TEMPO.CO, Jakarta - Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) mendukung usulan Nahdlatul Ulama (NU) agar tidak menggunakan sebutan kafir untuk warga negara Indonesia yang tak memeluk agama Islam. Usulan ini mencuat dalam Sidang Komisi Bahtsul Masail Maudluiyyah, Musyawarah Nasional Alim Ulama NU, yang baru berakhir kemarin, di Banjar, Jawa Barat.
Baca: NU Usul Sebutan Kafir ke Nonmuslim Indonesia Dihapus
Sekretaris Bidang Hubungan Internasional PHDI Pusat, AA Ketut Diatmika mengatakan langkah tersebut dapat mempererat rasa persatuan kesatuan bangsa.
"Apa yang dilakukan oleh saudara kami dari NU adalah hal yang positif demi terbinanya ketertiban, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, kami ikut mendukung," kata Ketut saat dihubungi Tempo, Sabtu, 2 Februari 2019.
Ketut mengatakan PHDI mendukung setiap upaya persatuan yang sesuai konstitusi Indonesia. Di negara ini, keberagaman suku, ras, etnik, agama, kebudayaan, hingga bahasa harus benar-benar dihargai.
"Pancasila, UUD 45, dan Bhineka Tunggal telah menjamin negara memberikan kebebasan kepada masyarakatnya untuk melaksanakan ibadatnya sesuai agama dan kepercayaan masing masing," kata Ketut.
Tak hanya PHDI, Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) juga menyatakan dukungannya terhadap langkah NU ini. Mereka menilai keputusan ini menjadi penting, sebagai penegasan untuk menolak fenomena mengkafirkan umat lain oleh sebagian umat Islam, yang semakin mengkhawatirkan.
Usulan ini muncul setelah dalam sidang Komisi Bahtsul Masail Maudluiyyah, penggunaan kata kafir kepada WNI nonmuslim dianggap mengandung unsur kekerasan teologis.
Simak juga: NU Usul Hapus Sebutan Kafir, PGI: Bisa Perkuat Persatuan Bangsa
Meski begitu, hal ini bukan berarti NU akan menghapus seluruh kata kafir di Al Quran atau hadis. Keputusan dalam Bahtsul Masail Maudluiyyah ini hanya berlaku pada penyebutan kafir untuk warga Indonesia yang nonmuslim.
