Aktivis Desak Realisasi Keterbukaan Pemegang Lahan HGU

Calon Presiden nomor urut 01, Jokowi, menjawab pertanyaan saat debat kedua Calon Presiden 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Ahad, 17 Februari 2019. Debat sesi kedua mengangkat tema energi, pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup, dan Insfrastruktur. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Aktivis dan kelompok masyarakat sipil mendesak direalisasikannya keterbukaan mengenai pemegang lahan berstatus hak guna usaha (HGU). "HGU itu pintu masuk untuk memetakan ketimpangan agraria," kata Peneliti Sajogjo Institute Eko Cahyono kepada Tempo, Rabu, 27 Februari 2019. Mereka menyatakan hal ini pekerjaan rumah bagi siapa pun presiden yang terpilih kelak.

Eko mengatakan ada tiga alasan perlu keterbukaan soal lahan HGU ini. Transparansi HGU ini akan memberikan informasi mengenai pemilik, lokasi, luasan, dan masa berlaku HGU milik seseorang. Informasi ini menurutnya juga dapat memetakan persoalan kemiskinan di Indonesia.

Baca:

Menurut catatan Konsorsium Pembaruan Agraria, rasio gini ketimpangan struktural di Indonesia sudah mencapai 0,68. Artinya, satu persen penduduk menguasai 68 persen aset yang ada di Indonesia, termasuk di dalam aset berupa tanah. Keterbukaan HGU penting untuk membongkar tumpang tindih peraturan yang terjadi selama ini.

Tumpang tindih regulasi ini juga terkait dengan peta kawasan yang tak sinkron. Banyak desa yang ternyata berada di dalam kawasan HGU. "Dibukanya HGU bisa membuka jungle of regulations, lalu memetakan mana regulasi yang perlu dikoreksi, direvisi, dicabut, atau diharmonisasikan," kata Eko.

Alasan ketiga, data kepemilikan HGU perlu dibuka akan menimbulkan efek domino. Menurut dia, hal itu bisa memicu keterbukaan-keterbukaan informasi lainnya yang selama ini disembunyikan.

Baca: KPK Sebut HGU Wajib Dilaporkan dalam LHKPN

Kepemilikan lahan HGU menghangat setelah calon presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakannya dalam debat calon presiden melawan Prabowo Subianto, 17 Februari lalu. Setelahnya, kedua kubu terus berdebat dan saling tuding soal kepemilikan konsesi lahan di Indonesia.

Dalam debat, Jokowi menyinggung lahan Prabowo seluas 220 ribu hektare di Kalimantan Timur dan 120 ribu hektare di Aceh Tengah. Penelurusan Tempo bersama Auriga Nusantara menemukan bisnis lingkungan dengan penguasaan lahan hampir seluas 1,1 juta hektare di berbagai daerah bertalian dengan sejumlah politikus dan pengusaha di kedua kubu.

Baca: Kubu Prabowo Tantang Jokowi Buat Aturan Soal Pengembalian Lahan

Di kubu Prabowo, calon wakil presiden Sandiaga Uno memiliki lahan melalui saham perusahaannya, PT Saratoga Investama di PT Merdeka Copper Gold yang menambang di Banyuwangi, Jawa Timur. Direktur Relawan Badan Pemenangan Nasional Ferry Mursyidan Baldan juga memiliki sejumlah perusahaan dengan penguasaan lahan sekitar 5 ribu hektare.

Di kubu Jokowi, penguasaan lahan dalam skala besar ada pada Dewan Pembina Tim Kampanye Nasional Surya Paloh (14,5 ribu hektare), Dewan Pembina TKN Oesman Sapta Odang (31,6 ribu hektare). Inisiator Tim Bravo 5, kelompok purnawirawan TNI pendukung Jokowi sejak 2014, ada Luhut Binsar Panjaitan yang menguasai 15,7 ribu hektare, Dewan Penasihat TKN Hary Tanoesoedibjo 60,95 ribu hektare, Ketua TKN Erick Thohir dan kakaknya, Garibaldi Thohir 482.171 hektare, dan Bendahara TKN Sakti Wahyu Trenggono 11,5 ribu hektare.


