Kata Undang-Undang soal Kepemilikan KTP untuk WNA

Reporter

Ilustrasi pembuatan e-KTP. Dok.TEMPO/Suryo Wibowo

TEMPO.CO, Jakarta - Kasus Warga Negara Asing (WNA) di Cianjur yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019, menjadi perhatian publik secara luas. Kasus ini bermula dari kesalahan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP elektronik milik Bahar yang ternyata dimiliki WNA asal Cina, Guohui Chen.

Berita terkait: Daftar 17 Warga Asing Berbagai Negara yang Memiliki KTP Cianjut

Menurut Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur, Muchsin Sidiq Elfatah, masalah ini semakin mencuat karena ada asumsi warga yang mempertanyakan warga negara asing bisa memiliki KTP elektronik seperti WNI. Padahal, kata dia, dalam aturan di undang-undang memang diperbolehkan.

"Proses pembuatan KTP elektronik warga negara asing tersebut sudah ditempuh sesuai aturan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan," ujar Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur, Muchsin Sidiq Elfatah, di Cianjur, Rabu 27 Desember 2019.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 Ayat 1, menyebut, Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Lalu dijelaskan pada Pasal 1 Ayat 2 bahwa, Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Dijelaskan kembali dalam Pasal 1 Ayat 4, Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.

Meski demikian, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan meskipun WNA dapat memiliki KTP, tetapi mereka tidak memiliki hak suara dalam Pemilu. Pemilih dalam Pemilu, kata dia, sesuai seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 1 angka 34.

Adapun Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 1 angka 34 tersebut berbunyi: Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pemah kawin.

"Artinya, meskipun orang asing memiliki KTP elektronik, namun karena yang bersangkutan itu bukan WNI tetap tidak mempunyai hak pilih," kata Zudan di kantor Kemendagri, Rabu, 27 Februari 2019.

FIKRI ARIGI | DEDEN ABDUL AZIZ | RYAN DWIKY ANGGRIAWAN



KTP



Rekening Nasabah Rp 320 Juta Dibobol, Bos BCA: KTP, ATM, Buku Tabungan, PIN Itu Nyawa Kedua

7 hari lalu

Rekening Nasabah Rp 320 Juta Dibobol, Bos BCA: KTP, ATM, Buku Tabungan, PIN Itu Nyawa Kedua

Bos BCA mengibaratkan KTP, Kartu ATM, buku tabungan, serta nomor PIN sebagai nyawa kedua yang harus dijaga dengan baik.


Cara Cek KTP Secara Online untuk Pastikan Tidak Dicatut Orang Lain

8 hari lalu

Cara Cek KTP Secara Online untuk Pastikan Tidak Dicatut Orang Lain

Foto KTP asli dan NIK dapat disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.


Inilah Kelebihan dan Kekurangan KTP Digital

17 hari lalu

Inilah Kelebihan dan Kekurangan KTP Digital

Kementerian Dalam Negeri meluncurkan inovasi KTP Digital yang akan diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Berikut kelebihan dan kelamahannya.


Pembelian Elpiji 3 Kilogram Menggunakan KTP, Pertamina : Masih Uji Coba

19 hari lalu

Pembelian Elpiji 3 Kilogram Menggunakan KTP, Pertamina : Masih Uji Coba

PT Pertamina uji coba pembelian elpiji 3 kilogram dengan menggunakan kartu tanda penduduk atau KTP.


Apa itu Dispensasi Kawin dan Syaratnya?

22 hari lalu

Apa itu Dispensasi Kawin dan Syaratnya?

Hingga pekan pertama Januari 2023, sudah tercatat 7 remaja mengajukan dispensasi kawin di Ponorogo. Apakah itu dispensasi kawin?


Cara Mengaktifkan Kembali Nomor Telkomsel yang Hangus

24 hari lalu

Cara Mengaktifkan Kembali Nomor Telkomsel yang Hangus

Telkomsel menyediakan layanan offline dan online untuk menyelesaikan masalah kartu hangus.


5 Fakta Soal NIK Menjadi NPWP Mulai Berlaku Tahun Ini

24 hari lalu

5 Fakta Soal NIK Menjadi NPWP Mulai Berlaku Tahun Ini

Pemerintah akan mengintegrasikan NIK dengan NPWP. Konsep serupa diterapkan di AS, para WP tidak perlu memiliki NPWP untuk membayar pajak. Selain itu, apa saja faktanya?


Ketua RW di Jakarta Pungli Warga Rp 2,5 Juta untuk Urus KTP, KK & KIA, Istri Dipecat dari Pengurus PKK

30 hari lalu

Ketua RW di Jakarta Pungli Warga Rp 2,5 Juta untuk Urus KTP, KK & KIA, Istri Dipecat dari Pengurus PKK

Pemerintah Kota Jakarta Barat melalui Lurah Duri Kepa memberikan sanksi berupa surat teguran kepada ketua RW 10 lantaran pungli.


Apindo Dukung Uji Coba Pembatasan Subsidi LPG 3 Kilogram Pakai KTP

45 hari lalu

Apindo Dukung Uji Coba Pembatasan Subsidi LPG 3 Kilogram Pakai KTP

Uji coba pembatasan subsidi LPG 3 kilogram berlaku di lima kecamatan di provinsi yang berbeda-beda dan hanya dilakukan di pangkalan atau agen resmi.


Setelah KTP Elektronik atau E-KTP, Mengapa Kini Ada KTP Digital?

49 hari lalu

Setelah KTP Elektronik atau E-KTP, Mengapa Kini Ada KTP Digital?

Setelah mengembangkan E-KTP atau KTP Elektronik, pemerintah kini punya layanan KTP Digital. Apa perbedaanya?