Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Munas Alim Ulama NU, Sekjen: Tidak akan Ada Deklarasi Politik

image-gnews
Presiden Jokowi didampingi Muhtasyar Nahdlatul Ulama (NU) KH Ma'ruf Amin (kedua kiri) Rais Aam PBNU KH Miftahul Akhyar (ketiga kanan) dan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj (ketiga kiri) berdoa bersama pada Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Kota Banjar, Jawa Barat, Rabu, 27 Februari 2019. ANTARA/Adeng Bustomi
Presiden Jokowi didampingi Muhtasyar Nahdlatul Ulama (NU) KH Ma'ruf Amin (kedua kiri) Rais Aam PBNU KH Miftahul Akhyar (ketiga kanan) dan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj (ketiga kiri) berdoa bersama pada Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Kota Banjar, Jawa Barat, Rabu, 27 Februari 2019. ANTARA/Adeng Bustomi
Iklan

TEMPO.CO, Banjar - Acara Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama memasuki hari kedua. Berdasarkan agenda yang diterima Tempo, pada Munas Alil Ulama NU hari ini para kiai dan pengurus mulai masuk ke inti acara, yakni pembahasan isu-isu keagamaan, kebangsaan, dan urusan rumah tangga NU melalui sejumlah komisi yang telah ditentukan.

 

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Helmy Faishal Zaini, mengatakan tidak akan ada deklarasi terkait pemilihan presiden di Munas Alim Ulama NU. "Tidak ada, hanya rekomendasi-rekomendasi saja," katanya di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar, Citangkolo, Kota Banjar, Jawa Barat, Rabu, 27 Februari 2019.

Helmy menjelaskan di forum Munas Alim Ulama NU, ada sejumlah pembahasan yang diklasifikasikan dalam tiga komisi, yaitu Bahtsul Masail Waqiiyyah (pembahasan isu-isu aktual), Maudluiyyah (tematik), dan Qanuniyyah (perundang-undangan).

Di komisi Waqiiyyah para kiai akan berdiskusi tentang hukum membuang sampah plastik, transaksi online, dan perusahaan air minum dalam kemasan yang membuat sumur warga kering.

Adapun di Bahtsul Masail Maudluiyyah, ulama dan kiai NU akan membahas tentang konsep Islam Nusantara, Politisasi Agama, serta bentuk negara, kewarganegaraan, dan hukum negara Indonesia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara pada Bahtsul Masail Qanuniyyah akan membahas RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Sedangkan di forum Konferensi Besar NU, kata Helmy, pembahasan lebih tentang organisasi NU. "Kami evaluasi progress kinerja lembaga, badan otonom," ujarnya.

AHMAD FAIZ (Banjar)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Gus Ipul: PBNU Mandataris Muktamar Telah Habis, 80 Persen PWNU Ingin Regenerasi

2 Desember 2021

Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf (Gus Ipul) berfoto bersama dengan anggota Banser sebelum meninggalkan rumah dinasnya di Jalan Imam Bonjol, Surabaya, Jawa Timur, Selasa, 12 Februari 2019. ANTARA
Gus Ipul: PBNU Mandataris Muktamar Telah Habis, 80 Persen PWNU Ingin Regenerasi

Gus Ipul mengatakan kepengurusan PBNU saat ini sejatinya bukanlah mandataris Muktamar Jombang 2015 karena telah habis masa baktinya.


Sebut Said Aqil Sampai 25 Desember, Gus Ipul: Muktamar Mundur, Pengurus Kosong

1 Desember 2021

Calon Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf.  ANTARA/Reno Esnir
Sebut Said Aqil Sampai 25 Desember, Gus Ipul: Muktamar Mundur, Pengurus Kosong

Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengatakan bila Muktamar NU diundur Januari, terjadi kekosongan kepengurusan PBNU karena telah berakhir 25 Desember


Muktamar NU, Pengamat Minta Kubu Said Aqil dan Yahya Staquf Tak Saling Curiga

22 November 2021

Suasana rapat pleno dalam Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Banjar, Jawa Barat, 27 Februari 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis
Muktamar NU, Pengamat Minta Kubu Said Aqil dan Yahya Staquf Tak Saling Curiga

Pengamat politik Unair, Kacung Marijan, meminta kubu Said Aqil Siradj dan kubu Yahya Staquf tak saling curiga soal jadwal pelaksanaan Muktamar NU.


