Aktivis Desak Realisasi Keterbukaan Pemegang Lahan HGU

Calon Presiden nomor urut 01, Jokowi, menjawab pertanyaan saat debat kedua Calon Presiden 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Ahad, 17 Februari 2019. Debat sesi kedua mengangkat tema energi, pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup, dan Insfrastruktur. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Aktivis dan kelompok masyarakat sipil mendesak direalisasikannya keterbukaan mengenai pemegang lahan berstatus hak guna usaha (HGU). "HGU itu pintu masuk untuk memetakan ketimpangan agraria," kata Peneliti Sajogjo Institute Eko Cahyono kepada Tempo, Rabu, 27 Februari 2019. Mereka menyatakan hal ini pekerjaan rumah bagi siapa pun presiden yang terpilih kelak.

Eko mengatakan ada tiga alasan perlu keterbukaan soal lahan HGU ini. Transparansi HGU ini akan memberikan informasi mengenai pemilik, lokasi, luasan, dan masa berlaku HGU milik seseorang. Informasi ini menurutnya juga dapat memetakan persoalan kemiskinan di Indonesia.

Baca:

Menurut catatan Konsorsium Pembaruan Agraria, rasio gini ketimpangan struktural di Indonesia sudah mencapai 0,68. Artinya, satu persen penduduk menguasai 68 persen aset yang ada di Indonesia, termasuk di dalam aset berupa tanah. Keterbukaan HGU penting untuk membongkar tumpang tindih peraturan yang terjadi selama ini.

Tumpang tindih regulasi ini juga terkait dengan peta kawasan yang tak sinkron. Banyak desa yang ternyata berada di dalam kawasan HGU. "Dibukanya HGU bisa membuka jungle of regulations, lalu memetakan mana regulasi yang perlu dikoreksi, direvisi, dicabut, atau diharmonisasikan," kata Eko.

Alasan ketiga, data kepemilikan HGU perlu dibuka akan menimbulkan efek domino. Menurut dia, hal itu bisa memicu keterbukaan-keterbukaan informasi lainnya yang selama ini disembunyikan.

Baca: KPK Sebut HGU Wajib Dilaporkan dalam LHKPN

Kepemilikan lahan HGU menghangat setelah calon presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakannya dalam debat calon presiden melawan Prabowo Subianto, 17 Februari lalu. Setelahnya, kedua kubu terus berdebat dan saling tuding soal kepemilikan konsesi lahan di Indonesia.

Dalam debat, Jokowi menyinggung lahan Prabowo seluas 220 ribu hektare di Kalimantan Timur dan 120 ribu hektare di Aceh Tengah. Penelurusan Tempo bersama Auriga Nusantara menemukan bisnis lingkungan dengan penguasaan lahan hampir seluas 1,1 juta hektare di berbagai daerah bertalian dengan sejumlah politikus dan pengusaha di kedua kubu.

Baca: Kubu Prabowo Tantang Jokowi Buat Aturan Soal Pengembalian Lahan

Di kubu Prabowo, calon wakil presiden Sandiaga Uno memiliki lahan melalui saham perusahaannya, PT Saratoga Investama di PT Merdeka Copper Gold yang menambang di Banyuwangi, Jawa Timur. Direktur Relawan Badan Pemenangan Nasional Ferry Mursyidan Baldan juga memiliki sejumlah perusahaan dengan penguasaan lahan sekitar 5 ribu hektare.

Di kubu Jokowi, penguasaan lahan dalam skala besar ada pada Dewan Pembina Tim Kampanye Nasional Surya Paloh (14,5 ribu hektare), Dewan Pembina TKN Oesman Sapta Odang (31,6 ribu hektare). Inisiator Tim Bravo 5, kelompok purnawirawan TNI pendukung Jokowi sejak 2014, ada Luhut Binsar Panjaitan yang menguasai 15,7 ribu hektare, Dewan Penasihat TKN Hary Tanoesoedibjo 60,95 ribu hektare, Ketua TKN Erick Thohir dan kakaknya, Garibaldi Thohir 482.171 hektare, dan Bendahara TKN Sakti Wahyu Trenggono 11,5 ribu hektare.


