Prabowo Anggap Defisit BPJS Kesehatan Rp 20 Triliun Masalah Kecil

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto memberi sambutan saat menghadiri silaturahmi akbar dengan masyarakat Sumut di Medan, Sabtu, 23 Februari 2019. Kunjungan Prabowo tersebut untuk memohon dukungan kepada masyarakat Sumut pada Pilpres 2019. ANTARA/Septianda Perdana

    Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto memberi sambutan saat menghadiri silaturahmi akbar dengan masyarakat Sumut di Medan, Sabtu, 23 Februari 2019. Kunjungan Prabowo tersebut untuk memohon dukungan kepada masyarakat Sumut pada Pilpres 2019. ANTARA/Septianda Perdana

    TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden, Prabowo Subianto menyebut persoalan defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan adalah masalah kecil jika dirinya terpilih menjadi presiden. Hal ini disampaikan Prabowo saat berdialog dengan tujuh komunitas tenaga kesehatan.

    Baca: Prabowo Nyaris Kelepasan Kampanye saat Dialog dengan Komunitas

    Dalam pidatonya, Prabowo menyebut angka Rp 20 triliun sebagai nilai kerugian BPJS Kesehatan. Namun, Prabowo tak merinci data apa yang dia rujuk terkait defisit BPJS ini.

    "BPJS (Kesehatan) berapa defisitnya? Kalau tidak salah 20 triliun, kalau saya mengatakan, 20 triliun kalau saya memimpin pemerintahan saya anggap itu masalah kecil 20 triliun," kata Prabowo di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis, 28 Februari 2019.

    Prabowo juga meyakini persoalan defisit BPJS Kesehatan bisa rampung. Dia mengklaim keyakinannya itu didasarkan pada perhitungan matematika yang dilakukan oleh para pakar di timnya.

    Baca juga: Kelakar Prabowo, Sebut Profesi Tentara Kurang Mulia

    Nantinya, ia bakal memanggil para komunitas kesehatan untuk ditanyai apa saja yang mereka butuhkan. "Saya panggil saudara-saudara, butuh berapa," kata Prabowo.

    Meski begitu, Prabowo tak merinci bagaimana strateginya menangani defisit BPJS Kesehatan. Dia hanya mengatakan kunci segala persoalan di Indonesia adalah kebocoran kekayaan Indonesia.

    Ketua Umum Partai Gerindra ini berujar, Indonesia perlu memperbaiki pengelolaan ekonomi agar tak mengalir ke luar negeri. "Kita harus kelola ekonomi kita dengan baik, supaya tidak terlalu banyak yang keluar supaya kita tidak perbaiki kesehatan rumah sakit, sekolah, gaji-gaji, semua harus diperbaiki," kata dia.

    Baca: Prabowo: Saya Dapat Dukungan PPP yang Bukan Hasil Akal-akalan

    BPJS Kesehatan terus mengalami defisit sejak 2015 lalu. Pada 2015, BPJS Kesehatan merugi Rp 5,7 triliun. Angka itu meningkat menjadi Rp 9,7 triliun pada 2016 dan Rp 9,75 triliun pada 2017. Pada 2018, BPJS Kerugian diprediksi mengalami defisit Rp 10,98 triliun.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.