Ketua Korpri Minta Jokowi Segera Sahkan RPP Korps ASN

Reporter

Editor

Amirullah

Peserta mendengarkan pidato Presiden Jokowi dalam pembukaan Rakernas KORPRI di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 26 Februari 2019. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Zudan Arif Fakrulloh meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi segera mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Korps Aparatur Sipil Negara.

Baca: Dimutasi Karena Sertifikat Jokowi, Lurah: Saya Jadi Terkenal

"Mudah-mudahan bisa segera ditandatangani sebagai bagian integral untuk kita maju lebih cepat," kata Zudan dalam peresmian pembukaan rapat kerja nasional Korpri di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 26 Februari 2019.

Dalam RPP Korpri, Zudan berharap keberadaan Korpri tetap tegak lurus dengan negara atau tetap berada di dalam organisasi kedinasan. Ia khawatir jika Korpri tidak melekat pada pemerintah daerah atau kementerian, bisa saja berdiri organisasi sejenis Korpri lainnya.

"Mohon izin Bapak Presiden, bisa jadi besok kalau Korpri tidak bersifat kedinasan dalam satu pemda, satu kementerian, akan ada banyak Korpri saat upacara pun seragamnya beda-beda. Yang ini tentu saja seluruh pengurus Korpri tidak ingin hal itu terjadi," katanya.

Sebelumnya, muncul wacana agar lembaga Korpri keluar dari jalur kedinasan atau menjadi bersifat non-kedinasan. Wacana itu sempat diusulkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi beberapa tahun yang lalu.

Baca: Jokowi Perintahkan Kementerian Segera Perbaiki Data Kawasan Hutan

Saat itu, Zudan mengungkapkan keluhannya di hadapan Menteri Dalam Negeri bahwa jika Korpri keluar dari struktur jalur kedinasan, pilihannya hanya ada dua. Menjadi Serikat Pekerja Pegawai Negeri Sipil yang tunduk pada Undang Undang (UU) Ketenagakerjaan. Atau, Korpri akan menjadi organisasi kemasyarakatan (ormas) yang tunduk pada UU Ormas. "Jika menjadi ormas, Korpri diperbolehkan berafiliasi dengan partai politik apapun, ini yang tidak kami kehendaki," ujarnya.






Budiman Sudjatmiko Cerita ke Jokowi soal Keliling Desa hingga Kepala Desa yang Demo

6 jam lalu

Budiman Sudjatmiko Cerita ke Jokowi soal Keliling Desa hingga Kepala Desa yang Demo

Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko menghadapai ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa sore, 17 Januari 2023 lalu.


Faisal Basri Kritik Jokowi Soal Larangan Ekspor: Segala Kebjakan Dibajak Kepentingan Oligarki

7 jam lalu

Faisal Basri Kritik Jokowi Soal Larangan Ekspor: Segala Kebjakan Dibajak Kepentingan Oligarki

Faisal Basri mengkritik kebijakan Presiden Jokowi melarang ekspor sejumlah komoditas. Menurut dia, langkah tersebut seringkali sembrono.


Muzani Bilang HUT ke-15 Gerindra Digelar Sederhana, Tak Undang Jokowi

7 jam lalu

Muzani Bilang HUT ke-15 Gerindra Digelar Sederhana, Tak Undang Jokowi

Muzani menegaskan, terbatasnya ruang aula kantor pusat Gerindra itu tak memungkinkan untuk mengundang banyak tamu.


Jokowi Akan Terbitkan PP untuk Dana SDM Desa, Budiman Sudjatmiko Beberkan Isinya

9 jam lalu

Jokowi Akan Terbitkan PP untuk Dana SDM Desa, Budiman Sudjatmiko Beberkan Isinya

Budiman Sudjatmiko menyatakan telah mengusulkan ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar menambah anggaran khusus untuk pengembangan SDM desa.


Soal Usulan Penundaan Pemilu, Bamsoet: Tergantung Parpol Parlemen, Saya Hanya Pegang Palu

14 jam lalu

Soal Usulan Penundaan Pemilu, Bamsoet: Tergantung Parpol Parlemen, Saya Hanya Pegang Palu

Bamsoet menyebut peluang terwujudnya penundaan Pemilu ini tergantung dari partai politik yang ada di parlemen.


Gerilya Tiga Periode Masa Jabatan Presiden Jokowi

15 jam lalu

Gerilya Tiga Periode Masa Jabatan Presiden Jokowi

Gagasan perpanjangan masa jabatan presiden atau Jokowi tiga periode mencuat lagi.


Soal Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, PDIP Sebut Megawati Sudah Beri Pesan ke Jokowi

16 jam lalu

Soal Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, PDIP Sebut Megawati Sudah Beri Pesan ke Jokowi

PDIP menanggapi isu perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. PDIP merujuk pada konstitusi bahwa Presiden hanya bisa menjabat selama 2 periode.


Demokrat Sebut Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Keinginan Jokowi

16 jam lalu

Demokrat Sebut Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Keinginan Jokowi

Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Benny Kabur Harman menilai usulan perpanjangan masa jabatan ini sebenarnya keinginan Presiden Jokowi sendiri.


PDIP Terus Desak Menteri Nasdem Mundur, Hasto Kristiyanto: Tak Akan Koalisi dengan Partai Suka Impor

17 jam lalu

PDIP Terus Desak Menteri Nasdem Mundur, Hasto Kristiyanto: Tak Akan Koalisi dengan Partai Suka Impor

"Kalau terhadap partai yang sukanya impor, ini enggak cocok buat PDIP," kata Sejjen PDIP Hasti Kristiyanto. Maksudnya Partai NasDem?


Ancaman Resesi Global 2023, Rhenald Kasali Sentil Sri Mulyani: Pemerintah Jangan Jumawa

18 jam lalu

Ancaman Resesi Global 2023, Rhenald Kasali Sentil Sri Mulyani: Pemerintah Jangan Jumawa

Rhenald Kasali Rhenald juga menyentil Menteri Keuangan Sri Mulyani yang terlalu pede bahwa Indonesia jauh dari resesi pada tahun 2023 ini.