YLKI Menilai Pemerintah kurang Serius Atasi Sampah Plastik

Reporter

Alat berat mengangkut sampah yang menutupi aliran Kali Pisang Batu, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin, 7 Januari 2019. Sampah plastik terlihat mendominasi hamparan sampah di kali tersebut. REUTERS/Willy Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai pemerintah kurang serius dalam upaya mengurangi sampah plastik di tanah air.

Berita terkait: Pemerintah Siapkan Kebijakan Kurangi Sampah Plastik

“Upaya pengurangan sampah kantong plastik yang sporadis menunjukkan belum ada keseriusan dari pemerintah, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian,” kata dia melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat, 1/3.

Padahal, kata Tulus, saat ini penggunaan kantong plastik sudah sangat mengkhawatirkan. “Sudah seharusnya pemerintah, pelaku usaha, produsen dan konsumen bersinergi," kata Tulus.

Tulus mengimbau perlu ada upaya radikal untuk mengurangi sampah plastik. Kebijakan memberlakukan kantong plastik berbayar di sektor ritel dinilai kurang memadai.

Pengurangan kantong plastik, kata dia, seharusnya juga menyasar ke pasar-pasar tradisional. Hal itu bisa dimulai dari Perusahaan Daerah (PD) Pasar Jaya, badan usaha milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Selain itu pengenaan kebijakan berbayar sebaiknya bukan hanya pada kantong plastik saja, melainkan juga pada pembungkus plastik untuk kemasan makanan, minuman. “Juga kosmetik dan lain-lain harus ramah lingkungan," tutur dia.

Pengurangan sampah kantong plastik diharapkan menjadi kebijakan dan gerakan nasional yang radikal oleh pemerintah pusat. “Bukan sporadis di masing-masing daerah.”

Tulus menilai sampah plastik pembungkus barang-barang konsumsi yang beredar di masyarakat adalah sumber pencemaran lingkungan yang sebenarnya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla, pada November 2018, mengklaim bahwa pemerintah sudah memiliki rencana untuk mengurangi sampah plastik di Indonesia. "Pemerintah tengah merundingkan rencana tersebut.

"Sudah ada rencana untuk tindakannya apa, termasuk juga disinsentif pemakaian plastik yaitu kalau memakai plastik nanti bagaimana itu sedang dibahas apa sanksinya," kata dia di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat, 23 November 2018.

Tak hanya itu, pemerintah juga membahas skema pengurangan penggunaan sampah plastik. Termasuk, teknologi yang dapat digunakan untuk mengurangi sampah tersebut.

ANTARA






Niu buka Dealer Motor Listrik dari Plastk Daur Ulang di Bali

8 hari lalu

Niu buka Dealer Motor Listrik dari Plastk Daur Ulang di Bali

Dealer motor listrik Niu mendukung KTT G20 yang mengedepankan teknologi ramah lingkungan, sekaligus sejalan dengan visi Niu Mobility yang zero emisi.


Ditarik, Laporan yang Sebut Sampah Plastik Tanggung Jawab 5 Negara Asia Termasuk Indonesia

11 hari lalu

Ditarik, Laporan yang Sebut Sampah Plastik Tanggung Jawab 5 Negara Asia Termasuk Indonesia

Insinerator dan pembakaran sampah plastik untuk energi dianggap solusi yang keliru.


Tarif Ojek Online Naik, YLKI: Masyarakat Balik Jadi Pengguna Kendaraan Pribadi

17 hari lalu

Tarif Ojek Online Naik, YLKI: Masyarakat Balik Jadi Pengguna Kendaraan Pribadi

Tarif ojek online alias ojol akan naik pada Minggu, 11 September 2022 pukul 00.00 WIB.


KLHK Dorong Produsen Perbesar Kemasan Plastik

38 hari lalu

KLHK Dorong Produsen Perbesar Kemasan Plastik

Kampanye "The Rising Tide" dan Triathlon Bali-Jakarta berbuah positif, produsen didorong perbesar kemasan plastik (upsizing) demi kurangi timbulan sampah.


Bisakah Konsumen Mengurangi Sampah Plastik

45 hari lalu

Bisakah Konsumen Mengurangi Sampah Plastik

Jika pemerintah dan swasta ogah-ogahan menangani limbah, saatnya konsumen menyetop konsumsi komoditas yang menjadi sampah plastik.


YLKI: Masih Sangat Tinggi Sekali Pengaduan Jasa Keuangan, Perlu Literasi

52 hari lalu

YLKI: Masih Sangat Tinggi Sekali Pengaduan Jasa Keuangan, Perlu Literasi

YLKI menyebut pengaduan konsumen didominasi dari sektor jasa keuangan yang mencapai 49,6 persen dari total pengaduan yang masuk.


Tiket Masuk Pulau Komodo Naik, YLKI: Konservasi Tidak Ada Hubungannya dengan Tarif

55 hari lalu

Tiket Masuk Pulau Komodo Naik, YLKI: Konservasi Tidak Ada Hubungannya dengan Tarif

Ketua YLKI Tulus Abadi menanggapi soal kenaikan tarif masuk Taman Nasional Pulau Komodo menjadi Rp 3,75 juta.


Daftar Sungai Terpolusi Sampah Plastik di Dunia, Brantas Nomor 6

55 hari lalu

Daftar Sungai Terpolusi Sampah Plastik di Dunia, Brantas Nomor 6

Negara kaya menghasilkan sampah plastik lebih besar per orang tapi pengelolaannya efektif sehingga tidak berakhir ke sungai dan laut.


Isi Ulang Air Minum dalam Kemasan Rentan Pemalsuan, Produsen Diminta Evaluasi Proses Distribusi

29 Juli 2022

Isi Ulang Air Minum dalam Kemasan Rentan Pemalsuan, Produsen Diminta Evaluasi Proses Distribusi

YLKI meminta produsen air minum dalam kemasan (AMDK) galon isi ulang untuk melakukan evaluasi terhadap mata rantai produk.


Marak Oplosan Air Minum, YLKI Imbau Produsen Tak Jual Label Produk

25 Juli 2022

Marak Oplosan Air Minum, YLKI Imbau Produsen Tak Jual Label Produk

Penelitian YLKI menunjukkan banyak beredar air minum kemasan yang tidak memenuhi standar air.