KPK Periksa Wagub Lampung untuk Bekas Bupati Lampung Tengah

Ilustrasi korupsi

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi akan memeriksa wakil gubernur Lampung terpilih Chusnunia Chalim alias Nunik dalam kasus suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018. "Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, Jumat, 1 Maret 2019.

Nunik akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka eks Bupati Lampung Tengah Mustafa. Ia akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai bupati Lampung Timur.

Baca:

Nunik terpilih menjadi wakil gubernur Lampung dalam Pemilihan Kepala Daerah 2018, namun belum dilantik. Dia maju bersama calon gubernur Lampung Arinal Djunaidi. Sebelumnya, Nunik bupati Lampung Timur sejak 2015.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Mustafa menjadi tersangka suap dan gratifikasi terkait ijon proyek. Dia disangka menerima suap dan gratifikasi senilai Rp 95 miliar saat masih menjabat sebagai bupati.

Penetapan tersangka terhadap Mustafa merupakan hasil pengembangan dari perkara suap terkait persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018. Dalam perkara tersebut, KPK menyangka Mustafa memberi suap uang ketok palu sebanyak Rp 9,6 miliar kepada sejumlah anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah untuk menyetujui pinjaman daerah dari PT Sarana Multi Infrastruktur. Mustafa divonis 3 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan pada 23 Juli 2018.

Baca: Kasus Suap Taufik Kurniawan, KPK Periksa Pejabat Purbalingga

Dari pengembangan kasus itu, KPK menyangka Mustafa menerima imbalan ijon proyek di lingkungan Dinas Marga Lampung Tengah dengan kisaran 10-20 persen dari total nilai proyek. Dari penerimaan itu, KPK menaksir jumlah suap dan gratifikasi yang diterima Mustafa sebanyak Rp 95 miliar yang diterima sejak Mei 2017 hingga Februari 2018.

KPK menyatakan sebanyak Rp 12,5 miliar dari total uang yang diterima bupati berasal dari dua pengusaha, yakni pemilik PT Sorento Nusantara Budi Winarto dan pemilik PT Purna Arena Yudha, Simon Susilo. Kedua perusahaan mendapatkan imbalan berupa proyek di Lampung Tengah yang dibiayai pinjaman dari PT SMI. Keduanya ditetapkan menjadi tersangka pemberi suap.

Baca: KPK Berharap Ketua MA Bisa Instruksikan Jajarannya Lapor LHKPN

Menurut KPK, Mustafa kemudian menggunakan seluruh uang yang berasal dari kedua pengusaha tersebut untuk menyuap sejumlah anggota DPRD Lampung Tengah. KPK menyatakan uang diberikan agar anggota DPRD menyetujui pengesahan APBD Perubahan tahun 2017, pengesahan APBD tahun 2018 dan pengesahan pinjaman Pemkab Lampung Tengah kepada PT SMI.

KPK menetapkan empat anggota DPRD Lampung Tengah yang disangka menerima suap dari Mustafa yakni Ketua DPRD Achmad Junaidi, anggota DPRD Bunyana, Raden Zugiri, dan Zainudin.

 






Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok di 2022, KPK Ungkap Susahnya Pencegahan

1 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok di 2022, KPK Ungkap Susahnya Pencegahan

Kata KPK, kalau nilai indeks persepsi korupsi 34 ini adalah buah dari kita yang merasa nyaman dengan kondisi sekarang tanpa terobosan.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2022 Melorot 4 Poin, TII: Drastis Sejak Reformasi

1 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2022 Melorot 4 Poin, TII: Drastis Sejak Reformasi

Transparency International Indonesia menyebut penurunan Indeks Persepsi Korupsi pada 2022 merupakan jumlah paling drastis sejak era reformasi.


Jakpro Bentuk Tim untuk Selidiki Kasus Penggelembungan Bayar Pajak Tanah di Senopati

3 jam lalu

Jakpro Bentuk Tim untuk Selidiki Kasus Penggelembungan Bayar Pajak Tanah di Senopati

Jakpro akan mengecek mulai dari penentuan notaris, proses pengadaan notaris, proses penentuan skup notarisnya hingga proses di divisi keuangan.


Kasus Korupsi BTS Kominfo, Kejagung Periksa Dirjen Anggaran Kemenkeu Sebagai Saksi

5 jam lalu

Kasus Korupsi BTS Kominfo, Kejagung Periksa Dirjen Anggaran Kemenkeu Sebagai Saksi

Dalam kasus dugaan korupsi BTS 4G, Kejagung kali ini memeriksa Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.


Lukas Enembe Diperiksa KPK, Kuasa Hukum Sebut Dicecar Soal Nama Pengusaha dan Hasil Kekayaan

9 jam lalu

Lukas Enembe Diperiksa KPK, Kuasa Hukum Sebut Dicecar Soal Nama Pengusaha dan Hasil Kekayaan

Kuasa Hukum, Lukas Enembe Petrus Bala Pattyona, mengatakan kliennya ditanyai sejumlah pertanyaan termasuk mengkonfirmasi sejumlah nama pengusaha


KPK Periksa Kembali Lukas Enembe untuk Tanyakan Barang Bukti

10 jam lalu

KPK Periksa Kembali Lukas Enembe untuk Tanyakan Barang Bukti

Lukas Enembe menjadi tersangka dalam kasus suap sejumlah proyek pembangunan di Papua.


Nama Said Aqil Disebut di Sidang Kasus Unila, Sekretaris SAS Institute: Beliau Subyek Korban

11 jam lalu

Nama Said Aqil Disebut di Sidang Kasus Unila, Sekretaris SAS Institute: Beliau Subyek Korban

Sekretaris Eksekutif Said Aqil Siroj Institute, Abi Rekso menyatakan Said Aqil menjadi subjek korban dalam praktik korupsi di Unila.


Ini Alasan KPK Menambah Personel dari Kepolisian

11 jam lalu

Ini Alasan KPK Menambah Personel dari Kepolisian

Sebanyak 15 orang personel Polri bergabung dengan KPK sebagai penyidik. Mereka telah menjalani serangkaian tahapan seleksi


Polri Kirim 15 Orang Personel yang Bertugas Jadi Penyidik KPK

13 jam lalu

Polri Kirim 15 Orang Personel yang Bertugas Jadi Penyidik KPK

Polri telah mengirimkan 15 orang personel untuk menjadi penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama empat tahun ke depan


Terkini Metro: Perintah Kapolri Usut Ulang Kasus Kematian Mahasiswa UI, Dirkrimsus Soal Dugaan Korupsi Jakpro

1 hari lalu

Terkini Metro: Perintah Kapolri Usut Ulang Kasus Kematian Mahasiswa UI, Dirkrimsus Soal Dugaan Korupsi Jakpro

Pemberitaan terkini kanal Metro Tempo.co hari ini diwarnai isu perintah Kapolri usut ulang kasus kematian mahasiswa UI hingga dugaan korupsi Jakpro.