Soal Video Kampanye Hitam, TKN Jokowi Sambangi Polda dan Bawaslu

Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Ade Irfan Pulungan (tengah), melaporkan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan tim kampanyenya ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Selasa, 13 November 2018. Prabowo dan tim kampanyenya diduga melakukan pelanggaran dengan melibatkan anak dalam kampanye. TEMPO/Syafiul Hadi

TEMPO.CO, Jakarta - Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma'ruf Amin menyambangi markas Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat untuk melaporkan dugaan kampanye hitam yang ditujukan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo - Ma'ruf Amin oleh dua wanita asal Kabupaten Karawang.

Baca: BPN Prabowo Akui Relawannya Kampanye Jokowi Menang Tak Ada Azan

Direktur Hukum dan Advokasi TKN Irfan Pulungan mengatakan, pihaknya menilai dugaan kampanye hitam yang tersebar melalui video itu merupakan fitnah keji. Ia menganggap, apa yang dilakukan oleh dua orang wanita dalam rekaman video yang tersebar di media sosial itu sudah masuk ke ranah pelanggaran pidana.

“Secara jelas, terang benderang, melakukan tindak pidana, dengan melalukan fitnah secara terbuka,” kata Irfan saat dihubungi Tempo, Senin, 25 Februari 2019.

Menurut dia, TKN juga telah membuat laporan polisi terkait masalah tersebut di Kepolisian Resor Karawang. Selain itu, pihaknya juga berencana melaporkan kasus tersebut ke Bawaslu. “Kita akan berkoordinasi dengan Bawaslu,” ucapnya.

Irfan menduga apa yang dilakukan oleh dua wanita dalam video tersebut sudah terencana. Ia menduga ada pihak lain yang merancang kampanye macam itu.

“Kita mendesak Kapolda, penyidik untuk mengungkap apakah ini berdiri sendiri atau ada aktor intelektual di belakangnya,” kata dia.

Sementara itu, pihak kepolisian telah memeriksa tiga orang atas dugaan kampanye hitam itu. Tiga orang tersebut diduga orang yang berada dalam video tersebut. Ketiganya berinisial ES, IP, dan CW. Ketiganya merupakan warga kecamatan Kota Baru dan Telukjambe Kabupaten Karawang.

Sejak Ahad, 24 Februari 2019, rekaman video kampanye hitam tersebut tersebar di media sosial. Dalam video tersebut, nampak dua orang wanita tengah melakukan dialog dengan salah seorang warga. Dalam isi dialog berbahasa sunda tersebut, kedua wanita itu menyebutkan apabila Joko Widodo kembali terpilih sebagai presiden tidak akan terdengar lagi suara adzan.

Baca: Sebut Tak Ada Azan Jika Jokowi Menang, 3 Ibu-ibu Ditangkap Polisi

“Moal aya deui sora azan, moal aya deui nu make tiung. Awewe jeung awewe meunang kawin, lalaki jeung lalaki meunang kawin (tidak akan ada lagi suara adzan, tidak akan ada lagi yang pakai jilbab. Perempuan dan perempuan boleh menikah, laki-laki dan laki boleh menikah),” ujar salah satu perempuan di video tersebut dalam bahasa Sunda.






Terpopuler: Pemerintah Diminta Tak Jumawa Respons Ancaman Resesi, Jokowi Akan Terbitkan PP Dana SDM Desa

28 menit lalu

Terpopuler: Pemerintah Diminta Tak Jumawa Respons Ancaman Resesi, Jokowi Akan Terbitkan PP Dana SDM Desa

Berita terpopuler sepanjang kemarin dimulai dari Rhenald Kasali yang mengingatkan pemerintah agar tak jumawa dalam menghadapi ancaman resesi.


Budiman Sudjatmiko Cerita ke Jokowi soal Keliling Desa hingga Kepala Desa yang Demo

9 jam lalu

Budiman Sudjatmiko Cerita ke Jokowi soal Keliling Desa hingga Kepala Desa yang Demo

Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko menghadapai ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa sore, 17 Januari 2023 lalu.


Faisal Basri Kritik Jokowi Soal Larangan Ekspor: Segala Kebjakan Dibajak Kepentingan Oligarki

9 jam lalu

Faisal Basri Kritik Jokowi Soal Larangan Ekspor: Segala Kebjakan Dibajak Kepentingan Oligarki

Faisal Basri mengkritik kebijakan Presiden Jokowi melarang ekspor sejumlah komoditas. Menurut dia, langkah tersebut seringkali sembrono.


Muzani Bilang HUT ke-15 Gerindra Digelar Sederhana, Tak Undang Jokowi

10 jam lalu

Muzani Bilang HUT ke-15 Gerindra Digelar Sederhana, Tak Undang Jokowi

Muzani menegaskan, terbatasnya ruang aula kantor pusat Gerindra itu tak memungkinkan untuk mengundang banyak tamu.


Jokowi Akan Terbitkan PP untuk Dana SDM Desa, Budiman Sudjatmiko Beberkan Isinya

11 jam lalu

Jokowi Akan Terbitkan PP untuk Dana SDM Desa, Budiman Sudjatmiko Beberkan Isinya

Budiman Sudjatmiko menyatakan telah mengusulkan ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar menambah anggaran khusus untuk pengembangan SDM desa.


Soal Usulan Penundaan Pemilu, Bamsoet: Tergantung Parpol Parlemen, Saya Hanya Pegang Palu

16 jam lalu

Soal Usulan Penundaan Pemilu, Bamsoet: Tergantung Parpol Parlemen, Saya Hanya Pegang Palu

Bamsoet menyebut peluang terwujudnya penundaan Pemilu ini tergantung dari partai politik yang ada di parlemen.


Gerilya Tiga Periode Masa Jabatan Presiden Jokowi

18 jam lalu

Gerilya Tiga Periode Masa Jabatan Presiden Jokowi

Gagasan perpanjangan masa jabatan presiden atau Jokowi tiga periode mencuat lagi.


Soal Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, PDIP Sebut Megawati Sudah Beri Pesan ke Jokowi

18 jam lalu

Soal Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, PDIP Sebut Megawati Sudah Beri Pesan ke Jokowi

PDIP menanggapi isu perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. PDIP merujuk pada konstitusi bahwa Presiden hanya bisa menjabat selama 2 periode.


Demokrat Sebut Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Keinginan Jokowi

19 jam lalu

Demokrat Sebut Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Keinginan Jokowi

Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Benny Kabur Harman menilai usulan perpanjangan masa jabatan ini sebenarnya keinginan Presiden Jokowi sendiri.


PDIP Terus Desak Menteri Nasdem Mundur, Hasto Kristiyanto: Tak Akan Koalisi dengan Partai Suka Impor

19 jam lalu

PDIP Terus Desak Menteri Nasdem Mundur, Hasto Kristiyanto: Tak Akan Koalisi dengan Partai Suka Impor

"Kalau terhadap partai yang sukanya impor, ini enggak cocok buat PDIP," kata Sejjen PDIP Hasti Kristiyanto. Maksudnya Partai NasDem?