Pramono Anung Nilai Dukungan Kepala Daerah ke Jokowi adalah Wajar

Reporter

Anggota Dewan Pengarah TKN Jokowi-Ma'ruf, Pramono Anung usai mengikuti rapat evaluasi Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf kediaman pribadi Jusuf Kalla, Jalan Brawijaya Nomor 6, Jakarta Selatan pada Senin malam, 17 Desember 2018. TEMPO/Dewi Nurita

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung menilai dukungan dari sejumlah kepala daerah kepada salah satu calon presiden adalah hal yang wajar. Asalkan, kata dia, dukungan itu tidak melanggar aturan.

Baca: Perludem: Kepala Daerah Boleh Dukung Calon Presiden, Asal...

"Mereka menjadi pejabat karena jabatan ini adalah jabatan politik. Dan sebagai jabatan politik, mereka mempunyai kewenangan untuk memberikan dukungan," kata Pramono saat ditemui di Kantor Sekretariat Kabinet, di Jakarta Pusat, Senin, 25 Februari 2019.

Ia mengatkan hal semacam ini sudah terjadi sejak lama. Apalagi, kata dia, sudah ada aturan yang jelas soal kepala daerah yang mendukung capres dan tidak ada larangan mengenai itu.

"Selama dukungan itu dilakukan dengan suka rela, tak melanggar peraturan perundang-undangan, tak di bawah tekanan, tak menggunakan fasilitas negara, dilakukan di luar jam kerja, sah-sah saja," kata Pramono.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah memutuskan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan 31 kepala daerah melanggar aturan terkait deklarasi dukungan kepada Joko Widodo - Ma'ruf Amin beberapa waktu lalu. Bawaslu menyebut mereka melanggar aturan netralitas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Baca: Sandiaga Kritik Kepala Daerah Jawa Tengah Dukung Jokowi

Mengenai hal itu, Pramono menyerahkan sepenuhnya kepada Bawaslu yang memang memiliki kewenangan terhadap pengawasan pemilu. "Kami tidak akan campur tangan terhadap hal tersebut. Nanti kalau campur tangan dibilang intervensi," ucapnya.

Ia menyerahkan hal itu kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Menurut Pramono, meski Bawaslu Jawa Tenga telah memutuskan itu, keputusan itu belum bulat.

Di tempat terpisah, Tjahjo Kumolo menilai deklarasi dukungan Ganjar Pranomo dan 31 kepala daerah lain untuk Jokowi tersebut tidak melanggar aturan. "Yang saya pahami tidak melanggar," ujar Tjahjo di Hotel Sultan, Jakarta, Senin, 25 Februari 2019.

Baca: Mendagri Sebut Kepala Daerah Tak Dilarang Kampanye Dukung Capres

Menurut Tjahjo, setiap kepala daerah, seperti Ganjar, diperbolehkan berkampanye mendukung salah satu pasangan calon. Kepala daerah, kata dia, memiliki hak politik karena diajukan dan didukung oleh satu atau gabungan partai politik. "Sehingga kepala daerah itu boleh kampanye, tapi mengikuti aturan-aturan yang sudah diputuskan KPU maupun Bawaslu," katanya.






Jokowi Klaim Realisasi Penerima BLT BBM Sudah Sentuh 95,9 Persen

49 menit lalu

Jokowi Klaim Realisasi Penerima BLT BBM Sudah Sentuh 95,9 Persen

Presiden Jokowi mengklaim realisasi penerima bantuan langsung tunai atau BLT BBM sudah hampir rampung.


Hari Maritim Nasional ke-58, Jokowi: Cara Kita Melihat Laut Harus Berubah

56 menit lalu

Hari Maritim Nasional ke-58, Jokowi: Cara Kita Melihat Laut Harus Berubah

Presiden Jokowi mengatakan cara pandang masyarakat maupun pemerintah terhadap laut harus berubah.


Ini Makna Nama yang Diberikan Kesultanan Buton kepada Presiden Joko Widodo

1 jam lalu

Ini Makna Nama yang Diberikan Kesultanan Buton kepada Presiden Joko Widodo

Presiden Jokowi mendapat Gelar Kehormatan Adat dari Kesultanan Buton menjadi La Ode Muhammad Joko Widodo Lakina Bhawaangi yi Nusantara.


Dapat Gelar Kesultanan Buton, Nama Presiden Menjadi La Ode Muhammad Joko Widodo Lakina Bhawaangi

1 jam lalu

Dapat Gelar Kesultanan Buton, Nama Presiden Menjadi La Ode Muhammad Joko Widodo Lakina Bhawaangi

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendapat Gelar Kehormatan Adat Kesultanan Buton hari ini. Penyematan gelar itu dilakukan di Benteng Keraton Kesultanan Buton di Baubau


Terancam Penjara Perjuangkan Wakaf Masjid Kebon Sirih, Ketua RW Minta Perlindungan Jokowi

1 jam lalu

Terancam Penjara Perjuangkan Wakaf Masjid Kebon Sirih, Ketua RW Minta Perlindungan Jokowi

Tomy Tampatty Ketua RW 06 06, Kelurahan Kebon Sirih mengirimkan surat ke Presiden Jokowi karena terancam penjara perjuangkan Masjid Kebon Sirih.


Di Baubau, Jokowi Bakal Terima Penganugerahan dari Kesultanan Buton

3 jam lalu

Di Baubau, Jokowi Bakal Terima Penganugerahan dari Kesultanan Buton

Di Baubau, Presiden Jokowi akan melakukan mengunjungi pasar, ke kantor pos, dan selanjutnya ada pemberian penganugerahan Kesultanan Buton


DKI Ajak TNI dan Polri Gerebek Lumpur, dan Profil Kapolres Metro Jakarta Selatan Jadi Top 3 Metro

3 jam lalu

DKI Ajak TNI dan Polri Gerebek Lumpur, dan Profil Kapolres Metro Jakarta Selatan Jadi Top 3 Metro

DKI Jakarta bersama personel gabungan TNI, Polri, dan komunitas masyarakat melaksanakan gerebek lumpur jadi Top 3 Metro.


Hari Ini, Presiden Jokowi Kunjungi Pabrik Aspal di Buton hingga Bagikan BLT di Sejumlah Pasar

3 jam lalu

Hari Ini, Presiden Jokowi Kunjungi Pabrik Aspal di Buton hingga Bagikan BLT di Sejumlah Pasar

Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Kota Baubau, dan Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara untuk meninjau penyaluran BLT


Jokowi Hari Ini Kunjungi Baubau, Lanjut ke Ternate dan Sofifi

17 jam lalu

Jokowi Hari Ini Kunjungi Baubau, Lanjut ke Ternate dan Sofifi

Jokowi mengajak dua pembantunya dalam kunjungan ini. Mulai dari Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.


Jokowi Utus Muhadjir dan Kepala BNPB ke Pakistan Serahkan Bantuan Korban Banjir

18 jam lalu

Jokowi Utus Muhadjir dan Kepala BNPB ke Pakistan Serahkan Bantuan Korban Banjir

Jokowi mengingatkan beberapa barang bantuan yang kerap terabaikan untuk disalurkan ketika bencana, yaitu pakaian anak-anak dan perempuan.