Kata Undang-Undang soal Kepemilikan KTP untuk WNA

Reporter

Ilustrasi pembuatan e-KTP. Dok.TEMPO/Suryo Wibowo

TEMPO.CO, Jakarta - Kasus Warga Negara Asing (WNA) di Cianjur yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019, menjadi perhatian publik secara luas. Kasus ini bermula dari kesalahan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP elektronik milik Bahar yang ternyata dimiliki WNA asal Cina, Guohui Chen.

Berita terkait: Daftar 17 Warga Asing Berbagai Negara yang Memiliki KTP Cianjut

Menurut Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur, Muchsin Sidiq Elfatah, masalah ini semakin mencuat karena ada asumsi warga yang mempertanyakan warga negara asing bisa memiliki KTP elektronik seperti WNI. Padahal, kata dia, dalam aturan di undang-undang memang diperbolehkan.

"Proses pembuatan KTP elektronik warga negara asing tersebut sudah ditempuh sesuai aturan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan," ujar Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur, Muchsin Sidiq Elfatah, di Cianjur, Rabu 27 Desember 2019.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 Ayat 1, menyebut, Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Lalu dijelaskan pada Pasal 1 Ayat 2 bahwa, Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Dijelaskan kembali dalam Pasal 1 Ayat 4, Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.

Meski demikian, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan meskipun WNA dapat memiliki KTP, tetapi mereka tidak memiliki hak suara dalam Pemilu. Pemilih dalam Pemilu, kata dia, sesuai seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 1 angka 34.

Adapun Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 1 angka 34 tersebut berbunyi: Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pemah kawin.

"Artinya, meskipun orang asing memiliki KTP elektronik, namun karena yang bersangkutan itu bukan WNI tetap tidak mempunyai hak pilih," kata Zudan di kantor Kemendagri, Rabu, 27 Februari 2019.

FIKRI ARIGI | DEDEN ABDUL AZIZ | RYAN DWIKY ANGGRIAWAN



KTP



Daftar 4 Lokasi SIM Keliling di Jakarta Hari Ini

8 hari lalu

Daftar 4 Lokasi SIM Keliling di Jakarta Hari Ini

Polda Metro Jaya membuka layanan perpanjangan masa berlaku Surat Izin Mengemudi atau SIM Keliling di lima titik Jakarta, Rabu, 28 September 2022.


Pendaftaran Penerima Bantuan Sosial Dibuka, Bisa ke Pemerintah Kota Jakarta Barat

8 hari lalu

Pendaftaran Penerima Bantuan Sosial Dibuka, Bisa ke Pemerintah Kota Jakarta Barat

Jakarta Barat membuka pendaftaran bagi warga yang ingin dapat bantuan sosial dengan mengisi Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).


Pendataan Register Sosial Ekonomi 2022, BPS Solo Terjunkan 797 Petugas

14 hari lalu

Pendataan Register Sosial Ekonomi 2022, BPS Solo Terjunkan 797 Petugas

BPS Kota Solo memulai pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), 15 Oktober hingga 14 November 2022.


Disdukcapil Kota Depok Luncurkan Layanan Ambil KTP Drive Thru

18 hari lalu

Disdukcapil Kota Depok Luncurkan Layanan Ambil KTP Drive Thru

Dokumen kependudukan Disdukcapil Depok yang bisa diambil di De Fast adalah KTP elektronik dan Kartu Identitas Anak (KIA).


Anies Baswedan Resmikan 1.348 Unit Hunian DP 0 Rupiah di Cilangkap dan Pondok Kelapa

28 hari lalu

Anies Baswedan Resmikan 1.348 Unit Hunian DP 0 Rupiah di Cilangkap dan Pondok Kelapa

Anies Baswedan meresmikan 1.348 unit hunian dengan skema uang muka DP 0 rupiah di Cilangkap dan Pondok Kelapa, Jakarta Timur.


Mudah, Begini Cara Daftar BPJS Kesehatan Secara Online

29 hari lalu

Mudah, Begini Cara Daftar BPJS Kesehatan Secara Online

BPJS Kesehatan dapat didaftarkan secara online. Begini langkah-langkah dan syarat yang harus disiapkan.


1,3 Miliar Data SIM Card Diduga Bocor, Simak 3 Cara Cek Keamanan Ponsel Anda

33 hari lalu

1,3 Miliar Data SIM Card Diduga Bocor, Simak 3 Cara Cek Keamanan Ponsel Anda

Sebanyak 1,3 miliar data SIM Card asal Indonesia diduga diperjualbelikan di situs hacker. Berikut langkah mudah mengecek keamanan nomor ponsel Anda.


Apa Saja Syarat Bikin SIM C dan SIM A

42 hari lalu

Apa Saja Syarat Bikin SIM C dan SIM A

SIM C adalah surat izin mengemudi di jalan raya yang wajib dimiliki pengendara sepeda motor, sedangkan SIM A untuk mobil.


26 Juta Data IndiHome Diduga Bocor, Pakar Keamanan Siber Beberkan Ada 4 Risiko

44 hari lalu

26 Juta Data IndiHome Diduga Bocor, Pakar Keamanan Siber Beberkan Ada 4 Risiko

Pakar keamanan siber dan forensik digital, Alfons Tanujaya, menyebutkan ada empat risiko yang muncul akibat kebocoran 26 juta data IndiHome.


Makam Covid-19 di Surabaya Boleh Dipindah ke Luar Kota, Ini Syaratnya

29 Juli 2022

Makam Covid-19 di Surabaya Boleh Dipindah ke Luar Kota, Ini Syaratnya

Pemohon atau ahli waris harus menanggung biaya pemindahan makam Covid-19.