Soal Video Kampanye Hitam, TKN Jokowi Sambangi Polda dan Bawaslu

Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Ade Irfan Pulungan (tengah), melaporkan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan tim kampanyenya ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Selasa, 13 November 2018. Prabowo dan tim kampanyenya diduga melakukan pelanggaran dengan melibatkan anak dalam kampanye. TEMPO/Syafiul Hadi

TEMPO.CO, Jakarta - Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma'ruf Amin menyambangi markas Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat untuk melaporkan dugaan kampanye hitam yang ditujukan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo - Ma'ruf Amin oleh dua wanita asal Kabupaten Karawang.

Baca: BPN Prabowo Akui Relawannya Kampanye Jokowi Menang Tak Ada Azan

Direktur Hukum dan Advokasi TKN Irfan Pulungan mengatakan, pihaknya menilai dugaan kampanye hitam yang tersebar melalui video itu merupakan fitnah keji. Ia menganggap, apa yang dilakukan oleh dua orang wanita dalam rekaman video yang tersebar di media sosial itu sudah masuk ke ranah pelanggaran pidana.

“Secara jelas, terang benderang, melakukan tindak pidana, dengan melalukan fitnah secara terbuka,” kata Irfan saat dihubungi Tempo, Senin, 25 Februari 2019.

Menurut dia, TKN juga telah membuat laporan polisi terkait masalah tersebut di Kepolisian Resor Karawang. Selain itu, pihaknya juga berencana melaporkan kasus tersebut ke Bawaslu. “Kita akan berkoordinasi dengan Bawaslu,” ucapnya.

Irfan menduga apa yang dilakukan oleh dua wanita dalam video tersebut sudah terencana. Ia menduga ada pihak lain yang merancang kampanye macam itu.

“Kita mendesak Kapolda, penyidik untuk mengungkap apakah ini berdiri sendiri atau ada aktor intelektual di belakangnya,” kata dia.

Sementara itu, pihak kepolisian telah memeriksa tiga orang atas dugaan kampanye hitam itu. Tiga orang tersebut diduga orang yang berada dalam video tersebut. Ketiganya berinisial ES, IP, dan CW. Ketiganya merupakan warga kecamatan Kota Baru dan Telukjambe Kabupaten Karawang.

Sejak Ahad, 24 Februari 2019, rekaman video kampanye hitam tersebut tersebar di media sosial. Dalam video tersebut, nampak dua orang wanita tengah melakukan dialog dengan salah seorang warga. Dalam isi dialog berbahasa sunda tersebut, kedua wanita itu menyebutkan apabila Joko Widodo kembali terpilih sebagai presiden tidak akan terdengar lagi suara adzan.

Baca: Sebut Tak Ada Azan Jika Jokowi Menang, 3 Ibu-ibu Ditangkap Polisi

“Moal aya deui sora azan, moal aya deui nu make tiung. Awewe jeung awewe meunang kawin, lalaki jeung lalaki meunang kawin (tidak akan ada lagi suara adzan, tidak akan ada lagi yang pakai jilbab. Perempuan dan perempuan boleh menikah, laki-laki dan laki boleh menikah),” ujar salah satu perempuan di video tersebut dalam bahasa Sunda.






Bantuan Indonesia untuk Korban Banjir dan Longsor Tiba di Pakistan

4 jam lalu

Bantuan Indonesia untuk Korban Banjir dan Longsor Tiba di Pakistan

Bantuan kemanusiaan dari Pemerintah Indonesia untuk korban banjir di Provinsi Sindh telah tiba di Karachi, Pakistan


Luhut Sebut Jokowi Minta Pengadaan Mobil Listrik untuk Pejabat Dianggarkan di APBN

7 jam lalu

Luhut Sebut Jokowi Minta Pengadaan Mobil Listrik untuk Pejabat Dianggarkan di APBN

Luhut menuturkan saat ini pemerintah sedang menyusun perencanaan pengadaan mobil listrik.


Luhut Bicara Mobil Listrik untuk Pejabat: Saya Sudah Pakai

7 jam lalu

Luhut Bicara Mobil Listrik untuk Pejabat: Saya Sudah Pakai

Luhut juga mengaku sudah memiliki mobil listrik.


Lukas Enembe Tak Hadiri Pemeriksaan KPK, KSP: Ironi

7 jam lalu

Lukas Enembe Tak Hadiri Pemeriksaan KPK, KSP: Ironi

Jaleswari menyebut absennya Lukas Enembe dalam panggilan KPK itu sebagai ironi. Sebab, seharusnya pejabat sekelas dia dapat memberikan contoh.


Rachmat Gobel: Cadangan Aspal Buton Cukup untuk Swasembada Hingga 125 Tahun

7 jam lalu

Rachmat Gobel: Cadangan Aspal Buton Cukup untuk Swasembada Hingga 125 Tahun

"Kita sudah dianugerahi kekayaan alam aspal tapi malah disia-siakan," ujar Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel.


8 Hari Setelah PPP Copot Suharso Monoarfa, Jokowi Menunjuknya Jadi Koordinator SDGs 2024

7 jam lalu

8 Hari Setelah PPP Copot Suharso Monoarfa, Jokowi Menunjuknya Jadi Koordinator SDGs 2024

Setelah dicopot dari jabatan ketua umum PPP, Suharso Monoarfa ditunjuk Jokowi sebagai Koordinator SDGs 2024.


Muhadjir Diperintah Jokowi: Terjun ke Provinsi Sindh, Lokasi Terparah Banjir Pakistan

9 jam lalu

Muhadjir Diperintah Jokowi: Terjun ke Provinsi Sindh, Lokasi Terparah Banjir Pakistan

Muhadjir diminta Jokowi mewakili pemerintah Indonesia menyalurkan bantuan kepada korban banjir dan tanah longsor di Pakistan.


Terkini Bisnis: RI di Tengah Ancaman Resesi Global, Jokowi Kesal Soal Impor Aspal

10 jam lalu

Terkini Bisnis: RI di Tengah Ancaman Resesi Global, Jokowi Kesal Soal Impor Aspal

Berita terkini hingga petang ini dimulai dari dampak yang dirasakan Indonesia akibat resesi global yang diproyeksikan terjadi tahun depan.


Jokowi Kesal Kekayaan Aspal di Buton Melimpah, tapi Malah Impor 5 Juta Ton per Tahun

11 jam lalu

Jokowi Kesal Kekayaan Aspal di Buton Melimpah, tapi Malah Impor 5 Juta Ton per Tahun

"Di sini (Buton) produksi malah tidak dijalankan, impor (aspal) terus," kata Jokowi dalam tayangan yang disiarkan Sekretariat Presiden.


Ada yang Dorong Jokowi Jadi Cawapres, Politikus PDIP: Dia Tak Gila Kekuasaan

12 jam lalu

Ada yang Dorong Jokowi Jadi Cawapres, Politikus PDIP: Dia Tak Gila Kekuasaan

Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan, Jokowi bukan orang yang serendah itu untuk serta-merta menerima jika diajukan sebagai calon wakil presiden.