KPU Bakal Koordinasi dengan Kemendagri soal E-KTP Warga Cina

Reporter

Editor

Amirullah

Dua anggota komisioner KPU Wahyu Setiawan (tengah), Viryan Aziz (kanan) dan Ketua Kelompok Kerja Pemilu Luar Negeri, juga Staf Ahli Bidang Manajemen Kemenlu Wajid Fauzi (kiri), memantau proses pencocokan dan penelitian serentak dengan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih di 130 kantor perwakilan RI di luar negeri melalui video conference, di Operation Room, gedung KPU, Jakarta, 17 April 2018. KPU resmi melaksanakan coklit data pemilih Pemilu 2019 secara serentak pada 17 April hingga 17 Mei mendatang, baik bagi pemilih di dalam negeri maupun di luar negeri. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana bertemu dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membahas adanya Warga Negara Asing asal Cina yang memiliki KTP elektronik (e-KTP) Cianjur dan terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019. Komisioner KPU, Wahyu Setiawan mengatakan lembaganya perlu mempelajari hal ini lebih jauh.

Baca: Soal WNA Masuk DPT Pemilu 2019, Ini Penjelasan KPU Cianjur

"Beri waktu kami untuk mempelajari kejadian yang terjadi. Sehingga kami bisa lebih jernih," ujar Wahyu di kantor KPU, Jakarta, Rabu, 27 Februari 2019.

Wahyu mengatakan penyelesaian kasus ini harus melibatkan Kementerian Dalam Negeri. Sebab, kata dia, penerbitan KTP merupakan wewenang Kementerian Dalam Negeri. "Memang pemilu itu tanggung jawab KPU, tetapi terkait dengan e-KTP adalah wewenang Kemendagri," kata Wahyu.

Baca: KPU Menduga WNA Punya KTP Cianjur itu Hanya Editan

Menurut Wahyu, KPU dan Kemendagri akan segera mengidentifikasi polemik yang muncul di masyarakat atas KTP elektronik milik WNA Cina yang terdaftar di DPT ini. Dia mengatakan kedua lembaga itu juga akan segera mencari solusi atas kasus tersebut, termasuk pemberian sanksi jika ada kesalahan KPU setempat. "Termasuk di dalamnya soal sanksi itu," ucap Wahyu.






Kemendagri Bantah Ada Utusan Jokowi ke Demokrat Bahas Pengisian Wagub Papua

3 hari lalu

Kemendagri Bantah Ada Utusan Jokowi ke Demokrat Bahas Pengisian Wagub Papua

Kemendagri membantah soal adanya utusan Jokowi ke Partai Demokrat untuk membahas pengisian posisi kursi Wagub Papua.


Tempo Media Grup Beri Penghargaan 13 Kepala Daerah Perempuan Inspiratif

5 hari lalu

Tempo Media Grup Beri Penghargaan 13 Kepala Daerah Perempuan Inspiratif

Kepala daerah perempuan ini dinilai berhasil memimpin daerahnya, meskipun mereka harus menghadapi banyak kendala.


Tito Karnavian Sebut Surat Edaran Kemendagri Dipantik dari Keluhan Internal

6 hari lalu

Tito Karnavian Sebut Surat Edaran Kemendagri Dipantik dari Keluhan Internal

Tito Karnavian menerbitkan surat edaran kepada Pj kepala daerah yang membolehkan memutasi maupun memberhentikan pejabat tanpa persetujuan Kemendagri.


Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

6 hari lalu

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

Idham Holik mengatakan saat ini KPU sedang melakukan kajian mengenai usulan Megawati soal nomor urut parpol peserta Pemilu 2024 tak berubah


Disdukcapil Kota Depok Luncurkan Layanan Ambil KTP Drive Thru

9 hari lalu

Disdukcapil Kota Depok Luncurkan Layanan Ambil KTP Drive Thru

Dokumen kependudukan Disdukcapil Depok yang bisa diambil di De Fast adalah KTP elektronik dan Kartu Identitas Anak (KIA).


Megawati Usul Nomor Urut Parpol Pemilu Tak Diubah, KPU: Kami Mengapresiasi

10 hari lalu

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Pemilu Tak Diubah, KPU: Kami Mengapresiasi

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengusulkan kepada KPU agar nomor partai politik tetap sama dengan Pemilu 2019. Tanggapan KPU?


Kemendagri Beri Penjelasan Soal Pj Kepala Daerah Bisa Mutasi dan Berhentikan Pejabat

11 hari lalu

Kemendagri Beri Penjelasan Soal Pj Kepala Daerah Bisa Mutasi dan Berhentikan Pejabat

Kemendagri menanggapi kekhawatiran potensi abuse of power dalam aturan memperbolehkan Pj kepala daerah dibolehkan memutasi dan memberhentikan ASN


Mendagri Izinkan Pj Kepala Daerah Mutasi Pegawai, Pengamat: Berpotensi Penyalahgunaan Kekuasaan

11 hari lalu

Mendagri Izinkan Pj Kepala Daerah Mutasi Pegawai, Pengamat: Berpotensi Penyalahgunaan Kekuasaan

Mendagri menerbitkan surat edaran kepada penjabat atau Pj kepala daerah yang membolehkan memutasi maupun memberhentikan pejabat


PJ Gubernur Pengganti Anies Baswedan Bisa Pecat Pejabat tanpa Persetujuan Kemendagri

11 hari lalu

PJ Gubernur Pengganti Anies Baswedan Bisa Pecat Pejabat tanpa Persetujuan Kemendagri

Tito Karnavian menerbitkan surat edaran penjabat kepala daerah termasuk Pj gubernur boleh memberhentikan ASN tanpa persetujuan Kemendagri.


Peneliti BRIN Sebut Calon Pj Gubernur DKI Bahtiar Fasih Mengurus Daerah dan Punya Networking Luas

11 hari lalu

Peneliti BRIN Sebut Calon Pj Gubernur DKI Bahtiar Fasih Mengurus Daerah dan Punya Networking Luas

Sosok Pj Gubernur DKI seperti Bahtiar disebut diperlukan untuk memimpin Jakarta yang akan meninggalkan status sebagai Ibu Kota Negara.