BUDIARTI UTAMI PUTRI | KORAN TEMPO






Wahidin Sebut Anies Baswedan Disabotase Ular Kobra Sekarung & Jokowi Puji Heru Budi Jadi Top 3 Metro

16 menit lalu

Wahidin Sebut Anies Baswedan Disabotase Ular Kobra Sekarung & Jokowi Puji Heru Budi Jadi Top 3 Metro

Mantan Gubernur Banten Wahidin Halim sebut Anies Baswedan disabotase ular kobra sekarung & Jokowi puji Heru Budi jadi Top 3 Metro


Pengamat Sebut Perpu Cipta Kerja Belum Mengatur Spesifik Soal PKWT

31 menit lalu

Pengamat Sebut Perpu Cipta Kerja Belum Mengatur Spesifik Soal PKWT

Pengamat menyatakan Perpu Cipta Kerja memang belum mengatur secara spesifik soal PKWT.


Bertemu Bobby Nasution, Prabowo Sebut Kota Medan Kini Semakin Maju

2 jam lalu

Bertemu Bobby Nasution, Prabowo Sebut Kota Medan Kini Semakin Maju

Menurut Prabowo, Gerindra selama ini terus memonitor kinerja Bobby Nasution sejak dilantik menjadi wali kota pada 26 Februari 2021.


Kisah Soeharto Semedi di Beberapa Gunung di Jawa

12 jam lalu

Kisah Soeharto Semedi di Beberapa Gunung di Jawa

Presiden RI ke-2 Soeharto pernah bersemedi di beberapa gunung di Jawa. Setidaknya ada 10 pertapaan dijalani.


Cerita Pertemuan PDIP dan Kepala Desa di Ngawi Bahas Usul Jabatan 9 Tahun

13 jam lalu

Cerita Pertemuan PDIP dan Kepala Desa di Ngawi Bahas Usul Jabatan 9 Tahun

Ony ikut membantah tudingan PDIP memobilisasi kepala desa untuk menyuarakan jabatan 9 tahun.


Soal Insentif Kendaraan Listrik, Menperin: Sedang Difinalisasi

17 jam lalu

Soal Insentif Kendaraan Listrik, Menperin: Sedang Difinalisasi

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmta mengatakan program insentif kendaraan listrik sudah dibahas oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Namun hingga saat ini, masih dalam tahap finalisasi.


FX Hadi Rudyatmo: Kaesang Pangarep Potensial, Ada Darah Politik dari Jokowi

19 jam lalu

FX Hadi Rudyatmo: Kaesang Pangarep Potensial, Ada Darah Politik dari Jokowi

FX Rudy mengapresiasi niat Kaesang yang mulai tertarik ke dunia politik. Eks Wali Kota Solo itu mempersilakan jika Kaesang ingin bergabung dengan PDIP


PPKM Dihentikan, Airlangga: Satgas Covid-19 Tetap Jalan

19 jam lalu

PPKM Dihentikan, Airlangga: Satgas Covid-19 Tetap Jalan

Airlangga Hartarto mengatakan vaksinasi booster tetap berjalan dan diberikan secara gratis.


Kiprah Politik Anak Jokowi: Kaesang Minat Jadi Kepala Daerah, Gibran Mau Maju Pilgub DKI 2024

19 jam lalu

Kiprah Politik Anak Jokowi: Kaesang Minat Jadi Kepala Daerah, Gibran Mau Maju Pilgub DKI 2024

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengungkap keinginan Kesang Pangarep menjadi kepala daerah. Sementara Gibran mau maju Pilgub DKI 2024.


Jokowi Ingatkan Masyarakat: Ini Masa Transisi Covid-19, Tetap Waspada

20 jam lalu

Jokowi Ingatkan Masyarakat: Ini Masa Transisi Covid-19, Tetap Waspada

Meski Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM sudah dicabut akhir 2022, Jokowi meminta masyarakat tetap waspada.