Raih Sukses Usaha dengan Modal Uang PKH

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan pada kegiatan penyerahan bantuan PKH dan BPNT di Kabupaten Cilacap, Senin, 25 Februari 2019.

    Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan pada kegiatan penyerahan bantuan PKH dan BPNT di Kabupaten Cilacap, Senin, 25 Februari 2019.

     

    INFO NASIONAL - Heti Festiani, keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) asal Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, merasakan sekali manfaat bantuan PKH yang diterimanya.

    "Alhamdulillah, sejak dapat PKH, anak saya bisa sekolah tinggi. Saya pun bisa membuka usaha kecil-kecilan, terima kasih Pak Jokowi," ujar Heti sambil mengusap air mata menggunakan kerudung hijau muda.

    Untuk membangun usaha, dirinya menyisihkan uang daribantuan PKH. "Sebagian buat biaya sekolah, sebagian lagi buat modal usaha. Dari usaha ini, untungnya bisa menutupi kebutuhan yang lain," tuturnya. 

    Pada Januari 2019, Heti mendapat bantuan PKH sebesar Rp 1.050.000. "Uangnya digunakan untuk ongkos sekolah serta kebutuhan sekolah lainnya. Membeli bahan makanan dan tambahan modal usaha aneka makanan olahan laut," ucapnya.

    Ibu empat orang anak ini merasa bahagia karena salah satu anaknya sudah bisa kuliah di Politeknik Negeri Cilacap dengan beasiswa bidik misi. 

    Selain itu, anak keempatnya bisa mengenyam pendidikan di SMA Negeri 3 Cilacap dan menjadi siswa berprestasi dalam bidang senam serta mendapat berbagai medali.

    Sementara itu, saat memberikan sambutan pada kegiatan penyerahan bantuan PKH dan BPNT di Kabupaten Cilacap, Senin, 25 Februari 2019, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengapresiasi KPM PKH yang menyisihkan bantuan yang didapat untuk membuka usaha.

    Ia meminta para KPM PKH menggunakan dana secara tepat dan bermanfaat bagi keluarga. "Kalau dipakai nambah modal, boleh enggak?,” ujar Jokowi yang disambut dengan jawaban boleh secara serentak oleh ibu-ibu yang hadir.

    Di hadapan para penerima KPM PKH, Presiden Jokowi mengingatkan agar mereka memiliki perencanaan saat akan mencairkan bantuan PKH. 

    "Kalau ada transfer, harus ada rencana. Sebesar Rp 300 ribu untuk gizi anak, Rp 500 ribu untuk dana pendidikan anak-anak, juga Rp 300 ribu lagi untuk mengembangkan usaha. Harus direncanakan, sudah harus direncanakan dan jangan tergesa-gesa. Dikalkulasi betul yang bisa digunakan agar bisa bermanfaat," katanya. 

    Lain halnya dengan Rini Susanti yang memilih keluar dari PKH. Dirinya memilih lulus karena usaha yang telah dirintisnya dengan modal dari PKH tiga tahun lalu mulai membuahkan hasil.

    "Saya sudah miliki dua karyawan dengan jumlah bebek ternak 500 ekor dan produksi telur 400 buah per hari. Keuntungan bersih alhamdulillah Rp 7 juta," tuturnya.

    Ia berkeinginan mengembangkan usahanya dengan membuat telur asin. Tidak lagi menjual telur mentah pada pengepul. "Namun pelan-pelan belum tahu cara pemasarannya," kata Rini yang mengaku pernah menjadi ketua kelompok PKH.

    Ia berharap para ibu PKH bisa mengikuti jejaknya untuk lulus dan tidak menggantungkan terus pada bantuan pemerintah dengan cara membuka usaha.

    "Lega rasanya bisa buka usaha dan tidak lagi bergantung pada bantuan. Lebih enak, lebih leluasa. Saya juga bisa fokus usaha. Insya Allah bisa," ujar Rini.

    Sementara itu, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, saat menyambangi ibu-ibu yang memamerkan produk usahanya, memberikan semangat kepada mereka yang membangun usaha dari nol dengan menyisihkan uang dari bantuan PKH. 

    "Dalam usaha, ada turun naik. Kalau turun, terus naik, lalu stabil. Ibu hebat," ujar Agus di hadapan ibu-ibu yang sedang menjaga barang hasil usahanya.

    Agus juga memotivasi para ibu untuk bisa mengakses permodalan. "Saya mendorong kelompok atau perorangan mengajukan kredit mikro atau mengajukan KUR jika sudah siap dan me-link-kan dengan kementerian lain serta perbankan," katanya. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.