KIP Sebut Belum Ada Koordinasi Soal Pembukaan Data HGU dengan BPN

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Petani meneriakkan slogan saat berdemo menolak perpanjangan Hak Guna Usaha di Halaman Gubernur Jawa Tengah, Semarang, 29 Maret 2016. PT Rumpun Sari Medini menggarap lahan HGU di Kabupaten Semarang dan Temanggung. TEMPO/Budi Purwanto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP), Gede Narayana, mengatakan belum ada koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengenai pembukaan data kepemilikan hak guna usaha atau HGU. "Kami koordinasi banyak. Tapi kalau terkait HGU, secara khusus dalam waktu dekat kemarin-kemarin belum ya, atau mau akan kali," kata Gede saat dihubungi Tempo, Senin, 25 Februari 2019.

Baca juga: Greenpeace: Kementerian Agraria Belum Mau Membuka Data HGU

Gede menuturkan, dalam sejumlah putusan KIP maupun Komisi Informasi di daerah sudah banyak menyatakan bahwa HGU merupakan informasi yang terbuka untuk publik. Sebab, berdasarkan Pasal 11 UU Keterbukaan Informasi Publik, informasi yang wajib tersedia adalah perjanjian badan publik dengan pihak ketiga. "ATR ini kan badan publik. Nah, pada prosesi HGU, menurut UU KIP terkait Pasal 11 itu perjanjian dengan pihak ketiga, artinya badan publik dengan pihak ketiga, konsesi dibuka, tersedia setiap saat," ujarnya.

Menurut Gede, adanya desakan untuk membuka kepemilikan dokumen HGU menandakan bahwa badan publik dituntut untuk transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, kata dia, masyarakat berhak mendapatkan informasi akurat dan tidak menyesatkan karena dilindungi Pasal 28f Undang-Undang Dasar.

Pasal tersebut berbunyi: Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Dalam video yang diunggah Greenpeace di akun Twitternya @GreenpeaceID, lembaga swadaya masyarakat itu menyatakan sektor sumber daya alam masih rawan dikorupsi. Mengutip data Komisi Pemberantasan Korupsi, Greenpeace menyatakan potensi kerugian negara di sektor kehutanan sepanjang 2003-2014 mencapai Rp 799 triliun.

Salah satu sebabnya adalah lemahnya pengawasan dan tidak transparannya kepemilikan HGU. Greenpeace menyatakan untuk mengurangi kerawanan itu pemerintah harus membuka dokumen HGU kepada publik. "53 ribu petisi online belum bisa membuat pemerintah membuka dokumen itu kepada publik."

Padahal Mahkamah Agung telah mewajibkan Badan Pertanahan Nasional untuk membuka informasi HGU kepada publik. Greenpeace menyatakan transparansi dokumen HGU sejalan dengan pembaruan agraria, kebijakan satu peta, dan gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam yang diinisiasi KPK.

Baca juga: Jokowi Singgung Pengembalian Tanah, Pramono: Itu Semacam Imbauan

Menurut Greenpeace, bila informasi HGU dibuka, akuntabilitas negara dalam penerbitan HGU dapat meningkat. Selain itu, masyarakat juga dapat ikut mengawasi terjadinya korupsi sektor sumber daya alam yang berkelindan dengan deforestasi.

Kepala Bagian Humas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Horison Mocodompis, mengatakan bahwa kementeriannya siap membuka data kepemilikan sertifikat hak guna usaha atau HGU kepada publik. "Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan atau ketentuan undang-undang mengenai hak privat pemegang hak," kata Horison.

Horison mengatakan kementeriannya masih berkoordinasi dengan Komisi Informasi Pusat dan Kementerian Koordinator Perekonomian untuk membuka data HGU. Namun, ia belum mengetahui perkembangan koordinasi itu sudah sejauh mana. "Nanti saya cek sudah sampai di mana prosesnya," katanya pada 21 Februari lalu.






Kementerian ATR / BPN Ajak Masyarakat Wujudkan Reforma Agraria

7 hari lalu

Kementerian ATR / BPN Ajak Masyarakat Wujudkan Reforma Agraria

Kementerian ATR/BPN mengajak masyarakat aktif terlibat dalam upaya mewujudkan reforma agraria.


5.133 Relawan Bakal Dampingi Calon Mahasiswa Daftar KIP Kuliah

16 hari lalu

5.133 Relawan Bakal Dampingi Calon Mahasiswa Daftar KIP Kuliah

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyambut 5.133 relawan KIP Kuliah.


Kisah Perjuangan Mahasiwa Disabilitas UNY hingga ULM yang Raih KIP Kuliah

17 hari lalu

Kisah Perjuangan Mahasiwa Disabilitas UNY hingga ULM yang Raih KIP Kuliah

Jilly Floreta, mahasiswa UNY, penyandang disabilitas mental berupa Bipolar Affective Disorder yang raih KIP Kuliah. Simak kisahnya.


KPK Sebut Temukan 244 Kasus Mafia Tanah Dalam Empat Tahun Terakhir

29 hari lalu

KPK Sebut Temukan 244 Kasus Mafia Tanah Dalam Empat Tahun Terakhir

Nurul Ghufron mengatakan hingga 2022 KPK telah mendapati 31.228 kasus pertanahan, 244 kasus di antaranya diakibatkan oleh mafia tanah.


15 Kampus dengan Kuota KIP Kuliah Terbanyak, Persiapan SNPMB 2023

29 hari lalu

15 Kampus dengan Kuota KIP Kuliah Terbanyak, Persiapan SNPMB 2023

Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) 2023 akan hadir kembali pada Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBP)


Flip, OJK, dan BI Edukasi Keuangan untuk Mahasiswa Penerima Beasiswa KIP Kuliah

41 hari lalu

Flip, OJK, dan BI Edukasi Keuangan untuk Mahasiswa Penerima Beasiswa KIP Kuliah

Flip berkolaborasi dengan OJK, BI, AFTECH, dan IPB University menggelar program sosialisasi dan edukasi perencanaan keuangan.


Kemendikbud Buka Pendaftaran Relawan KIP Kuliah 2023, Cek Syarat dan Jadwalnya

42 hari lalu

Kemendikbud Buka Pendaftaran Relawan KIP Kuliah 2023, Cek Syarat dan Jadwalnya

Kementrian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi membuka pendaftaran relawan untuk Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) 2023.


Jokowi Sentil Swasta dan BUMN: Dikasih Konsesi, tapi 20 Tahun Dibiarkan Menganggur

43 hari lalu

Jokowi Sentil Swasta dan BUMN: Dikasih Konsesi, tapi 20 Tahun Dibiarkan Menganggur

Jokowi mengeluhkan banyaknya aset negara dipinjamkan ke swasta maupun BUMN yang berakhir menjadi aset tidur yang dibiarkan menganggur.


UNS Raih Tujuh Penghargaan Anugerah Diktiristek 2022

47 hari lalu

UNS Raih Tujuh Penghargaan Anugerah Diktiristek 2022

Penghargaan diberikan langsung oleh Plt. Dirjen Diktiristek Kemendikbudristek, Nizam, kepada Rektor UNS, Jamal Wiwoho.


Syarat, Jadwal, dan Cara Daftar KIP Kuliah SNPMB 2023

48 hari lalu

Syarat, Jadwal, dan Cara Daftar KIP Kuliah SNPMB 2023

Program KIP Kuliah yang dinaungi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi ini diperuntukan bagi mahasiswa yang tidak mampu.