Jokowi Yakin Peradilan Bagus Dorong Peningkatan Perekonomian

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla saat menghadiri Sidang Pleno Mahkamah Agung RI Tahun 2019 dalam rangka Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2018 di Jakarta, Rabu 27 Februari 2019. TEMPO/Subekti.

    Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla saat menghadiri Sidang Pleno Mahkamah Agung RI Tahun 2019 dalam rangka Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2018 di Jakarta, Rabu 27 Februari 2019. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan dukungan dari lembaga peradilan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan perekonomian bangsa. Jokowi menuturkan, saat ini potensi sumber daya alam Indonesia belum dapat sepenuhnya dimaksimalkan.

    Baca: Video Jokowi Menangis Saat Pidato Kebangsaan di Sentul Viral

    Beberapa upaya pemerintah lewat pemberantasan korupsi dan pungli, penyederhanaan regulasi dan perizinan, hingga reformasi birokrasi telah dilakukan. Hal ini dilakukan untuk menciptakan kepastian hukum agar iklim investasi bisa kondusif dan perbaikan kondisi perekonomian tercipta.

    "Namum apa yang dilakukan pemerintah tidak akan ada artinya apabila tidak diimbangi dengan dukungan lembaga peradilan," kata Jokowi saat memberi sambutan di Laporan Tahunan Mahkamah Agung, di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Rabu, 27 Februari 2019.

    Mahkamah Agung, kata Jokowi, saat ini telah berada di jalur yang tepat. Penerapan teknologi informasi berupa e-court oleh MA dalam sistem peradilannya membuat lembaga ini semakin maju. Mulai dari pendaftaran perkara, pembayaran panja uang perkara, hingga pemberitahuan dan pemanggilan persidangan, saat ini dapat dilakukan secara elektronik.

    "Saya semakin optimistis bahwa sistem peradilan Indonesia akan semakin inovatif, semakin maju, dan memperkuat kepercayaan dari rakyat pencari keadilan," kata Jokowi.

    Ia menambahkan, MA selama ini juga turut berperan dalam terjadinya lompatan kemajuan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Ia mencontohkan kemajuan peringkat Indonesia dalam ease of doing busnis (EODB). Dari awalnya di peringkat 120 menjadi peringkat 73. "Di situ ada peran penting dari reformasi di lembaga peradilan yang dipimpin MA," kata Jokowi.

    Baca juga: Moeldoko Meyakini Kampanye Hitam Emak-emak ke Jokowi Dirancang

    Jokowi menegaskan pemerintah akan terus mendukung insiatif-inisiatif serta terobosan dari MA. Ia meyakini hal ini dapat mempercepat hadirnya keadilan di Indonesia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.