KPK Tolak Usul Fadli Zon Hapus LHKPN

Fadli Zon. Dok TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai ide Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dihapus tak beralasan. Dukungan, sebaliknya, akan diberikan jika mengintegrasikan LHKPN dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak.

"Sehingga data SPT mengambil dari LHKPN, itu yang kami harapkan," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di kantornya, Jakarta Selatan, pada Jumat 1 Maret 2019.

Alexander menerangkan, SPT bersifat sangat rahasia dan tidak bisa diakses oleh setiap orang. Akibatnya, KPK tak bisa memberi klarifikasi dan konfirmasi kebenaran kepemilikan harta seseorang jika tak ada LHKPN.

Sedangkan di pembuatan LHKPN, KPK akan mendapatkan surat kuasa dari pejabat tersebut. "Berdasarkan itu, kalau misalnya ada laporan masyarakat terkait kepemilikan rekening seorang penyelenggara negara yang belum dilaporkan, kami bisa klarifikasi kepada yang bersangkutan," ucap Alexander.

Sebelumnya, Fadli Zon menyarankan LKHPN dihapuskan. Ia menyatakan, harta kekayaan sudah ada daftarnya dalam SPT pajak. "Kalau data pajak kita benar, LHKPN itu buang aja, nggak perlu tanya lagi," kata dia.

Dia menyarankan satu basisdata saja dan fokus diberikan kepada pajak dengan data yang benar. "Semuanya di pajak, konsekuensinya di pajak."

Fadli Zon pun turut mempertanyakan dasar hukum pelaporan LHKPN ke KPK secara periodik per tahun. Dia juga mengatakan tak ada batas akhir pelaporan LHKPN. "Saya rasanya sudah LHKPN dari 2014, 2015, dan tidak ada kewajiban tiap tahun, coba tunjukkan aturan di mana mewajibkan tiap tahun, tunjukkan dulu di mana," ucapnya.






KPK Usul MA Rotasi Pegawainya Setiap Dua Tahun agar Suap Hakim Agung Tak Terulang

9 jam lalu

KPK Usul MA Rotasi Pegawainya Setiap Dua Tahun agar Suap Hakim Agung Tak Terulang

Alexander Marwata mengatakan KPK memberikan rekomendasi ke Mahkamah Agung untuk secara rutin merotasi pegawainya


KPK Keluarkan Panggilan Kedua ke Lukas Enembe, Polda Papua Siagakan 1.800 Personel

10 jam lalu

KPK Keluarkan Panggilan Kedua ke Lukas Enembe, Polda Papua Siagakan 1.800 Personel

1.800 personel polisi disiagakan mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat setelah KPK mengeluarkan panggilan kedua ke Lukas Enembe


Lukas Enembe Tak Bisa Hadiri Pemeriksaan karena Sakit, KPK: Harus Ada Dokumen Medis

11 jam lalu

Lukas Enembe Tak Bisa Hadiri Pemeriksaan karena Sakit, KPK: Harus Ada Dokumen Medis

KPK buka suara mengenai kabar Gubernur Papua Lukas Enembe tak bisa menghadiri panggilan lembaganya dengan alasan sakit pada Senin, pekan depan.


Bamsoet Dukung KPK Berantas Mafia Peradilan

11 jam lalu

Bamsoet Dukung KPK Berantas Mafia Peradilan

Seluruh pihak harus segera berbenah. Survei menunjukkan angka ketidakpuasan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia lebih dari 50 persen.


Lukas Enembe Minta Berobat ke Singapura, KPK: Kami Periksa Dulu

12 jam lalu

Lukas Enembe Minta Berobat ke Singapura, KPK: Kami Periksa Dulu

KPK akan mempertimbangkan permintaan Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke Singapura


Inilah Fungsi Mahkamah Agung sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi di Indonesia

13 jam lalu

Inilah Fungsi Mahkamah Agung sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi di Indonesia

Dari peradilan hingga pengawasan, berikut adalah fungsi-fungsi Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia.


Inilah Syarat Menjadi Hakim Agung Karier dan Nonkarier

13 jam lalu

Inilah Syarat Menjadi Hakim Agung Karier dan Nonkarier

Untuk menjadi hakim agung terdapat dua jalur yang dapat diikuti, yaitu karier dan nonkarier. Berikut adalah persyaratannya.


5 Fakta Kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang Terjaring OTT KPK

14 jam lalu

5 Fakta Kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang Terjaring OTT KPK

Sempat tidak lolos uji kelayakan hingga memiliki total kekayaan lebih dari Rp 8 miliar, inilah 5 fakta seputar kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang terjerat OTT KPK.


Ini Catatan Merah Hakim Agung Sudrajad Dimyati Sebelum Terjaring OTT KPK

14 jam lalu

Ini Catatan Merah Hakim Agung Sudrajad Dimyati Sebelum Terjaring OTT KPK

Hakim Agung Sudrajad Dimyati pernah tidak lolos dalam uji kelayakan dan kepatutan Hakim Agung pada 2013 karena diduga terlibat dalam skandal suap.


Geledah Gedung MA dalam Kasus Suap Sudrajad Dimyati, KPK Sita Dokumen Perkara dan Bukti Elektronik

18 jam lalu

Geledah Gedung MA dalam Kasus Suap Sudrajad Dimyati, KPK Sita Dokumen Perkara dan Bukti Elektronik

KPK menyita sejumlah dokumen perkara dan bukti elektronik dalam kasus Sudrajad Dimyati.