Munas Alim Ulama PKB Siapkan Piagam Bali, Apa Itu?

20 Agustus 2019

Baliho Muhaimin Ketua Umum PKB Iskandar terpajang di Jalan Baypass I Gustu Ngurah Rai menuju ke arah lokasi Muktamar V PKB di Nusa Dua. Atribut PKB mulai ramai menjelang pelaksanaan muktamar. Foto: Panitia Muktamar PKB
Munas Alim Ulama PKB Siapkan Piagam Bali, Apa Itu?

Munas Alim Ulama yang digelar dalam rangkaian Muktamar PKB akan menghasilkan Deklarasi Bali. Apa itu?


Mayoritas Responden Tempo Setuju Istilah Kafir Tidak Digunakan

11 Maret 2019

Suasana rapat pleno dalam Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Banjar, Jawa Barat, 27 Februari 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis
Mayoritas Responden Tempo Setuju Istilah Kafir Tidak Digunakan

Rekomendasi Munas Alim Ulama NU mengusulkan tidak menggunakan istilah kafir.


PGI Soal Sebutan Kafir: Kalau di Ruang Publik Baiknya Tak Dipakai

5 Maret 2019

Suasana bazar saat Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Banjar, Jawa Barat, 27 Februari 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis
PGI Soal Sebutan Kafir: Kalau di Ruang Publik Baiknya Tak Dipakai

PGI Meminta agar sebutan kafir tak perlu digunakan di ruang publik.


Soal Sebutan Kafir Hilang, Walubi: Urusan Mereka Panggil Kami Apa

3 Maret 2019

Rapat kerja nasional Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) 2017 di Jakarta International Expo(JI-Expo), Kemayoran, Jakarta, 26 Oktober 2017.  TEMPO/Subekti.
Soal Sebutan Kafir Hilang, Walubi: Urusan Mereka Panggil Kami Apa

Walubi tak mempermasalahkan soal sebutan kafir,


FPI Kritik Cara Berpikir NU yang Usul Sebutan Kafir Dihapus

3 Maret 2019

Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI) Munarman berjalan untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Direktorat Kriminal Khusus Polda Bali, Denpasar, Bali, 14 Februari 2017. Munarman dilaporkan ke Polda Bali, Senin, 16 Januari 2017, sehubungan dengan ucapannya dalam video yang diunggah di YouTube berdurasi 1:24:19 pada 16 Juni 2016. Foto: Johannes P. Christo
FPI Kritik Cara Berpikir NU yang Usul Sebutan Kafir Dihapus

FPI mengkritik NU yang mengusulkan agar sebutan kafir dihapus.


NU Usul Sebutan Kafir Hilang, Parisada Hindu: Demi Persatuan

3 Maret 2019

Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Maluku turut mengamankan Misa Malam Natal di Katedral Amboina, Ambon, Maluku, 24 Desember 2017. ANTARA
NU Usul Sebutan Kafir Hilang, Parisada Hindu: Demi Persatuan

Parisada Hindu mengapresiasi usulan NU untuk menghilangkan sebutan kafir bagi nonmuslim.


NU Usul Sebutan Kafir Dihapus, PGI: Menghargai Satu Sama Lain

3 Maret 2019

Ilustrasi gereja di Sumatera Utara
NU Usul Sebutan Kafir Dihapus, PGI: Menghargai Satu Sama Lain

PGI mengapresiasi langkah NU yang mengusulkan agar sebutan kafir hilang.