KPK Periksa Wagub Lampung untuk Bekas Bupati Lampung Tengah

Ilustrasi korupsi

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi akan memeriksa wakil gubernur Lampung terpilih Chusnunia Chalim alias Nunik dalam kasus suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018. "Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, Jumat, 1 Maret 2019.

Nunik akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka eks Bupati Lampung Tengah Mustafa. Ia akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai bupati Lampung Timur.

Baca:

Nunik terpilih menjadi wakil gubernur Lampung dalam Pemilihan Kepala Daerah 2018, namun belum dilantik. Dia maju bersama calon gubernur Lampung Arinal Djunaidi. Sebelumnya, Nunik bupati Lampung Timur sejak 2015.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Mustafa menjadi tersangka suap dan gratifikasi terkait ijon proyek. Dia disangka menerima suap dan gratifikasi senilai Rp 95 miliar saat masih menjabat sebagai bupati.

Penetapan tersangka terhadap Mustafa merupakan hasil pengembangan dari perkara suap terkait persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018. Dalam perkara tersebut, KPK menyangka Mustafa memberi suap uang ketok palu sebanyak Rp 9,6 miliar kepada sejumlah anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah untuk menyetujui pinjaman daerah dari PT Sarana Multi Infrastruktur. Mustafa divonis 3 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan pada 23 Juli 2018.

Baca: Kasus Suap Taufik Kurniawan, KPK Periksa Pejabat Purbalingga

Dari pengembangan kasus itu, KPK menyangka Mustafa menerima imbalan ijon proyek di lingkungan Dinas Marga Lampung Tengah dengan kisaran 10-20 persen dari total nilai proyek. Dari penerimaan itu, KPK menaksir jumlah suap dan gratifikasi yang diterima Mustafa sebanyak Rp 95 miliar yang diterima sejak Mei 2017 hingga Februari 2018.

KPK menyatakan sebanyak Rp 12,5 miliar dari total uang yang diterima bupati berasal dari dua pengusaha, yakni pemilik PT Sorento Nusantara Budi Winarto dan pemilik PT Purna Arena Yudha, Simon Susilo. Kedua perusahaan mendapatkan imbalan berupa proyek di Lampung Tengah yang dibiayai pinjaman dari PT SMI. Keduanya ditetapkan menjadi tersangka pemberi suap.

Baca: KPK Berharap Ketua MA Bisa Instruksikan Jajarannya Lapor LHKPN

Menurut KPK, Mustafa kemudian menggunakan seluruh uang yang berasal dari kedua pengusaha tersebut untuk menyuap sejumlah anggota DPRD Lampung Tengah. KPK menyatakan uang diberikan agar anggota DPRD menyetujui pengesahan APBD Perubahan tahun 2017, pengesahan APBD tahun 2018 dan pengesahan pinjaman Pemkab Lampung Tengah kepada PT SMI.

KPK menetapkan empat anggota DPRD Lampung Tengah yang disangka menerima suap dari Mustafa yakni Ketua DPRD Achmad Junaidi, anggota DPRD Bunyana, Raden Zugiri, dan Zainudin.

 






Jadi Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak Punya Harta Rp 8,9 Miliar

1 jam lalu

Jadi Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak Punya Harta Rp 8,9 Miliar

Johanis Tanak terakhir kali melaporkan hartanya pada 14 April 2022. Kala itu jabatannya adalah jaksa fungsional menjelang pensiun.


Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

4 jam lalu

Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

Lukas Enembe dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK. Beralasan sakit.


Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

14 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

15 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.


Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

17 jam lalu

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Publik mendesak eks Jubir KPK, Febri Diansyah, mengundurkan diri jadi pengacara Putri Candrawathi. Apakah kuasa hukum diperbolehkan menolak klien?


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

19 jam lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

19 jam lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

20 jam lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

22 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

22 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.