Survei Atma Jaya Sebut Politisasi Agama Perburuk Demokrasi

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah pengguna trotoar melintas di depan spanduk  peringatan 15 tahun tragedi Semanggi di Universitas Katolik Atmajaya, Jakarta, Rabu (13/11). TEMPO/Seto Wardhana

    Sejumlah pengguna trotoar melintas di depan spanduk peringatan 15 tahun tragedi Semanggi di Universitas Katolik Atmajaya, Jakarta, Rabu (13/11). TEMPO/Seto Wardhana

    TEMPO.CO, Jakarta - Survei Atma Jaya Institute of Public Policy memaparkan sebanyak 60 persen kaum muda perkotaan di Jabodetabek, Bandung, dan Surabaya menganggap kualitas demokrasi di Indonesia buruk. Temuan mereka menyebut milenial merasa politisasi agama menjadi alasan utama buruknya kualitas demokrasi.

    Baca: Akademisi UGM: Golput Bisa Gerus Pendewasaan Demokrasi

    “Politisasi isu agama menjadi alasan nomor satu, dengan 45 persen, disusul hoax 22 persen, korupsi 17 persen, dan radikalisme 11 persen,” kata Ketua IPP, Edbert Gani, di kampus Atma Jaya, Semanggi, Kamis 28 Februari 2019.

    Menurut data yang dipaparkan IPP, kaum muda perkotaan juga tidak percaya terhadap partai politik dan politisi. Dari 1.388 responden, 767 tidak percaya terhadap partai politik, dan 217 sangat tidak percaya terhadap parpol. Sebanyak 728 responden tidak percaya terhadap politisi dan 201 orang mengatakan sangat tidak percaya.

    Ketidakpercayaan kepada politisi, kata salah seorang peneliti IPP, Indro Adinugroho, salah satunya terjadi karena politisi kerap berpindah-pindah haluan. “Distorsi kognitif yang diciptakan oleh politisi dengan berpindah-pindah haluan, berpotensi mencederai kepercayaan kaum muda terhadap politisi,” ujar dia.

    Meski menyatakan tidak puas, hasil survei IPP mengatakan responden mengaku demokrasi baik diterapkan di Indonesia. Alasannya, 32 persen responden mengatakan dengan demokrasi dapat memperoleh keterbukaan informasi, 28 persen menyebut dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum, dan 26 persen beralasan memiliki kebebasan berpendapat.

    Adapun sebanyak 72 persen responden mengaku akan tetap berpartisipasi dalam pemilu tahun 2019 ini. Sebanyak 50 persen menjawab yang menarik dari politik adalah soal kebijakan publik, dan 27 persen menyebut debat terbuka.

    Simak juga: Rhoma Irama: Jangan Golput Agar DPR Tak Diduduki Orang Munafik

    Survei ini diselenggarakan selama tiga bulan sejak November 2018 - Januari 2019, melalui platform daring, dengan fokus di tiga kota yakni Jabodetabek, Bandung, dan Surabaya. Dengan 1.388 responden, yang dipilih menggunakan teknik sampling purposive sampling (non-random).


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Terobosan Nadiem di Pendidikan, Termasuk Menghapus Ujian Nasional

    Nadiem Makarim mengumumkan empat agenda utama yang dia sebut "Merdeka Belajar". Langkah pertama Nadiem adalah rencana menghapus ujian nasional.