PBNU: Jadi Cawapres, Ma'ruf Amin tidak Langgar AD-ART NU

Ketua Dewan Pembina Masyarakat Ekonomi Syariah Ma'ruf Amin menyampaikan pidato kunci dalam seminar Teknologi dan Inovasi untuk Masa Depan Keuangan Islam di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu 13 Februari 2019. Seminar yang diadakan oleh Komunitas Profesional Peduli Teknologi Keuangan dan Asosiasi Fintech Syariah Indonesia tersebut bertujuan untuk memberikan informasi secara menyeluruh terkait kesiapan keuangan syariah di Indonesia. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Bidang Hukum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Robikin Emhas, mengatakan Ma'ruf Amin menjadi calon wakil presiden 2019 tidak melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) NU. Alasannya, kata dia, Ma'ruf langsung mengundurkan diri sebagai Rais Aam PBNU seteleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkannya sebagai cawapres pasangan Joko Widodo atau Jokowi.

Baca: Konbes NU Soroti Pelibatan Organisasi dalam Dukungan Ma'ruf Amin

"Oh, kalau itu sudah clear, clear," kata Robikin pada Tempo di Banjar, Selasa, 26 Februari 2019.

Sebelumnya, sejumlah kiai dalam acara Halaqah V Komite Khitthah 1926 NU, di Pondok Pesantren At-Taqwa, Cabean, Pasuruan, Jawa Timur, menilai Ma'ruf melanggar AD/ART saat menjadi calon wakil presiden mendampingi Jokowi.

Acara Halaqah V Komite Khitthah 1926 NU ini dihadiri anggota Mustasyar (Dewan Penasihat)Tholchah Hasan, Salahuddin Wahid (Gus Solah), KH Abdulloh Siroj, Suyuthi Toha, Abdullah Muchit, Ahmad Zahro, Choirul Anam, Rahmat Wahab, Nasihin, Luthfi Basori, dan Agus Solachul A’am Wahib.

Baca juga: Ma'ruf Amin: Warga Jabar Tak Memilih Keturunan Jabar Inalillahi

Robikin menjelaskan dalam AD/ART NU memang ada aturan mengenai rangkap jabatan, terutama dengan jabatan politik. Di tingkat PBNU, Rais Aam, Wakil Rais Aam, Ketua Umum, dan Wakil Ketua Umum dilarang rangkap jabatan dengan jabatan politik.

"Dalam hal ini yang kebetulan menjabat, kalau mencalonkan atau dicalonkan, pilihannya ada dua, mundur atau dimundurkan. Dan beliau (Ma'ruf) sudah memenuhi mekanisme itu," ujarnya.

Robikin menuturkan di dalam aturan NU, seorang pengurus yang rangkap jabatan politik harus mundur jika sudah ditetapkan secara resmi oleh lembaga yang berwenang. Sebabnya, saat Ma'ruf baru sebatas bakal calon dan di saat bersamaan menjabat sebagai Rais Aam, PBNU menilai tidak melanggar aturan.

Baca juga: Sindir Doa Neno Warisman, Ma'ruf Amin: Pilpres Bukan Perang Badar

"Kalau baru bakal calon maka belum terkena ketentuan itu. Nah Kiai Ma'ruf setelah resmi ditetapkan oleh KPU, langsung besoknya mengundurkan diri dalam rapat pleno yang diadakan khusus untuk itu, dan pengurus pleno menyetujui pengunduran dirinya," ujarnya.






Peringatan Satu Abad NU, 11 Ribu Kader Depok Gelar Apel Akbar

4 jam lalu

Peringatan Satu Abad NU, 11 Ribu Kader Depok Gelar Apel Akbar

Ribuan kader Nahdlatul Ulama (NU) Depok menggelar apel akbar dalam rangka memperingati satu abad NU


Gotong Royong Mewujudkan Kabupaten dan Kota Sehat

4 jam lalu

Gotong Royong Mewujudkan Kabupaten dan Kota Sehat

Kementerian Dalam Negeri RI berharapan pengesahan Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) Kabupaten Kota Sehat bisa dirampungkan pada tahun ini


Alquran Dibakar, Gus Yahya Staquf: Rasmus Paludan Berbuat Sia-sia

14 jam lalu

Alquran Dibakar, Gus Yahya Staquf: Rasmus Paludan Berbuat Sia-sia

Gus Yahya menilai Rasmus Paludan orang putus asa yang hilang akal karena melihat kekalahan tak terhindarkan dari kesombongan identitasnya sendiri.


Vaksin Booster Kedua Berbayar? Ma'ruf Amin: Memang Ada Wacana

1 hari lalu

Vaksin Booster Kedua Berbayar? Ma'ruf Amin: Memang Ada Wacana

Wakil Presiden, Ma'ruf Amin mengatakan memang ada wacana mengenai kemungkinan vaksin booster kedua berbayar. Untuk siapa?


KLB PSSI: 2 Menteri Jadi Calon Ketua dan Wakil Ketua, Bisakah Dianggap Bentuk Intervensi Pemerintah?

2 hari lalu

KLB PSSI: 2 Menteri Jadi Calon Ketua dan Wakil Ketua, Bisakah Dianggap Bentuk Intervensi Pemerintah?

Dua menteri kabinet Indonesia Maju masuk bursa ketua dan wakil ketua umum PSSI. Apakah ini bisa disebut sebagai intervensi pemerintah?


Haul Akbar ke-18 Guru Sekumpul Digelar, Berikut Profil Ulama Ternama dari Martapura

2 hari lalu

Haul Akbar ke-18 Guru Sekumpul Digelar, Berikut Profil Ulama Ternama dari Martapura

Haul akbar ke-18 Guru Sekumpul kembali digelar. Lantas, siapakah sebenarnya sosok Guru Sekumpul atau KH Muhammad Zaini bin Abdul Gani ini?


Terpopuler Bisnis: Fakta Terbaru Tukang Becak Bobol BCA, Komisi VI DPR Dorong Pembentukan Pansus Meikarta

3 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Fakta Terbaru Tukang Becak Bobol BCA, Komisi VI DPR Dorong Pembentukan Pansus Meikarta

Berita terpopuler Tempo.co. Mulai dari fakta persidangan tukang becak pembobol rekening BCA hingga rencana pembentukan Pansus Meikarta.


Ma'ruf Amin Dukung Kenaikan Biaya Haji: Subsidi Haji Terlalu Besar

3 hari lalu

Ma'ruf Amin Dukung Kenaikan Biaya Haji: Subsidi Haji Terlalu Besar

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendukung usulan Kementerian Agama menaikkan ongkos haji.


Cegah Nilai Manfaat Tergerus Habis, Ma'ruf Amin Minta Rasionalisasi Subsidi Jemaah Haji

3 hari lalu

Cegah Nilai Manfaat Tergerus Habis, Ma'ruf Amin Minta Rasionalisasi Subsidi Jemaah Haji

Ma'ruf Amin menyebut biaya haji 1444 H/2023 M perlu dilakukan penyesuaian karena subsidi ongkos haji tahun 2022 dinilai terlalu besar, yakni mencapai 59 persen.


Ma'ruf Amin Buka Suara Soal Mafia Beras Hingga Kenaikan Harga Meski Telah Impor

4 hari lalu

Ma'ruf Amin Buka Suara Soal Mafia Beras Hingga Kenaikan Harga Meski Telah Impor

Wakil Presiden Ma'ruf Amin buka suara soal sengkarut beras yang terjadi di Tanah Air. Ia pun tak menampik soal keberadaan mafia beras.