Pimpinan KPK Sindir Anggota DPR yang Malas Bikin LHKPN

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif hadir dalam diskusi publik di Kampus Universitas Muslim Indonesia Makassar, Rabu 13 Februari 2019. TEMPO/Didit Hariyadi

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode M. Syarif menyindir anggota DPR yang tidak membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN. Menurut dia, anggota DPR tidak menjalankan aturan yang mereka buat sendiri.

"Itu Undang-Undang dibuat DPR, kalau DPR tidak melaporkan harta kekayaannya itu berarti tidak menjalankan aturan yang mereka bikin sendiri," kata dia di kantornya Jakarta, Senin, 25 Februari 2019.

Baca: Ketua DPR Minta Komisi III Pastikan Calon Hakim MK Serahkan LHKPN

Kewajiban penyelenggara negara melaporkan harta kekayaannya diatur dalam Pasal 5 huruf 3 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Undang Undang itu menyebut pejabat negara wajib melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat.

Menurut data KPK per 25 Februari 2019, secara kelembagaan DPR memiliki persentase kepatuhan LHKPN paling rendah. Dari 524 anggota, baru 40 legislator yang membuat LHKPN. Persentase tingkat kepatuhan hanya 7,63 persen.

Menyusul DPR, ada DPRD dengan persentase 10,21 persen. Dari 16.310 wajib lapor, baru 1.665 orang yang melapor. Pada 2018, tingkat kepatuhan anggota DPRD dalam pelaporan harta kekayaan adalah 0 persen.

Baca: Mengintip Harta Kekayaan Bupati Kotawaringin Timur

Secara nasional, tingkat kepatuhan menyerahkan LHKPN hanya 17,8 persen. Dari 329.124 pejabat yang wajib membuat LHKPN, hanya 58.598 orang yang sudah melapor, sedangkan 270.544 orang belum melapor.

Syarif berharap semua penyelenggara negara segera menyetorkan LHKPN kepada KPK. Untuk harta kekayaan 2018, KPK memberikan tenggat hingga 31 Maret 2019.

Menurut Syarif, melaporkan LHKPN niat untuk mengikuti semua regulasi. Dia mengatakan tak ada alasan lagi buat pejabat tidak melaporkan harta kekayaannya. Keberadaan LHKPN elektronik, membuat pelaporan harta kekayaan jadi jauh lebih mudah.






Sri Mulyani: Insentif Kendaraan Listrik Sudah Tahap Finalisasi, Tunggu Restu DPR

20 menit lalu

Sri Mulyani: Insentif Kendaraan Listrik Sudah Tahap Finalisasi, Tunggu Restu DPR

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan komentar terkait rencana insentif kendaraan listrik di Indonesia pada tahun ini.


DPR Sebut Kebijakan Utang Pemerintah Tak Melanggar Undang-undang

7 jam lalu

DPR Sebut Kebijakan Utang Pemerintah Tak Melanggar Undang-undang

Said Abdullah menegaskan tak ada norma peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh pemerintah dalam menjalankan kebijakan utang.


KPK Ingatkan Nilai Manfaat Dana Haji Bisa Habis Jika Persentase Subsidi Tak Diubah

18 jam lalu

KPK Ingatkan Nilai Manfaat Dana Haji Bisa Habis Jika Persentase Subsidi Tak Diubah

KPK khawatir jemaah tunggu bakal tidak bisa menikmati subsidi dari nilai manfaatnya karena sudah habis terpakai jemaah kloter sebelumnya.


Rekening Penjual Burung Diblokir BCA atas Perintah KPK, YLKI: Melanggar Hak Konsumen

19 jam lalu

Rekening Penjual Burung Diblokir BCA atas Perintah KPK, YLKI: Melanggar Hak Konsumen

YLKI menyatakan seharusnya BCA mengkonfirmasi ke penyidik sebelum memblokir nomor rekening seseorang.


Temui Pimpinan KPK, Menteri Agama Ungkap Dua Saran yang Belum Dilaksanakan

20 jam lalu

Temui Pimpinan KPK, Menteri Agama Ungkap Dua Saran yang Belum Dilaksanakan

Menteri Agama Yaqut bertemu pimpinan KPK membahas saran dan rekomendasi yang pernah diberikan mengenai pelaksanaan haji.


Menteri Agama Ungkap Saran KPK soal Biaya Haji: Kenaikannya Harus Terstruktur

20 jam lalu

Menteri Agama Ungkap Saran KPK soal Biaya Haji: Kenaikannya Harus Terstruktur

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan hasil pertemuannya dengan pimpinan KPK hari ini membahas soal rencana kenaikan biaya haji 2023


Politikus Demokrat Minta MK Kembalikan Persoalan Proporsional Tertutup ke DPR

21 jam lalu

Politikus Demokrat Minta MK Kembalikan Persoalan Proporsional Tertutup ke DPR

Menurut Jansen, sama sekali tidak ada problem konstitusional soal sistem pemilu proporsional tertutup atau terbuka.


KPK Bertemu dengan Menteri Agama dan BPKH Bahas Rencana Kenaikan Biaya Haji

23 jam lalu

KPK Bertemu dengan Menteri Agama dan BPKH Bahas Rencana Kenaikan Biaya Haji

KPK mengundang Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Kepala BPKH Fadlul Imansyah membahas mengenai rencana kenaikan biaya haji 2023 M/1444 H.


BCA Salah Blokir Rekening Penjual Burung, Ini Ilham Wahyudi yang Dimaksud KPK

23 jam lalu

BCA Salah Blokir Rekening Penjual Burung, Ini Ilham Wahyudi yang Dimaksud KPK

Heboh pemblokiran rekening penjual burung oleh Bank Central Asia (BCA), karena bernama sama. Ini Ilham Wahyudi yang dimaksud KPK.


KPK dan BCA Salah Blokir Rekening Penjual Burung, Novel Baswedan: Kurang Verifikasi Data

1 hari lalu

KPK dan BCA Salah Blokir Rekening Penjual Burung, Novel Baswedan: Kurang Verifikasi Data

Eks penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan kasus salah blokir rekening penjual burung oleh KPK dan BCA karena kurang vefikasi data.