BUDIARTI UTAMI PUTRI | KORAN TEMPO






Anies Baswedan Sebut Riza Patria Mirip Pasangan Ganda Badminton, meski Dukung Prabowo

1 jam lalu

Anies Baswedan Sebut Riza Patria Mirip Pasangan Ganda Badminton, meski Dukung Prabowo

Anies Baswedan menganggap, dirinya dan Wakil Gubernur Jakarta Ahmad Riza Patria seperti pasangan ganda badminton.


Polri Sebut Aturan Pengamanan Sepak Bola Belum Selaras dengan Regulasi FIFA

13 jam lalu

Polri Sebut Aturan Pengamanan Sepak Bola Belum Selaras dengan Regulasi FIFA

Mabes Polri yang diwakilkan Wakil Komandan Korps Brimob menyatakan sudah ada prosedur pengamanan, tapi belum selaras dengan FIFA.


Anggaran KUR Pertanian 2023 Akan Ditambah Jadi Rp 100 T, Mentan: Terobosan Jokowi yang..

14 jam lalu

Anggaran KUR Pertanian 2023 Akan Ditambah Jadi Rp 100 T, Mentan: Terobosan Jokowi yang..

Pemerintah akan menambah alokasi anggaran KUR di sektor pertanian tahun depan menjadi Rp 100 triliun. Apa sebabnya?


Mentan Akan Tarik Penyuluh Pertanian di Bawah Koordinasi Kementan

16 jam lalu

Mentan Akan Tarik Penyuluh Pertanian di Bawah Koordinasi Kementan

Mentan mengaku, ia telah menyampaikan keinginan itu sejak bertahun-tahun lalu.


Penjelasan Setpres soal Momen Jokowi Tak Salami Kapolri di HUT TNI

17 jam lalu

Penjelasan Setpres soal Momen Jokowi Tak Salami Kapolri di HUT TNI

Kejadian tersebut terjadi selepas Jokowi menyaksikan parade defile dari TNI dari atas mimbar yang ada di depan Istana.


Bicara Konflik Geopolitik, Jokowi: Multilateralisme Jalan Paling Efektif

17 jam lalu

Bicara Konflik Geopolitik, Jokowi: Multilateralisme Jalan Paling Efektif

Jokowi menganggap tidak ada satu masalah pun yang bisa diselesaikan sendiri oleh satu negara atau beberapa negara.


PSSI Sebut FIFA Akan Beri Pendampingan untuk Reformasi Sepak Bola Indonesia

18 jam lalu

PSSI Sebut FIFA Akan Beri Pendampingan untuk Reformasi Sepak Bola Indonesia

Presiden Jokowi sebelumnya meminta agar stadion di Indonesia untuk diaudit. PSSI menyatakana akan melibatkan FIFA.


Ide Gila Memperpanjang Kekuasaan Jokowi

18 jam lalu

Ide Gila Memperpanjang Kekuasaan Jokowi

Gagasan memperpanjang kekuasaan Presiden Jokowi tak pernah berhenti. Belakangan, muncul rencana mendorong Jokowi berlaga dalam Pemilu 2024.


Ini Kata Anggota TGIPF Tragedi Kanjuruhan Soal Kehadiran Anak di Stadion

19 jam lalu

Ini Kata Anggota TGIPF Tragedi Kanjuruhan Soal Kehadiran Anak di Stadion

Dalam tragedi Kanjuruhan tidak hanya penonton dewasa yang meninggal, tapi juga ada anak-anak.


Anies Baswedan Lengser 10 Hari Lagi, PSI Desak Tito Karnavian Umumkan Penggantinya

21 jam lalu

Anies Baswedan Lengser 10 Hari Lagi, PSI Desak Tito Karnavian Umumkan Penggantinya

Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar mendesak Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sesegera mungkin mengumumkan pengganti Anies Baswedan.