Hidayat Ajak Masyarakat Terus Sosialisasi Empat Pilar MPR

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid saat memberikan Sosialisasi Empat Pilar di kalangan masyarakat Pasar Minggu di aula Masjid Nurul Badar,  Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat, 1 Maret 2019.

    Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid saat memberikan Sosialisasi Empat Pilar di kalangan masyarakat Pasar Minggu di aula Masjid Nurul Badar, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat, 1 Maret 2019.

    INFO NASIONAL - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengajak masyarakat pada umumnya dan umat Islam pada khususnya, agar tidak bosan-bosan mengikuti sosialisasi Empat Pilar MPR. Karena sesungguhnya, sebagian materi sosialisasi itu berisi sejarah perjuangan bangsa, khususnya pengorbanan umat Islam dalam merebut dan mempertahankan NKRI.

    Dengan mengikuti kegiatan sosialisasi, kata Hidayat, berarti mengenang dan mengingat kembali jasa umat Islam dan para ulama yang ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
    "Kita perlu melakukan penyegaran kembali ingatan tentang perjuangan para pahlawan, agar kita memiliki semangat yang besar untuk mempertahankan NKRI, dan mewariskannya kepada anak cucu kita," kata Hidayat saat memberikan Sosialisasi Empat Pilar di kalangan masyarakat Pasar Minggu dan sekitarnya. Acara tersebut berlangsung di aula Masjid Nurul Badar, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat, 1 Maret 2019. Sosialisasi Empat Pilar MPR tersebut terlaksana atas kerja sama MPR RI dengan Yayasan Ibnu Hisyam, Jakarta. Turut hadir pada acara tersebut Pengurus Yayasan Ibnu Hisyam Ahmad Rachmawan.

    Hidayat mengatakan bahwa para ulama dan tokoh umat Islam seperti KH. Hasyim Asy'ari, KH. Agus Salim, hingga Mohammad Natsir merupakan representasi umat Islam Indonesia. "Mereka itu ikut berjuang demi tetap tegaknya NKRI. Karena itu, jasa dan perjuangannya harus senantiasa diingat oleh seluruh bangsa Indonesia," tuturnya.

    Pada kesempatan itu, Hidayat mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam pemilu 17 April mendatangkan. Terutama ikut mengawasi kemungkinan adanya orang-orang yang tidak berhak ikut memilih. Ini penting agar pemilu nanti berjalan dengan jujur dan adil. Apalagi, saat ini tengah ramai adanya warga asing yang juga memiliki e-KTP.

    "Kalau ada orang punya e-KTP tetapi tidak bisa ngomong bahasa daerah dan bahasa Indonesia, sebaiknya laporkan kepada petugas. Jangan sampai mereka yang tidak berhak memilih, malah memberikan suaranya di TPS," ucap Hidayat. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.