Pramono Anung Nilai Dukungan Kepala Daerah ke Jokowi adalah Wajar

Reporter

Anggota Dewan Pengarah TKN Jokowi-Ma'ruf, Pramono Anung usai mengikuti rapat evaluasi Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf kediaman pribadi Jusuf Kalla, Jalan Brawijaya Nomor 6, Jakarta Selatan pada Senin malam, 17 Desember 2018. TEMPO/Dewi Nurita

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung menilai dukungan dari sejumlah kepala daerah kepada salah satu calon presiden adalah hal yang wajar. Asalkan, kata dia, dukungan itu tidak melanggar aturan.

Baca: Perludem: Kepala Daerah Boleh Dukung Calon Presiden, Asal...

"Mereka menjadi pejabat karena jabatan ini adalah jabatan politik. Dan sebagai jabatan politik, mereka mempunyai kewenangan untuk memberikan dukungan," kata Pramono saat ditemui di Kantor Sekretariat Kabinet, di Jakarta Pusat, Senin, 25 Februari 2019.

Ia mengatkan hal semacam ini sudah terjadi sejak lama. Apalagi, kata dia, sudah ada aturan yang jelas soal kepala daerah yang mendukung capres dan tidak ada larangan mengenai itu.

"Selama dukungan itu dilakukan dengan suka rela, tak melanggar peraturan perundang-undangan, tak di bawah tekanan, tak menggunakan fasilitas negara, dilakukan di luar jam kerja, sah-sah saja," kata Pramono.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah memutuskan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan 31 kepala daerah melanggar aturan terkait deklarasi dukungan kepada Joko Widodo - Ma'ruf Amin beberapa waktu lalu. Bawaslu menyebut mereka melanggar aturan netralitas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Baca: Sandiaga Kritik Kepala Daerah Jawa Tengah Dukung Jokowi

Mengenai hal itu, Pramono menyerahkan sepenuhnya kepada Bawaslu yang memang memiliki kewenangan terhadap pengawasan pemilu. "Kami tidak akan campur tangan terhadap hal tersebut. Nanti kalau campur tangan dibilang intervensi," ucapnya.

Ia menyerahkan hal itu kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Menurut Pramono, meski Bawaslu Jawa Tenga telah memutuskan itu, keputusan itu belum bulat.

Di tempat terpisah, Tjahjo Kumolo menilai deklarasi dukungan Ganjar Pranomo dan 31 kepala daerah lain untuk Jokowi tersebut tidak melanggar aturan. "Yang saya pahami tidak melanggar," ujar Tjahjo di Hotel Sultan, Jakarta, Senin, 25 Februari 2019.

Baca: Mendagri Sebut Kepala Daerah Tak Dilarang Kampanye Dukung Capres

Menurut Tjahjo, setiap kepala daerah, seperti Ganjar, diperbolehkan berkampanye mendukung salah satu pasangan calon. Kepala daerah, kata dia, memiliki hak politik karena diajukan dan didukung oleh satu atau gabungan partai politik. "Sehingga kepala daerah itu boleh kampanye, tapi mengikuti aturan-aturan yang sudah diputuskan KPU maupun Bawaslu," katanya.






Jokowi Senang Gubernur Bali Wajibkan Pakaian Adat Setiap Selasa dan Kamis

28 menit lalu

Jokowi Senang Gubernur Bali Wajibkan Pakaian Adat Setiap Selasa dan Kamis

Presiden Jokowi sebut Pergub Bali soal penggunaan pakaian daerah setiap Selasa dan Kamis mendukung industri tenun.


Jokowi Tak Mau Komentari Pertemuan NasDem dan Golkar: Itu Urusan Partai

32 menit lalu

Jokowi Tak Mau Komentari Pertemuan NasDem dan Golkar: Itu Urusan Partai

Jokowi menyatakan tak mau ikut campur soal pertemuan Surya Paloh dengan Airlangga Hartarto kemarin.


Tolak Perpu Cipta Kerja, Partai Buruh Akan Turunkan Ribuan Massa Senin Pekan Depan

1 jam lalu

Tolak Perpu Cipta Kerja, Partai Buruh Akan Turunkan Ribuan Massa Senin Pekan Depan

Partai buruh menyatakan akan menggelar aksi besar-besaran untuk menolak Perpu Cipta Kerja.


Kirim Jenderal ke Myanmar, Jokowi: Untuk Bicara dengan Junta

2 jam lalu

Kirim Jenderal ke Myanmar, Jokowi: Untuk Bicara dengan Junta

Jokowi berharap bisa menunjukkan kepada junta Myanmar, tentang bagaimana Indonesia berhasil melakukan transisi menuju demokrasi


Buwas Soal Mafia Beras: Percuma Ditangkap Jika Tidak Selesai Persoalannya

2 jam lalu

Buwas Soal Mafia Beras: Percuma Ditangkap Jika Tidak Selesai Persoalannya

Direktur Utama Bulog Budi Waseso alias Buwas mengatakan percuma mafia beras ditangkap, jika persoalannya utamanya tidak kunjung diselesaikan.


Surya Paloh Beri Kode Kunjungan ke PDIP, Wasekjen: Kami Welcome

3 jam lalu

Surya Paloh Beri Kode Kunjungan ke PDIP, Wasekjen: Kami Welcome

PDIP menyatakan siap menerima kunjungan Surya Paloh, namun menyatakan agenda Megawati Soekarnoputri masih sangat padat.


Jokowi Tegur Luhut Tiga Kali Gara-gara Event F1 Powerboat: Lebih Bagus di Mandalika

4 jam lalu

Jokowi Tegur Luhut Tiga Kali Gara-gara Event F1 Powerboat: Lebih Bagus di Mandalika

Menteri Luhut bercerita sempat ditegur Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiga kali karena event F1 Powerboat World Championship (F1 H2O).


Jokowi Tak Jadi Reshuffle Rabu Pon, Begini Cara Menghitung Weton Menurut Penanggalan Jawa

4 jam lalu

Jokowi Tak Jadi Reshuffle Rabu Pon, Begini Cara Menghitung Weton Menurut Penanggalan Jawa

Jokowi sering menggunakan pertimbangan hari pasaran Jawa atau weton untuk menentukan kapan keputusan politik akan diambil.


Muhaimin Iskandar Ungkap Alasannya Mengusulkan Jabatan Gubernur Dihapus

5 jam lalu

Muhaimin Iskandar Ungkap Alasannya Mengusulkan Jabatan Gubernur Dihapus

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebut seorang gubernur memiliki fungsi pengawasan seperti menteri dan tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat.


IMF Sebut 2023 Ekonomi Dunia Gelap Gulita, Sri Mulyani: Pemulihan Ekonomi RI Meningkat Pesat

5 jam lalu

IMF Sebut 2023 Ekonomi Dunia Gelap Gulita, Sri Mulyani: Pemulihan Ekonomi RI Meningkat Pesat

Sri Mulyani merepons pernyataan Presiden Jokowi soal peringatan IMF bahwa dunia akan gelap gulita pada 2023. Indonesia malah sedang meningkat pesat.