Pimpinan KPK Sindir Anggota DPR yang Malas Bikin LHKPN

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua KPK Laode M Syarif hadir dalam diskusi publik di Kampus Universitas Muslim Indonesia Makassar, Rabu 13 Februari 2019. TEMPO/Didit Hariyadi

    Wakil Ketua KPK Laode M Syarif hadir dalam diskusi publik di Kampus Universitas Muslim Indonesia Makassar, Rabu 13 Februari 2019. TEMPO/Didit Hariyadi

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode M. Syarif menyindir anggota DPR yang tidak membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN. Menurut dia, anggota DPR tidak menjalankan aturan yang mereka buat sendiri.

    "Itu Undang-Undang dibuat DPR, kalau DPR tidak melaporkan harta kekayaannya itu berarti tidak menjalankan aturan yang mereka bikin sendiri," kata dia di kantornya Jakarta, Senin, 25 Februari 2019.

    Baca: Ketua DPR Minta Komisi III Pastikan Calon Hakim MK Serahkan LHKPN

    Kewajiban penyelenggara negara melaporkan harta kekayaannya diatur dalam Pasal 5 huruf 3 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Undang Undang itu menyebut pejabat negara wajib melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat.

    Menurut data KPK per 25 Februari 2019, secara kelembagaan DPR memiliki persentase kepatuhan LHKPN paling rendah. Dari 524 anggota, baru 40 legislator yang membuat LHKPN. Persentase tingkat kepatuhan hanya 7,63 persen.

    Menyusul DPR, ada DPRD dengan persentase 10,21 persen. Dari 16.310 wajib lapor, baru 1.665 orang yang melapor. Pada 2018, tingkat kepatuhan anggota DPRD dalam pelaporan harta kekayaan adalah 0 persen.

    Baca: Mengintip Harta Kekayaan Bupati Kotawaringin Timur

    Secara nasional, tingkat kepatuhan menyerahkan LHKPN hanya 17,8 persen. Dari 329.124 pejabat yang wajib membuat LHKPN, hanya 58.598 orang yang sudah melapor, sedangkan 270.544 orang belum melapor.

    Syarif berharap semua penyelenggara negara segera menyetorkan LHKPN kepada KPK. Untuk harta kekayaan 2018, KPK memberikan tenggat hingga 31 Maret 2019.

    Menurut Syarif, melaporkan LHKPN niat untuk mengikuti semua regulasi. Dia mengatakan tak ada alasan lagi buat pejabat tidak melaporkan harta kekayaannya. Keberadaan LHKPN elektronik, membuat pelaporan harta kekayaan jadi jauh lebih mudah.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.