Pemidanaan Non-Pemenjaraan Dianggap Solusi Over Kapasitas Penjara

Reporter

Editor

Amirullah

Ilustrasi Penjara Indonesia. Getty Images

TEMPO.CO, Jakarta - Kelebihan kapasitas penghuni penjara di Indonesia menjadi persoalan yang tak kunjung selesai. Data terbaru Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM per Januari 2019, jumlah penghuni rutan dan lapas mencapai lebih dari 203 persen dari kapasitas yang ada.

Baca: Mandala Shoji 10 Hari di Penjara, Begini Kabarnya Versi Pengacara

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) pun melihat, salah satu solusi mengatasi overcrowded dengan mengurangi input narapidana ke rutan dan lapas.

"Sebagai langkah awalnya dengan memunculkan kebijakan pemidanaan yang tidak mengutamakan penjara. Saatnya optimalisasi alternatif pemidanaan non-penjara," ucap peneliti ICJR Genoveva Alicia di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, pada Rabu, 27 Februari 2019.

Genoveva menjelaskan, Indonesia sebenarnya sudah mengakui keberadaan alternatif pemidanaan non-pemenjaraan. Ia membeberkan adanya pidana denda, pidana pengawasan, pidana kerja sosial, pidana angsuran, pengembalian kepada orang tua, rehabilitas pengguna, dan korban penyalahgunaan.

Namun, berdasarkan penelitan ICJR, pelaksanaan bentuk pidana alternatif ini tidak dilaksanakan dengan maksimal. Ada beberapa faktor, kata Genoveva, yang menjadi penyebab dari rendahnya penggunaan alternatif pemidaan non-pemenjaraan. "Pertama, adanya perbedaan pandangan antar penegak hukum mengenai tujuan pemidanaan. Banyak yang masih menilai pidana alternatif tidak menimbulkan efek jera," kata dia.

Lalu, regulasi tak berkembang dan peraturan pelaksana tidak tersedia. Menurut Genoveva, tidak ada peraturan teknis yang bisa dipegang dan dijadikan pedoman oleh aparat keamanan. Kemudian, koordinasi antar lembaga yang minim sehingga tidak terlaksana dengan baik.

Baca: Baru Bebas dari Penjara, Nuaim Baasyir Meninggal Dunia

"Keempat, kepercayaan masyarakat minim. Ini menjadi masalah ketika pidana alternatif tidak familiar, akan ada pandangan bahwa jaksa itu korup," kata Genoveva. Selain itu, sarana dan prasarana di rutan dan lapas yang tidak cukup memadai.

ICJR berharap pemerintah bisa mulai memperhatikan pemidanaan non-pemenjaraan sebagai hukuman alternatif, serta menekan angka overcrowded tahanan di lapas dan rutan di Indonesia.






Lesti Kejora Diduga Alami KDRT, Ini Ancaman Hukuman Pelaku KDRT dalam KUHAP

7 menit lalu

Lesti Kejora Diduga Alami KDRT, Ini Ancaman Hukuman Pelaku KDRT dalam KUHAP

Lesti Kejora diuga mengalami KDRT dari Rizky Billar. Begini pasal tentang KDRT dalam KUHP beserta ancaman pidana dan dendanya.


Sakit di Penjara, Mantan PM Malaysia Najib Razak Dirawat di RS

8 hari lalu

Sakit di Penjara, Mantan PM Malaysia Najib Razak Dirawat di RS

Najib Razak sedang menjalani masa tahanan 12 tahun penjara setelah Mahkamah Persekutuan di Putrajaya menolak banding atas skandal korupsi 1MDB


Geger Perempuan Iran Tewas di Penjara

12 hari lalu

Geger Perempuan Iran Tewas di Penjara

Mahsa Amini, perempuan asal Iran, meninggal dalam penjara saat dalam penahanan kepolisian khusus penegakan moral yang terkait dengan jilbab.


Raja Narkoba Miguel Angel Felix Gallardo Dipindahkan ke Tahanan Rumah

17 hari lalu

Raja Narkoba Miguel Angel Felix Gallardo Dipindahkan ke Tahanan Rumah

Miguel Angel Felix Gallardo, yang terkenal sebagai bandar narkoba, sekarang berstatus tahanan rumah setelah 3 dekade mendekam di penjara.


lima Ahli Terapi Wicara di Hong Kong Divonis 19 Bulan Penjara

19 hari lalu

lima Ahli Terapi Wicara di Hong Kong Divonis 19 Bulan Penjara

lima ahli terapi wicara di Hong Kong, pada hari Sabtu divonis 19 bulan penjara karena konspirasi menerbitkan buku anak-anak yang menampilkan kartun domba dan serigala.


Menolak Transgender, Guru di Irlandia Diperkarakan

21 hari lalu

Menolak Transgender, Guru di Irlandia Diperkarakan

Seorang guru di Irlandia menolak menyebut murid transgender dengan sebutan khusus karena bertentangan dengan agama.


Jaksa Pinangki Bebas Bersyarat, Bagaimana Prosedurnya?

23 hari lalu

Jaksa Pinangki Bebas Bersyarat, Bagaimana Prosedurnya?

Jaksa Pinangki telah memenuhi syarat administratif dari masa pidana untuk mengajukan bebas bersyarat.


Pengadilan Myanmar Vonis Mantan Dubes Inggris Satu Tahun Penjara

27 hari lalu

Pengadilan Myanmar Vonis Mantan Dubes Inggris Satu Tahun Penjara

Pengadilan militer Myanmar memenjarakan mantan duta besar Inggris dan suaminya masing-masing selama satu tahun penjara karena pelanggaran imigrasi


Aung San Suu Kyi Kembali Divonis Penjara, Kini Soal Kecurangan Pemilu

27 hari lalu

Aung San Suu Kyi Kembali Divonis Penjara, Kini Soal Kecurangan Pemilu

Aung San Suu Kyi dinyatakan bersalah atas kecurangan pemilu dan divonis tiga tahun penjara dengan kerja paksa


Kronologi Lengkap Kasus Korupsi Rosmah Mansor Mantan Ibu Negara Malaysia

28 hari lalu

Kronologi Lengkap Kasus Korupsi Rosmah Mansor Mantan Ibu Negara Malaysia

Dalam putusan pada Kamis, 1 September 2022, pengadilan menghukum Rosmah Mansor 10 tahun penjara.