Munas Alim Ulama NU, Sekjen: Tidak akan Ada Deklarasi Politik

Presiden Jokowi didampingi Muhtasyar Nahdlatul Ulama (NU) KH Ma'ruf Amin (kedua kiri) Rais Aam PBNU KH Miftahul Akhyar (ketiga kanan) dan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj (ketiga kiri) berdoa bersama pada Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Kota Banjar, Jawa Barat, Rabu, 27 Februari 2019. ANTARA/Adeng Bustomi

TEMPO.CO, Banjar - Acara Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama memasuki hari kedua. Berdasarkan agenda yang diterima Tempo, pada Munas Alil Ulama NU hari ini para kiai dan pengurus mulai masuk ke inti acara, yakni pembahasan isu-isu keagamaan, kebangsaan, dan urusan rumah tangga NU melalui sejumlah komisi yang telah ditentukan.

 

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Helmy Faishal Zaini, mengatakan tidak akan ada deklarasi terkait pemilihan presiden di Munas Alim Ulama NU. "Tidak ada, hanya rekomendasi-rekomendasi saja," katanya di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar, Citangkolo, Kota Banjar, Jawa Barat, Rabu, 27 Februari 2019.

Helmy menjelaskan di forum Munas Alim Ulama NU, ada sejumlah pembahasan yang diklasifikasikan dalam tiga komisi, yaitu Bahtsul Masail Waqiiyyah (pembahasan isu-isu aktual), Maudluiyyah (tematik), dan Qanuniyyah (perundang-undangan).

Di komisi Waqiiyyah para kiai akan berdiskusi tentang hukum membuang sampah plastik, transaksi online, dan perusahaan air minum dalam kemasan yang membuat sumur warga kering.

Adapun di Bahtsul Masail Maudluiyyah, ulama dan kiai NU akan membahas tentang konsep Islam Nusantara, Politisasi Agama, serta bentuk negara, kewarganegaraan, dan hukum negara Indonesia.

Sementara pada Bahtsul Masail Qanuniyyah akan membahas RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Sedangkan di forum Konferensi Besar NU, kata Helmy, pembahasan lebih tentang organisasi NU. "Kami evaluasi progress kinerja lembaga, badan otonom," ujarnya.

AHMAD FAIZ (Banjar)






Gus Ipul: PBNU Mandataris Muktamar Telah Habis, 80 Persen PWNU Ingin Regenerasi

2 Desember 2021

Gus Ipul: PBNU Mandataris Muktamar Telah Habis, 80 Persen PWNU Ingin Regenerasi

Gus Ipul mengatakan kepengurusan PBNU saat ini sejatinya bukanlah mandataris Muktamar Jombang 2015 karena telah habis masa baktinya.


Sebut Said Aqil Sampai 25 Desember, Gus Ipul: Muktamar Mundur, Pengurus Kosong

1 Desember 2021

Sebut Said Aqil Sampai 25 Desember, Gus Ipul: Muktamar Mundur, Pengurus Kosong

Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengatakan bila Muktamar NU diundur Januari, terjadi kekosongan kepengurusan PBNU karena telah berakhir 25 Desember


Muktamar NU, Pengamat Minta Kubu Said Aqil dan Yahya Staquf Tak Saling Curiga

22 November 2021

Muktamar NU, Pengamat Minta Kubu Said Aqil dan Yahya Staquf Tak Saling Curiga

Pengamat politik Unair, Kacung Marijan, meminta kubu Said Aqil Siradj dan kubu Yahya Staquf tak saling curiga soal jadwal pelaksanaan Muktamar NU.


Munas Alim Ulama PKB Siapkan Piagam Bali, Apa Itu?

20 Agustus 2019

Munas Alim Ulama PKB Siapkan Piagam Bali, Apa Itu?

Munas Alim Ulama yang digelar dalam rangkaian Muktamar PKB akan menghasilkan Deklarasi Bali. Apa itu?


Mayoritas Responden Tempo Setuju Istilah Kafir Tidak Digunakan

11 Maret 2019

Mayoritas Responden Tempo Setuju Istilah Kafir Tidak Digunakan

Rekomendasi Munas Alim Ulama NU mengusulkan tidak menggunakan istilah kafir.


PGI Soal Sebutan Kafir: Kalau di Ruang Publik Baiknya Tak Dipakai

5 Maret 2019

PGI Soal Sebutan Kafir: Kalau di Ruang Publik Baiknya Tak Dipakai

PGI Meminta agar sebutan kafir tak perlu digunakan di ruang publik.


Soal Sebutan Kafir Hilang, Walubi: Urusan Mereka Panggil Kami Apa

3 Maret 2019

Soal Sebutan Kafir Hilang, Walubi: Urusan Mereka Panggil Kami Apa

Walubi tak mempermasalahkan soal sebutan kafir,


FPI Kritik Cara Berpikir NU yang Usul Sebutan Kafir Dihapus

3 Maret 2019

FPI Kritik Cara Berpikir NU yang Usul Sebutan Kafir Dihapus

FPI mengkritik NU yang mengusulkan agar sebutan kafir dihapus.


NU Usul Sebutan Kafir Hilang, Parisada Hindu: Demi Persatuan

3 Maret 2019

NU Usul Sebutan Kafir Hilang, Parisada Hindu: Demi Persatuan

Parisada Hindu mengapresiasi usulan NU untuk menghilangkan sebutan kafir bagi nonmuslim.


NU Usul Sebutan Kafir Dihapus, PGI: Menghargai Satu Sama Lain

3 Maret 2019

NU Usul Sebutan Kafir Dihapus, PGI: Menghargai Satu Sama Lain

PGI mengapresiasi langkah NU yang mengusulkan agar sebutan kafir hilang.