KPK Tolak Usul Fadli Zon Hapus LHKPN

Fadli Zon. Dok TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai ide Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dihapus tak beralasan. Dukungan, sebaliknya, akan diberikan jika mengintegrasikan LHKPN dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak.

"Sehingga data SPT mengambil dari LHKPN, itu yang kami harapkan," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di kantornya, Jakarta Selatan, pada Jumat 1 Maret 2019.

Alexander menerangkan, SPT bersifat sangat rahasia dan tidak bisa diakses oleh setiap orang. Akibatnya, KPK tak bisa memberi klarifikasi dan konfirmasi kebenaran kepemilikan harta seseorang jika tak ada LHKPN.

Sedangkan di pembuatan LHKPN, KPK akan mendapatkan surat kuasa dari pejabat tersebut. "Berdasarkan itu, kalau misalnya ada laporan masyarakat terkait kepemilikan rekening seorang penyelenggara negara yang belum dilaporkan, kami bisa klarifikasi kepada yang bersangkutan," ucap Alexander.

Sebelumnya, Fadli Zon menyarankan LKHPN dihapuskan. Ia menyatakan, harta kekayaan sudah ada daftarnya dalam SPT pajak. "Kalau data pajak kita benar, LHKPN itu buang aja, nggak perlu tanya lagi," kata dia.

Dia menyarankan satu basisdata saja dan fokus diberikan kepada pajak dengan data yang benar. "Semuanya di pajak, konsekuensinya di pajak."

Fadli Zon pun turut mempertanyakan dasar hukum pelaporan LHKPN ke KPK secara periodik per tahun. Dia juga mengatakan tak ada batas akhir pelaporan LHKPN. "Saya rasanya sudah LHKPN dari 2014, 2015, dan tidak ada kewajiban tiap tahun, coba tunjukkan aturan di mana mewajibkan tiap tahun, tunjukkan dulu di mana," ucapnya.






Mahasiswa UI Tewas Tertabrak, Fadli Zon: Harus Ada Keadilan, Apalagi yang Dihadapi Arogan

1 jam lalu

Mahasiswa UI Tewas Tertabrak, Fadli Zon: Harus Ada Keadilan, Apalagi yang Dihadapi Arogan

"Harus ada keadilan menyangkut nyawa manusia. Apalagi yang dihadapi manusia arogan," kata Fadli Zon soal kasus mahasiswa UI tewas tertabrak


Profil Samanhudi Anwar, Bekas Wali Kota Blitar Perampok Rumah Dinas Penggantinya

13 jam lalu

Profil Samanhudi Anwar, Bekas Wali Kota Blitar Perampok Rumah Dinas Penggantinya

Samanhudi Anwar menjadi tersangka dan ditahan Polda Jatim. Moncer di politik, kejeblos suap ijon proyek gedung SLTP di Blitar.


Tolak Kenaikan Biaya Haji, Fadli Zon: Ada Potensi Korupsi, Perlu Audit Khusus

17 jam lalu

Tolak Kenaikan Biaya Haji, Fadli Zon: Ada Potensi Korupsi, Perlu Audit Khusus

Anggota DPR RI Fadli Zon menolak usulan kenaikan biaya haji. Menurutnya ada potensi korupsi di sana sehingga perlu audit khusus.


Tahapan Validasi NIK-NPWP Online dan Cara Uji Keberhasilannya

19 jam lalu

Tahapan Validasi NIK-NPWP Online dan Cara Uji Keberhasilannya

Apakah baru-baru ini Anda mendapat pesan WhatsApp dari kantor pajak perihal Validasi NIK-NPWP? Kalau ya, tak perlu khawatir.


Pedagang Burung Korban Salah Blokir BCA atas Permintaan KPK, Siapa Ilham Wahyudi Ini?

20 jam lalu

Pedagang Burung Korban Salah Blokir BCA atas Permintaan KPK, Siapa Ilham Wahyudi Ini?

Ilham Wahyudi pedagang burung rekeningnya diblokir BCA atas permintaan KPK. Salah blokir, maksudnya Ilham Wahyudi lain.


KPK Ingatkan Nilai Manfaat Dana Haji Bisa Habis Jika Persentase Subsidi Tak Diubah

1 hari lalu

KPK Ingatkan Nilai Manfaat Dana Haji Bisa Habis Jika Persentase Subsidi Tak Diubah

KPK khawatir jemaah tunggu bakal tidak bisa menikmati subsidi dari nilai manfaatnya karena sudah habis terpakai jemaah kloter sebelumnya.


Rekening Penjual Burung Diblokir BCA atas Perintah KPK, YLKI: Melanggar Hak Konsumen

1 hari lalu

Rekening Penjual Burung Diblokir BCA atas Perintah KPK, YLKI: Melanggar Hak Konsumen

YLKI menyatakan seharusnya BCA mengkonfirmasi ke penyidik sebelum memblokir nomor rekening seseorang.


Temui Pimpinan KPK, Menteri Agama Ungkap Dua Saran yang Belum Dilaksanakan

1 hari lalu

Temui Pimpinan KPK, Menteri Agama Ungkap Dua Saran yang Belum Dilaksanakan

Menteri Agama Yaqut bertemu pimpinan KPK membahas saran dan rekomendasi yang pernah diberikan mengenai pelaksanaan haji.


Menteri Agama Ungkap Saran KPK soal Biaya Haji: Kenaikannya Harus Terstruktur

1 hari lalu

Menteri Agama Ungkap Saran KPK soal Biaya Haji: Kenaikannya Harus Terstruktur

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan hasil pertemuannya dengan pimpinan KPK hari ini membahas soal rencana kenaikan biaya haji 2023


KPK Bertemu dengan Menteri Agama dan BPKH Bahas Rencana Kenaikan Biaya Haji

1 hari lalu

KPK Bertemu dengan Menteri Agama dan BPKH Bahas Rencana Kenaikan Biaya Haji

KPK mengundang Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Kepala BPKH Fadlul Imansyah membahas mengenai rencana kenaikan biaya haji 2023 M/1444 H.