Menteri Yasonna Laoly Minta E-KTP untuk WNA Berbeda Warna

Reporter

Editor

Amirullah

Ketua KPU Kabupaten Cianjur, Hilman Wahyudi, memperlihatkan identitas KTP WNI dan KTP WNA yang berbeda. TEMPO/Deden Abdul Aziz

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyarankan kepemilikan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) oleh warga negara asing dibuat berbeda warnanya dengan e-KTP warga negara Indonesia. Hal ini disebut Yasonna untuk menghindari kesalahpahaman dan penyalahgunaan.

Baca: Warga Negara Cina Terdaftar di DPT Pemilu 2019

"Seharusnya ke depan untuk mencegah, kami sarankan ke administrasi kependudukan supaya warnanya jangan sama untuk orang asing," kata Yasonna saat ditemui usai menghadiri Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2019, yang digelar di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Rabu, 27 Februari 2019.

Yasonna mencontohkan seperti di Amerika Serikat. Dari pengalaman pribadi dia, KTP untuk WNA memang disediakan. "Itu tidak boleh digunakan untuk tujuan yang sama haknya dengan waga negara di sana," kata Yasonna.

Ia menegaskan, WNA memang bisa mendapatkan KTP. Hal ini didasarkan pada pada Pasal 63 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam aturan itu, WNA dimungkinkan mendapat KTP bukan sebagai warga negara, tapi sebagai penduduk. "Itu yang menjadi acuan sehingga mungkin pemda dukcapilnya keluarkan KTP," kata Yasonna.

Isu KTP WNA ini ramai dibicarakan setelah beredar dua foto KTP elektronik di media sosial yang menampilkan dua identitas berbeda. Yang satu bernama Bahar dan satu lagi bernama Guohui Chen. Gouhui disebut-sebut WNA Cina yang mempunyai KTP Cianjur dan dikabarkan terdaftar di DPT setempat. Sedangkan Bahar justru tak terdaftar.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengklarifikasi isu ini. Komisioner KPU Viryan Azis mengatakan ada pencatatan NIK yang salah angka, terdaftar di DPT. "Pak Bahar tidak ada di DPT Pemilu 2019 karena perbedaan data terdaftar sejak DP4 pilgub Jabar lalu," ujar Viryan.

Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur, Muchsin Sidiq Elfatah mengatakan bahwa memang tak ada perbedaan secara fisik KTP elektronik WNI dengan WNA. Saat ini, di Cianjur saja tercatat ada 17 WNA yang memiliki KTP.

Baca: Kisruh Warga Cina di DPT, KPU Cianjur Segera Koreksi NIK Bahar

"Bedanya hanya di kolom kewarganegaraan dicantumkan negara asal serta masa berlakunya maksimal 5 tahun, sementara untuk WNI masa berlaku seumur hidup," ujar Sidiq.

DEWI NURITA | DEDEN ABDUL AZIZ






Disdukcapil Kota Depok Luncurkan Layanan Ambil KTP Drive Thru

9 hari lalu

Disdukcapil Kota Depok Luncurkan Layanan Ambil KTP Drive Thru

Dokumen kependudukan Disdukcapil Depok yang bisa diambil di De Fast adalah KTP elektronik dan Kartu Identitas Anak (KIA).


SK Kemenkumham PPP Mardiono Terbit, Kader Diminta Kembali Satu Suara

13 hari lalu

SK Kemenkumham PPP Mardiono Terbit, Kader Diminta Kembali Satu Suara

Mardiono mengaku dirinya sedang fokus melakukan konsolidasi dengan para elite dan kader PPP usai ditunjuk sebagai Plt Ketua Umum.


Sebut Suharso Sahabat, Mardiono Bantah Ada Konflik dan Perpecahan di PPP

13 hari lalu

Sebut Suharso Sahabat, Mardiono Bantah Ada Konflik dan Perpecahan di PPP

Mardiono menyebut PPP tidak mengalami perpecahan meski mengalami pergantian kepemimpinan.


Muhammad Mardiono Bantah Ada Campur Tangan Istana Soal SK Kemenkumham

14 hari lalu

Muhammad Mardiono Bantah Ada Campur Tangan Istana Soal SK Kemenkumham

Muhammad Mardiono menyatakan SK Kemenkumham bisa keluar secara cepat karena semua prosesnya sudah secara daring.


Pengamat Bicara 2 Opsi yang Kemungkinan Diambil Suharso Monoarfa dalam Kemelut PPP

15 hari lalu

Pengamat Bicara 2 Opsi yang Kemungkinan Diambil Suharso Monoarfa dalam Kemelut PPP

Suharso Monoarfa dilengserkan sebagai Ketua Umum PPP. Digantikan Mardiono sebagai Plt ketua umum partai.


Sederet Napi Korupsi Kini Bebas Bersyarat, Apa Itu Bebas Bersyarat?

15 hari lalu

Sederet Napi Korupsi Kini Bebas Bersyarat, Apa Itu Bebas Bersyarat?

Di antara 23 napi korupsi yang beroleh bebas bersyarat diketahui ada sejumlah nama tenar kasus korupsi kelas kakap. Lalu apa itu bebas bersyarat?


Pengesahan Mardiono Jadi Plt Ketum PPP Dinilai Kilat, Pengamat Duga Ada Keterlibatan Penguasa

16 hari lalu

Pengesahan Mardiono Jadi Plt Ketum PPP Dinilai Kilat, Pengamat Duga Ada Keterlibatan Penguasa

Kementerian Hukum dan HAM begitu cepat mengesahkan pengajuan Mardiono sebagai Plt ketua umum PPP hanya dalam hitungan hari


Mardiono Bakal Serahkan Dokumen Perubahan Pengurus PPP ke KPU

16 hari lalu

Mardiono Bakal Serahkan Dokumen Perubahan Pengurus PPP ke KPU

Achmad berharap adanya perubahan kepemimpinan di partainya tidak melunturkan semangat persatuan di PPP.


Kemenkumham Sahkan Mardiono Plt Ketua Umum, PPP Fokus Hadapi Pemilu 2024

16 hari lalu

Kemenkumham Sahkan Mardiono Plt Ketua Umum, PPP Fokus Hadapi Pemilu 2024

PPP akan mulai melakukan rekruitmen calon legislatif yang sebelumnya sudah didekati oleh PPP.


Yasonna Laoly Bawa 3 Kandidat Dirjen Imigrasi ke Tim Penilai Akhir

16 hari lalu

Yasonna Laoly Bawa 3 Kandidat Dirjen Imigrasi ke Tim Penilai Akhir

Di depan Yasonna Laoly, Jokowi meminta Dirjen Imigrasi dan bawahnnya diganti saja kalau tidak punya kemampuan mereformasi Imigrasi.