiri

Istilah pseudo pesantren ini muncul karena nama pesantren kini tercemar dan bergeser ke makna negatif karena kekerasan seksual dan terorisme.


63 Ormas Islam Deklarasi Al Mitsaq Al-Ukhuwah di Milad MUI, Antisipasi Pemilu 2024

27 Juli 2022

63 Ormas Islam Deklarasi Al Mitsaq Al-Ukhuwah di Milad MUI, Antisipasi Pemilu 2024

Sebanyak 63 ormas Islam mendeklarasikan Al Mitsaq Al-Ukhuwah atau Kesepakatan Persaudaraan dalam salah satu rangkaian acara Milad ke-47 MUI.


24 Tahun PKB, Pernah Hampir Punya Nama Nahdla Ummah, Ada pula Tim Lima, Siapa Saja Anggotanya?

25 Juli 2022

24 Tahun PKB, Pernah Hampir Punya Nama Nahdla Ummah, Ada pula Tim Lima, Siapa Saja Anggotanya?

Pada 23 Juli 1998, deklarasi parpol inisiasi Nahdlatul Ulama, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Gus Dur menginisiasi, ada pula tim lima, siapa?


Meski Sama-sama Ormas Perempuan Nahdlatul Ulama, Berikut Perbedaan Fatayat NU dan Muslimat NU

23 Juli 2022

Meski Sama-sama Ormas Perempuan Nahdlatul Ulama, Berikut Perbedaan Fatayat NU dan Muslimat NU

Fatayat NU dan Muslimat NU merupakan dua badan otonom milik Nahdlatul Ulama dianggap sama, tapi keduanya memiliki beberapa perbedaan.