KPU Bakal Koordinasi dengan Kemendagri soal E-KTP Warga Cina

Reporter

Editor

Amirullah

Dua anggota komisioner KPU Wahyu Setiawan (tengah), Viryan Aziz (kanan) dan Ketua Kelompok Kerja Pemilu Luar Negeri, juga Staf Ahli Bidang Manajemen Kemenlu Wajid Fauzi (kiri), memantau proses pencocokan dan penelitian serentak dengan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih di 130 kantor perwakilan RI di luar negeri melalui video conference, di Operation Room, gedung KPU, Jakarta, 17 April 2018. KPU resmi melaksanakan coklit data pemilih Pemilu 2019 secara serentak pada 17 April hingga 17 Mei mendatang, baik bagi pemilih di dalam negeri maupun di luar negeri. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana bertemu dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membahas adanya Warga Negara Asing asal Cina yang memiliki KTP elektronik (e-KTP) Cianjur dan terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019. Komisioner KPU, Wahyu Setiawan mengatakan lembaganya perlu mempelajari hal ini lebih jauh.

Baca: Soal WNA Masuk DPT Pemilu 2019, Ini Penjelasan KPU Cianjur

"Beri waktu kami untuk mempelajari kejadian yang terjadi. Sehingga kami bisa lebih jernih," ujar Wahyu di kantor KPU, Jakarta, Rabu, 27 Februari 2019.

Wahyu mengatakan penyelesaian kasus ini harus melibatkan Kementerian Dalam Negeri. Sebab, kata dia, penerbitan KTP merupakan wewenang Kementerian Dalam Negeri. "Memang pemilu itu tanggung jawab KPU, tetapi terkait dengan e-KTP adalah wewenang Kemendagri," kata Wahyu.

Baca: KPU Menduga WNA Punya KTP Cianjur itu Hanya Editan

Menurut Wahyu, KPU dan Kemendagri akan segera mengidentifikasi polemik yang muncul di masyarakat atas KTP elektronik milik WNA Cina yang terdaftar di DPT ini. Dia mengatakan kedua lembaga itu juga akan segera mencari solusi atas kasus tersebut, termasuk pemberian sanksi jika ada kesalahan KPU setempat. "Termasuk di dalamnya soal sanksi itu," ucap Wahyu.






Di Tengah Hiruk Pikuk Penundaan Pemilu, Berikut Jadwal Pemilu 2024, Kapan Tanggal Pemungutan Suara?

11 jam lalu

Di Tengah Hiruk Pikuk Penundaan Pemilu, Berikut Jadwal Pemilu 2024, Kapan Tanggal Pemungutan Suara?

KPU sudah memulai tahapan Pemilu 2024 pada 14 Juni 2022 di tengah hiruk pikuk usulan penundaan pemilu. Kapan tanggal pemungutan suara Pemilu 2024?


KPU Depok Usul Tiga Model Penataan Dapil untuk Pemilu 2024

1 hari lalu

KPU Depok Usul Tiga Model Penataan Dapil untuk Pemilu 2024

Usulan penataan daerah pemilihan (Dapil) di Kota Depok untuk Pemilu 2024 menunggu persetujuan KPU RI


Sri Mulyani Siapkan Rp 25,01 Triliun dari APBN untuk Pemilu Serentak 2024, Ini Rinciannya

1 hari lalu

Sri Mulyani Siapkan Rp 25,01 Triliun dari APBN untuk Pemilu Serentak 2024, Ini Rinciannya

Sri Mulyani menyatakan telah menyiapkan anggaran Rp 25,01 triliun dari APBN untuk mendukung pemilu serentak pada tahun 2024. Seperti apa rinciannya?


Pantarlih Pemilu 2024: Pembentukan, Masa Kerja, dan Gajinya

6 hari lalu

Pantarlih Pemilu 2024: Pembentukan, Masa Kerja, dan Gajinya

Pantarlih salah satu badan yang membantu KPU


Bawaslu Kota Depok Belum Punya Kantor Sendiri, Ngontrak Rp110 Juta per Tahun

9 hari lalu

Bawaslu Kota Depok Belum Punya Kantor Sendiri, Ngontrak Rp110 Juta per Tahun

Bawaslu Kota Depok berharap pemerintah memfasilitasi mereka menyediakan kantor permanen


Syarat Mendaftar Pantarlih Pemilu 2024, Apa Saja?

9 hari lalu

Syarat Mendaftar Pantarlih Pemilu 2024, Apa Saja?

Panitia Pemutakhiran Data Pemilih atau pantarlih salah satu badan yang membantu KPU


Pantarlih dalam Tahapan Pemilu, Apa Tugas dan Tanggung Jawabnya?

9 hari lalu

Pantarlih dalam Tahapan Pemilu, Apa Tugas dan Tanggung Jawabnya?

KPU selama penyelenggaraan pemilu juga dibantu panitia pemutakhiran data pemilih atau pantarlih.


Tanggapi Kemendagri, KPK: Kami Lakukan Pencegahan Dahulu Sebelum Menindak

10 hari lalu

Tanggapi Kemendagri, KPK: Kami Lakukan Pencegahan Dahulu Sebelum Menindak

Johanis mengatakan KPK sudah melakukan pencegahan korupsi meski tanpa permintaan dari lembaga lain.


Kemendagri Minta Kepala Daerah Lindungi Pekerja dengan BPJS Ketenagakerjaan

10 hari lalu

Kemendagri Minta Kepala Daerah Lindungi Pekerja dengan BPJS Ketenagakerjaan

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi mewakili Menteri Dalam Neheri Tito Karnavian, menjadi keynote speaker dalam acara Early Year Strategic Meeting (EYSM) 2023 BPJS Ketenagakerjaan, di Hyatt Sanur Hotel Denpasar, Bali, Jumat, 20 Januari 2023.


Ketua Partai Ummat Lumajang Optimistis Raup Pemilih Lintas Agama

11 hari lalu

Ketua Partai Ummat Lumajang Optimistis Raup Pemilih Lintas Agama

Ketua DPD Partai Ummat Kabupaten Lumajang, Suharyo AP merasa bisa bergerak di semua lini sosial kemasyarakatan ketika bersilaturahmi.