Menteri Yasonna Laoly Minta E-KTP untuk WNA Berbeda Warna

Reporter

Editor

Amirullah

Ketua KPU Kabupaten Cianjur, Hilman Wahyudi, memperlihatkan identitas KTP WNI dan KTP WNA yang berbeda. TEMPO/Deden Abdul Aziz

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyarankan kepemilikan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) oleh warga negara asing dibuat berbeda warnanya dengan e-KTP warga negara Indonesia. Hal ini disebut Yasonna untuk menghindari kesalahpahaman dan penyalahgunaan.

Baca: Warga Negara Cina Terdaftar di DPT Pemilu 2019

"Seharusnya ke depan untuk mencegah, kami sarankan ke administrasi kependudukan supaya warnanya jangan sama untuk orang asing," kata Yasonna saat ditemui usai menghadiri Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2019, yang digelar di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Rabu, 27 Februari 2019.

Yasonna mencontohkan seperti di Amerika Serikat. Dari pengalaman pribadi dia, KTP untuk WNA memang disediakan. "Itu tidak boleh digunakan untuk tujuan yang sama haknya dengan waga negara di sana," kata Yasonna.

Ia menegaskan, WNA memang bisa mendapatkan KTP. Hal ini didasarkan pada pada Pasal 63 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam aturan itu, WNA dimungkinkan mendapat KTP bukan sebagai warga negara, tapi sebagai penduduk. "Itu yang menjadi acuan sehingga mungkin pemda dukcapilnya keluarkan KTP," kata Yasonna.

Isu KTP WNA ini ramai dibicarakan setelah beredar dua foto KTP elektronik di media sosial yang menampilkan dua identitas berbeda. Yang satu bernama Bahar dan satu lagi bernama Guohui Chen. Gouhui disebut-sebut WNA Cina yang mempunyai KTP Cianjur dan dikabarkan terdaftar di DPT setempat. Sedangkan Bahar justru tak terdaftar.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengklarifikasi isu ini. Komisioner KPU Viryan Azis mengatakan ada pencatatan NIK yang salah angka, terdaftar di DPT. "Pak Bahar tidak ada di DPT Pemilu 2019 karena perbedaan data terdaftar sejak DP4 pilgub Jabar lalu," ujar Viryan.

Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur, Muchsin Sidiq Elfatah mengatakan bahwa memang tak ada perbedaan secara fisik KTP elektronik WNI dengan WNA. Saat ini, di Cianjur saja tercatat ada 17 WNA yang memiliki KTP.

Baca: Kisruh Warga Cina di DPT, KPU Cianjur Segera Koreksi NIK Bahar

"Bedanya hanya di kolom kewarganegaraan dicantumkan negara asal serta masa berlakunya maksimal 5 tahun, sementara untuk WNI masa berlaku seumur hidup," ujar Sidiq.

DEWI NURITA | DEDEN ABDUL AZIZ






Pakar Hukum UI Nilai KUHP Baru Pakai Bahasa Indonesia Kurangi Potensi Salah Tafsir

1 hari lalu

Pakar Hukum UI Nilai KUHP Baru Pakai Bahasa Indonesia Kurangi Potensi Salah Tafsir

Topo menambahkan, KUHP baru merupakan simplifikasi dari KUHP WvS.


Irjen Kemenkumham Dorong Imigrasi Depok Raih WBBM

3 hari lalu

Irjen Kemenkumham Dorong Imigrasi Depok Raih WBBM

Kantor Imigrasi Depok dinilai telah memenuhi persyaratan sebuah kantor yang dikategorikan wilayah birokrasi bersih dan melayani.


Silmy Karim Bilang Ditjen Imigrasi akan Percantik Indonesia di Mata Luar Negeri

7 hari lalu

Silmy Karim Bilang Ditjen Imigrasi akan Percantik Indonesia di Mata Luar Negeri

Silmy Karim mengatakan Imigrasi mulai menggunakan pendekatan berbeda bagi investor yang ingin menanam modal di Indonesia.


26 Narapidana Dapat Remisi Imlek 2023

11 hari lalu

26 Narapidana Dapat Remisi Imlek 2023

Menurut Kemenkumham, pemberian remisi khusus Imlek juga menghemat pengeluaran negara dalam anggaran makan narapidana. Hemat hampir Rp 14,8 juta.


Sosialisasi KUHP Baru, Pakar Jelaskan Sejarah Hukum Pidana Indonesia

13 hari lalu

Sosialisasi KUHP Baru, Pakar Jelaskan Sejarah Hukum Pidana Indonesia

Sosialisasi terhadap KUHP baru yang disahkan oleh DPR RI terus dilakukan oleh sejumlah pakar hukum di berbagai daerah.


Inilah Kelebihan dan Kekurangan KTP Digital

15 hari lalu

Inilah Kelebihan dan Kekurangan KTP Digital

Kementerian Dalam Negeri meluncurkan inovasi KTP Digital yang akan diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Berikut kelebihan dan kelamahannya.


Jokowi Bakal Kumpulkan Korban Pelanggaran HAM Berat, Termasuk yang Ada di Eropa Timur

17 hari lalu

Jokowi Bakal Kumpulkan Korban Pelanggaran HAM Berat, Termasuk yang Ada di Eropa Timur

Mahfud Md mengatakan korban pelanggaran HAM berat masa lalu akan ditemui oleh Presiden Jokowi. Pemerintah juga kumpulkan korban di Eropa Timur.


Pemerintah Gandeng Pakar Hukum Lintas Universitas Sosialisasikan KUHP Baru

22 hari lalu

Pemerintah Gandeng Pakar Hukum Lintas Universitas Sosialisasikan KUHP Baru

Sosialisasi KUHP baru ini juga bakal dilakukan kepada para akademisi di kampus dan komunitas yang memerlukan pemahaman soal aturan tersebut.


Perpu Cipta Kerja Banyak Dikritik, Yasonna: Wajar Tidak Bisa Puaskan 100 Persen Masyarakat

29 hari lalu

Perpu Cipta Kerja Banyak Dikritik, Yasonna: Wajar Tidak Bisa Puaskan 100 Persen Masyarakat

Yasonna juga mengatakan pengesahan Perpu Cipta Kerja juga didasari oleh analisis ekonomi soal kondisi ekonomi global.


KALEIDOSKOP 2022: Anies Baswedan Percepat Pembuatan Dokumen Kependudukan, Selesai dalam 30 Menit

35 hari lalu

KALEIDOSKOP 2022: Anies Baswedan Percepat Pembuatan Dokumen Kependudukan, Selesai dalam 30 Menit

Gubernur DKI Anies Baswedan mempercepat pembuatan 34 dokumen kependudukan, selesai dalam 30 menit. Ada yang selesai dalam 15 menit.